dari Palestina sampai Indonesia

KPK, periksa Susno Duadji, dalang pembunuh Nasrudin & koruptor bank Century

Posted in indonesia by nurray on 09/09/2009
Para pimpinan KPK

Para pimpinan KPK, 3 sudah menjadi tersangka dengan skenario bunglon Susno.

Pimpinan KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) akan memenuhi panggilan Mabes Polri. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap PT.Masaro.”Mereka minta ditunda jadi tanggal 8 September,” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji di Mabes Polri, Jl.Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin ( 7/9/2009 ).”Itu kan Antasari lapor persengketaan Masaro. Itu kan harus diselesaikan. Dipanggil gitu aja, biasa, dipanggil sebagai saksi. Kan 4 pimpinannya dituntut harus klarifikasi,”ujar Susno.

Mantan Kapolda Jabar ini mengatakan, pemeriksaan terhadap pimpinan KPK tidak terkait dengan kasus Bank Century. Polisi juga tidak bermaksud mengambil alih kasus Century,”Mengambil kasus dari penyidiknya siapa ?”, ujar Susno. Mabes Polri, Kamis ( 3/9/2009 ) mengirim surat bernomor S.Pgl/321/IX/ 2009/Pidkor yang ditandatangani Direktur III/Pidana Korupsi & WWC Kombes drs.Yovianes Mahar. Surat tsb ditujukan pada 4 pimpinan KPK, yakni Haryono Umar, Bibit Samad Riyanto, M.Jasin dan Chandra M. Hamzah.

Surat itu juga ditujukan untuk Chaidir Ismail dari Kabiro Hukum KPK, Iswan Elmi yang menjabat sebagai Direktur Penyelidikan, Arry Widiatmoko dari penyelidik, serta Rony Samtana, penyidik. Kedelapan orang tsb akan dihadapkan pada Ka Unit V Dit.III/Pidkor & WWC Kombes drs.A.J.Benny Mokalu. Pasal yang digunakan adalah pasal 23 UU no.31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 dengan tersangka Ary Muladi. Namun, KPK menolak memenuhi panggilan itu dengan alasan surat dari Polri tidak jelas. KPK menunggu jawaban dari Kapolri. Pimpinan KPK masih menunggu surat balasan dari Kapolri terkait pemanggilan 4 pimpinan KPK.

Susno Duadji, konspirator sebenarnya.

Susno Duadji, si konspirator yang mengaku paling buaya, paling profesional di antara semua ??

KPK menegaskan siap memenuhi panggilan Mabes Polri jika alasan pemanggilan sudah jelas.”Kalau alasannya jelas tentunya kita penuhi,”ujar Kabiro Humas KPK, Johan Budi, di kantornya, Jl.Rasuna Said, Jakarta, Senin ( 7/9/2009 ).”Kita pertanyakan kewenangan yang mana yang kita langgar, sehingga kita bisa mempersiapkan jawaban untuk pertanyaannya.” KPK menilai, presiden harus mengetahui pemanggilan pimpinan KPK sebab jabatan pimpinan KPK adalah jabatan pejabat negara setingkat menteri.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar di Yogyakarta, mengemukakan, kinerja eksekutif atau pemerintahan SBY-JK 2004-2009 dalam memberantas korupsi masih belum maksimal. Sebaliknya, justru banyak ditemukan kebijakan yang malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. ( Dtc/ PR, 8/9/2009 )

Komen Nurray :

Antasari ditahan karena tuduhan Susno menjadi dalang pembunuhan Nasrudin. Kok, yang diurus sekarang kasus suap PT.Masaro ? Keblinger. Apa berkas kasus Antasari yang kemarin bakal gagal di pengadilan ? Terbukti bahwa Antasari sama sekali tak bersalah. Banyak aspek di BAP dipaksakan dan sangat janggal. Penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap pahlawan anti korupsi ini sembrono dan mengada-ngada. Polisi tidak profesional atau bahasa wong ciliknya, ngawur. Shame on you.

Kemarin, DPR mengadakan seleksi anggota BPK. Kasus bank Century yang merugikan negara hingga 6,7 trilyun ( yang pencairannya diandili Susno Duadji ) diserahkan KPK ke BPK. Alih2 4 pimpinan KPK datang ke Mabes Polri, bagaimana kalau Susno cs yang datang ke KPK untuk diperiksa soal pencairan uang rakyat sebesar 6,7 trilyun itu, yang sudah jelas2 merugikan. Ini panggilan yang jelas. Bukan panggilan Susno yang tidak jelas melalui kaki tangannya terhadap 4 pimpinan KPK.

Nanti, Susno bisa ditanyai apa saja, rekam semua pengakuannya, buat rekaman rekayasa dengan menjumput kata demi kata untuk diramu seolah pengakuan dosa bahwa selain koruptor ia juga melakukan kejahatan ini itu. Persis yang dilakukannya sekarang terhadap Antasari. Jika Susno memutar rekaman rekayasa testimoni Antasari di pengadilan hasil ulikan sound mastering pilihannya. KPK juga bisa memutar rekaman suara licik Susno hasil ulikan sound mastering pilihan KPK. Nanti kita semua tertawa bersama melihat seorang jenderal polisi di negeri ini mempermainkan hukum dengan cara2 menggelikan, kalau tak dikatakan putus asa.

Kita sudah dengar suara jaksa Urip bernegosiasi dengan penyuap Artalita di pengadilan. Mari kita dengar suara Susno di rekaman serupa, akan semerdu apa ? Atau memekakkan telinga ? Don’t missed it..

( Muhammad Jibril memar pada pelipisnya, kemungkinan dihantam polisi ketika ia diinterogasi dengan kepala ditutup kain. Kelompok polisi yang sama yang sedang mengurusi kasus Antasari. Mabes Polri. Mereka bisa jadi perpanjangan tangan asing yang bernafsu memberangus muslim yang terpanggil mengungkapkan fakta kejahatan AS di negeri Irak, Afganistan, dll, dengan isu terorisme. Bisa jadi, Mabes Polri juga digunakan untuk melindungi bisnis2 AS di tanah air yang kental dengan aroma kongkalingkong dengan para pejabat, aparat dan anggota dewan. So, watch out, guys ! )

Kapolri sudah memberi lampu hijau, mempersilakan KPK memeriksa Susno Duadji soal keterlibatannya dalam kasus Bank Century. Mantan ketua KPK, Taufiqurrahman juga mengatakan Susno wajib diperiksa. Saya setuju saran ICW, agar KPK memprioritaskan penyidikan tentang korupsi di Bank Century yang melibatkan Kabareskrim Polri tsb ( manfaatkan momen nasabah2 Bank Century protes menuntut uangnya kembali ).

Jangan kalah cepat dengan oknum Polri bertubuh gemuk ini. Tunda dulu kasus2 lain. Setelah Susno ( yg memimpin serangan balik para koruptor ) ini ditahan tak berkutik, KPK akan punya banyak waktu untuk mengurus kasus besar lainnya. Kenapa kok, anggota KPK terus yang diperiksa. Mana gerombolan Susno cs/ oknum koruptor yang diperiksa ?

Saya kecewa, presiden SBY melakukan pembiaran masalah rivalitas ini sampai berlarut-larut. Percaya begitu saja dengan omongan oknum2 Polri, Kejaksaan dan anggota dewan. Rakyat dibuat nelangsa dengan nasib para pendekar pemberantas korupsi yang telah berjasa mengembalikan uang negara hingga trilyunan rupiah, tapi dibiarkan SBY masuk bui sampai berbulan-bulan dengan tuduhan rekayasa dan penghancuran karakter yang demikian kejam.

4 pimpinan KPK diperiksa seharian di Mabes Polri hanya karena “testimoni” AA ( dalam kondisi setelah berbulan-bulan ditekan ) yang penuh rekayasa oknum Polri. Keotentikan rekaman suara maupun tulisan tangan AA mestinya diperiksa pula oleh ahli di luar Polri ( independen ) untuk obyektivitas dan kepastian bersih dari unsur rekayasa. Hati2 juga dengan hipnosis.

Bagaimana kaum muda mau maju, tampil sebagai pembela kebenaran, kalau nasib pendahulunya dibiarkan menanggung beban dan serangan bertubi-tubi dari musuh ( lautan nyamuk koruptor ) sendirian, tanpa pertolongan ? Masyarakat sebagian besar hanya menuntut dan menuntut kasus korupsi segera diselesaikan di daerahnya. Tapi kala para pimpinan KPK kepayahan dengan tumpukan pekerjaan bersamaan derasnya serangan balik dari koruptor, mereka hanya menonton dan berkomentar enteng.

Tak ada kegigihan membela seperti kegigihan yang selalu mereka tuntut pada para pimpinan KPK untuk mengurusi kasus2 mereka. Tak ada timbal balik. Nggak heran 7 badan seperti KPK sebelumnya, dilemahkan akhirnya bubar. Media cetak dan elektronik juga kebanyakan hanya memikirkan iklan, rating atau tiras medianya, membeberkan secara berulang tuduhan2 kepada pimpinan2 KPK sampai menjadi realitas baru seperti yang diinginkan Susno cs. Tak banyak pemirsa yang sekritis para blogger atau penulis yang terlatih membaca/ menyimak dengan cermat. ( untuk perbandingan populasi Facebook dari Indonesia mencapai 6 juta, blogger-nya cuma sejuta ).

Susno bilang, menyadap itu ada aturan hukumnya ( sambil cengar cengir ). Boleh menyadap asal tidak ketahuan. Seperti membunuh Nasrudin ? Boleh membunuh asal tidak ketahuan siapa dalang sesungguhnya. Begitu maksudnya ? Media jangan sembarangan mengutip kabar, nanti instansi negara kehilangan trust, tulis Susno. Bagaimana kalau dimulai dari anda sendiri, Susno ? Kenapa anda menerima suap 10 milyar dalam kasus pencairan dana di Bank Century, lalu mendalangi pembunuhan Nasrudin untuk menjebloskan penyadap telpon anda, ke tahanan ?

Kepolisian takkan kehilangan trust ( kepercayaan ) masyarakat kalau anda tidak melakukannya. Susno, andalah perusak trust itu. Jangan putar balikkan. Jangan sok suci. Banyak orang yang bisa membaca bahasa tubuh anda ketika berpepatah petitih bak pepesan kosong. Jika rakyat sampai menggempur Mabes Polri, bertindak main hakim sendiri setiap bertemu masalah ( karena sudah tidak percaya pada alat keamanannya ). Catat, itu semua dosa anda !

Susno Duadji dilaporkan ke Mabes Polri.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI ) melaporkan Kabareskrim Komjend Susno Duadji ke Inspektorat Pengawasan Umum ( Irwasum ) Mabes Polri. Mereka melaporkan adanya dugaan pelanggaran wewenang dalam kasus pengusutan Bank Century. Laporan dilakukan MAKI, Jumat malam ( 11/9/2009 ) dan diterima perwira piket Bareskrim Polri, Komosaris Putu Putra.”Kami berharap agar Mabes Polri melakukan pengusutan agar tidak terjadi fitnah,”ungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, Minggu ( 13/9/2009 ).

Laporan MAKI, didasarkan pada bukti 2 surat Susno ke Bank Century yang meminta agar uang milik Budi Sampoerna dicairkan.”MAKI juga melakukan gugatan praperadilan atas kewenangan Polri yang meminta agar pihak Century mencairkan simpanan Budi Sampoerna di Bank Century. Sebenarnya, kewenangan Polri hanya melakukan pengusutan dalam penggelapan, bukan mengirim surat untuk meminta agar uang dicairkan,”ujar Boyamin. Pendaftaran gugatan akan dilakukan dalam pekan ini di Pengadilan Jakarta Selatan.”Yang bikin surat juga semestinya Kapolri, karena ini kan antar instansi.”

Sebelumnya, Susno menyangkal bahwa dia memerintahkan uang simpanan Budi Sampoerna dibayarkan. ”Aneh kalau dituduh saya yang memerintahkan membayar,”ungkapnya. Tugas Bareskrim terkait dengan kasus Bank Century, kata Susno, yang pertama yakni menyidik kejahatan perbankan. Kedua, ikut dalam tim menelusuri aliran dana.”Penelusuran berawal dari Bank Century, untuk menentukan mana aliran dana hasil kejahatan Bank Century untuk diblokir dan disita oleh penyidik Bareskrim, dan rekening mana yang tidak teraliri uang haram Bank Century. ( PR, 14/9/2009 )

Komen Nurray :

2 surat Susno ke Bank Century meminta uang milik Budi Sampoerna dicairkan adalah bukti Susno berperan dalam pencairan dana Bank Century yang bukan wewenangnya. Jika ia bisa bohong soal ini, ia tentu bisa bohong soal testimoni AA dan pembunuhan Nasrudin. Ia bukan buaya, mungkin cuma bunglon penipu.

Ia menunjuk ke wartawan, jangan sembarangan menulis ( seraya matanya menekan/ mengintimidasi, mengancam maksudnya, Sus ? ), kalau tidak benar itu fitnah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oya ? Maling biasa teriak maling. Difitnah biasanya juga menfitnah. Apa ia tidak sadar bahwa ia juga telah menfitnah orang ? An eye for an eye. Saya lihat Susno masih bulat, segar bugar, mengintimidasi sana sini, mengadu dan menjelekkan KPK ke “lurah” Polri. Khas penipu. Merasa diri bersih suci besar, sedang rival dianggapnya kecil penuh dosa. Orang baik itu terlihat gestur dan auranya. Tak perlu banyak bicara. Saya tak melihatnya di Susno. Saya melihatnya di Antasari.

Oo.. masih lumayan ia sekarang baru dituduh menerima suap oleh media, daripada ia difitnah mengotaki pembunuhan dengan ancaman hukuman mati seperti ia lakukan pada Antasari. Gimana rasanya dituduh menerima suap, Susno ? ( atau istilah Susno difitnah ). More busy ? Fitnah itu kalau tidak benar, Sus. Tuduhan menerima suap itu bukan fitnah, saatnya nanti akan terkuak setelah semua bukti terkumpul. It’s only matter of time.

Dokumentasikan semua ucapan dan tulisan Susno di media. Telusuri kalimat demi kalimat. Temukan kebohongannya. Segera tahan dan non aktifkan Susno, diamkan dia di sel hingga 3 kali masa perpanjangan. Setiap perbuatan akan kembali kepada pembuatnya, Sus. Mungkin setelah itu, Susno lebih hati2 bicara, tak sembarangan mengkriminalkan pimpinan KPK atau siapapun yang tidak bersalah, tak asal-asalan menuduh dan menahan orang, apalagi untuk menutupi kesalahan dia.

Bareskrim melakukannya dengan profesional, kata Susno. Apanya yang profesional ? Kepolisian tak berhak menguji kewenangan penyidikan yang dilakukan KPK. Toh itu dilakukan polisi dalam pemanggilan yang kedua terhadap pimpinan KPK, Chandra M.Hamzah diduga menyalahgunakan wewenang. Pimpinan/ pejabat KPK ditanyai soal kewenangan dan tugas mereka dalam proses penyidikan. Itu tak profesional. Apalagi menjadikannya tersangka dengan dugaan itu. Mengajukan perpanjangan penahanan Antasari sebulan sebelum waktunya habis, apa itu profesional ? Menahan bukan dilihat dari kebutuhannya, tapi dilihat dari maunya si penyidik yang dipimpin Susno. Profesional dalam omongan Susno cuma tong kosong berbunyi nyaring. Tak bermakna. Membuatnya makin tak kredibel, tak berintegritas.

Soal penghentian pencekalan terhadap Djoko Tjandra, KPK sudah melapor ke Polda Jakarta jauh2 hari, ada yang membuat surat palsu dengan cap KPK. Saya yang cuma menyimak dari media saja tahu sejak lama, kenapa Susno masih mengadu soal pencabutan pencekalan ini kepada “lurah” Polri ? Apa ia jarang mengup-date informasi di kepalanya ? Sudah merasa paling pintar, paling profesional dan paling buaya di antara semua ? Saya kuatir ia hanya melihat fatamorgana.

SBY, Jusuf Kalla buka bersama di Mabes Polri untuk mencairkan suasana rivalitas antara Mabes Polri dan KPK. Saya kira SBY akan meminta Chandra dan Bibit yang sedang diperiksa ( sampai 14 jam ? ) untuk buka bersama semeja dengannya dan Kapolri, untuk menunjukkan dukungan moril kepada KPK yang digagasnya. Presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata RI, kan ? Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Mabes Polri seolah unjuk gigi siapa yang berkuasa di negeri ini. Dan, Susno seolah unjuk gigi siapa yang berkuasa di Mabes Polri.

Kapolri seperti tak berdaya melihat kejanggalan menyolok dalam kasus Antasari, pengkriminalan Chandra dan Bibid hingga menjadi tersangka, juga berkelitnya Susno Duadji dalam pencairan dana Budi di bank Century. Manajemen bank Century minta bantuan dia ? Come on ? Yang benar saja. Sepertinya, ada gerombolan si berat ( pernah korupsi dari yang kecil-kecilan sampai tingkat naudzubillah ) di Mabes Polri yang berada di belakang punggung Susno, agar tidak ketangkap pisau tajam KPK, juga silent majority, yang tahu kebenarannya, tapi tak cukup patriot untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini, dimulai dari menyelamatkan KPK saat ini dan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa di negeri ini.

Saya melihat SBY menghadapi drama KPK versus Polri ini lembek dan lamban. Enggan menunjukkan keberpihakannya pada lembaga yang diandalkannya untuk memberantas korupsi, yang telah membawa harapan dan kegembiraan tersendiri bagi masyarakat, lembaga yang telah mengatrolnya dalam pileg dan pilpres kemarin. Saya ragu ia bisa menghadapi Malaysia yang lebih licin dan kompak. Dalam situasi ini, saya jadi rindu sosok Ahmadinejad.

Meski, barisan musuhnya ( AS, Israel, sekutu, Mousavi cs ) jungkir balik berusaha sekuat tenaga mencongkelnya dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan dana luar biasa banyak, Ahmadinejad berdua dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berhasil melewati ujian sangat berat itu dan tetap eksis hingga hari ini ( meski terus dicibir, diembargo, Iran jalan terus menepis pengaruh Barat yang secara sistematis bertahun-tahun berupaya mengecilkan negara para mullah itu. Amerika ? Siapa takut ?

SBY memang bukan Ahmadinejad. Tapi, saya masih berharap, SBY besok mau buka bersama di gedung KPK bersama pemimpin/ pejabat KPK, supaya adil dengan Mabes Polri yang kemarin ia ditandangi. Beri dukungan moril, tanyakan apa yang bisa ia bantu. Baca animo masyarakat pendukung KPK yang sering bertandang ke KPK. Menangkan hati mereka. Tunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Gunakan rasio akal sehat saat mengikuti perkembangan kasus Antasari, pimpinan KPK dan bank Century. Bisa baca dari blog ini ; “Dari Palestina sampai Indonesia : Hero lays in … you”. Temukan kejanggalan2-nya.

Ulurkan tangan/ instruksi untuk mengintervensi kasus pimpinan2 KPK di saat DPR, Polri dan Kejagung saat ini sudah dikuasai para konspirator pembela koruptor. Bukan saatnya jaim. Saatnya berpihak pada kami, rakyat yang telah begitu lama menantikan korupsi diberantas habis. Korupsi yang telah membuat kita tak punya cukup dana untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaharui alutista TNI untuk menjaga keutuhan NKRI, sekaligus mencegah kita diolok2 dan dipermainkan negara tetangga. Saatnya bertindak lebih gesit.

Periksa dengan cermat kasus suap yang diterima Susno Duadji dalam pencairan uang PT. Lancar Sampoerna Bestari terkait kasus Bank Century. Sibukkan dia sampai tak sempat tidur, guys..

Dari pengalaman menemui orang2 semacam Susno, ketegangan dan saling sikut itu baru mereda setelah biang kerok kekisruhan itu diberangus. Apel busuk harus dibuang supaya tidak membusuki sekitarnya dengan intrik, intimidasi, akal bulus, kebohongan publik, manipulasi data, penyesatan informasi, pemutarbalikkan fakta dan “permainan politik”-nya. Setelah Susno tidak ada, ular konspirasi itu seperti kehilangan kepalanya. Antasari terbukti tak bersalah, nama baiknya direhabilitasi, KPK kembali mendapat komandannya, pemberantasan korupsi kembali menggeliat, kekayaan negara terselamatkan, tikus2 koruptor ditekan seminimal mungkin, bahkan dihilangkan, rakyat mendapat dana yang cukup untuk kesejahteraannya, dana alustista TNI bisa dianggarkan/ tersedia, negara kuat dan berdaulat. Ini cita2 kita semua sebagai bangsa Indonesia. Mari selamatkan KPK ..

( dalam hati kecil saya, jika semua buntu, saya berharap Noordin M.Top mau meletakkan bom berikutnya di Mabes Polri atau rumah Susno Duadji. Atau ada sniper freelance yang mau menembus jidat Susno ? Atau kita keroyok sama2 buaya satu ini ? Guys ?? )

“Binatang” pun dukung pemberantasan korupsi.

Dewan Perwakilan Binatang ( DPB ) menyambangi kantor Indonesia Corruption Watch ( ICW ) di Jl. Kalibata Timur, Jakarta, Minggu ( 13/9/2009 ). Tujuannya memberi dukungan terhadap upaya penguatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam memerangi korupsi. DPB berintikan para aktivis Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi ( KPPK ) mengenakan kostum hewan. Sebab menurut mereka, DPR manusia sudah mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia dalam memberantas korupsi. DPB siap memberi dukungan penuh melawan pemerintah dan DPR yang ingin melemahkan KPK dan Pengadilan Tipikor.

“Kami ‘para binatang’ saat ini merasakan keprihatinan yang sangat luar biasa terkait dengan upaya politikus, koruptor dan mereka yang berupaya melemahkan pemberantasan korupsi,”ungkap ketua DPB, “Gorila Berhati Mulia” yang tak lain adalah wakil koordinator ICW, Emerson Yuntho. Menurut dia, upaya pelemahan yang dilakukan pemerintah dan DPR terhadap pemberantasan korupsi dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur regulasi dan upaya kriminalisasi para pimpinan KPK.”Ada kesan bahwa pelaporan dan kriminalisasi ini tidak saja dimaksudkan untuk mengganti pimpinan KPK, tetapi juga untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang melibatkan politikus, eksekutif, yakni aparatur negara dan aparat hukum serta pengusaha kelas kakap.”

Oleh karena itu, DPB menyampaikan petisi bahwa mereka siap mendukung penuh eksistensi KPK dan Pengadilan Tipikor, meminta DPR menghentikan proses pembahasan RUU Pengadilan Tipikor, dan menyerahkan kepada presiden untuk dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ( Perppu ). Kehadiran 5 anggota DPB yang terdiri atas “Gorila”, “kelinci”, “macan Tutul”, “harimau” dan “beruang madu” tsb, disambut peneliti ICW, Illian Deta Arta Sari dan Direktur Indonesia Legal Resources Centre ( ILRC ).

Ketua Dewan Etik ICW, Dadang Tri Sasongko mengatakan, mereka mencoba menyindir para politikus, pemerintah, dan aparat hukum melalui fable atau cerita yang dibintangi hewan. DPB dianggap sebagai dewan perbinatangan yang legal dan sah untuk menyuarakan aspirasi dari para binatang terkait kondisi di tanah air.”Jika DPB saja mendukung KPK dan Pengadilan Tipikor, bagaimana mungkin manusia yang ada di DPR, partai politik, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian malah sebaliknya ? Ini sangat mengherankan.”

Mereka ingin menyindir dan mengingatkan anggota DPR bahwa mereka itu manusia, bukan binatang. ”Seharusnya, sebagai manusia mereka ( anggota DPR ) tahu bahwa korupsi tidak bisa ditangani dengan cara biasa karena ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, wajib hukumnya ada KPK dan Pengadilan Tipikor.”

Emerson mengatakan bahwa hingga saat ini mereka masih menunggu pernyataan tegas presiden Susilo Bambang Yudhoyono.”Selama SBY diam, berarti presiden memberi persetujuan kepada pelemahan Pengadilan Tipikor, KPK, serta pemberantasan korupsi.” Panitia Kerja ( Panja ) RUU Pengadilan Tipikor di DPR RI, sudah melenceng jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor dengan cepat untuk mendukung kerja KPK dalam memberantas korupsi. ”Panja berupaya melemahkan wewenang KPK dengan mencabut kuasa penuntutan dari KPK, dan melemahkan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Padahal, banyaknya koruptor yang berhasil yang berhasil dijerat karena penyadapan.” ( PR, 14/9/2009 )

20 pengacara bentuk Tim Pembela, dukung KPK

Gerah dengan upaya pelemahan KPK oleh pemerintah melalui aparat hukum, 20 pengacara membentuk Tim Pembela Kriminalisasi Kewenangan KPK. Mereka melihat kecenderungan terjadinya upaya kriminalisasi dalam proses pemanggilan pimpinan KPK oleh polisi yang berdampak pada delegitimasi pemberantasan korupsi.”Kami melihat ada 3 dimensi yang merugikan dalam proses pemanggilan pimpinan KPK oleh polisi. Pertama, ada upaya kriminalisasi. Kedua, delegitimasi atau melemahkan pemberantasan korupsi. Ketiga, dekonstruksi sistem pemberantasan korupsi. Ini berbahaya bagi upaya memerangi koruptor ke depan,” ujar juru bicara Tim Pembela KPK, Bambang Widjojanto, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jl.H.R.Rasuna Said, Jakarta, Senin ( 14/9/2009 ).

Tim Pembela KPK sepakat mengedepankan prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum.”Dengan demikian, tidak ada yang dapat dituntut di muka peradilan tanpa adanya kesalahan. Kami menilai, pendekatan penyidikan yang dilakukan polisi terhadap pimpinan KPK tidak memiliki bukti yang kuat,” ujar Bambang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu juga mengatakan, kepolisian tidak memiliki hak menguji kewenangan penyidikan yang dilakukan KPK. Dalam surat panggilan kedua oleh polisi disebutkan bahwa pemanggilan tsb terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salah seorang pimpinan KPK, yakni Chandra M.Hamzah. Pimpinan KPK atau pejabat KPK pun dimintai keterangannya terkait kewenangan dan tugas mereka dalam proses penyidikan.”Padahal, polisi tidak memiliki tugas menguji kewenangan KPK. Ada semacam distorsi atau penyimpangan di sini. Oleh karena itu, kami Tim Pembela KPK tengah mempelajari dan merumuskan berbagai langkah hukum dan advokasi secara komprehensif.”

Mereka yang tergabung dalam Tim Pembela KPK antara lain ; Bambang Widjojanto, Luhut M.P. Pangaribuan, Abdul Fickar Hadjar, Patra M.Zen, Iskandar Sonhaji, Taufik Basari, Abdul Haris M.Rum, Trimulya D.Soerjadi.”Kami memiliki kepedulian terhadap gerakan anti korupsi dan akan mengkomunikasikan kepedulian kami kepada para pimpinan KPK. Untuk selanjutnya, Tim Pembela KPK akan melakukan koordinasi sesuai kebijakan KPK,”kata Luhut. Selasa ( 15/9/2009 ) ini, wakil ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto akan kembali memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri.”Selasa akan ada anggota Tim Pembela KPK yang mendampingi 2 pimpinan KPK tsb ke Bareskrim.”

Selain dari para advokat, KPK juga mendapat dukungan dari koalisi lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) yang peduli pada gerakan anti korupsi. Koalisi LSM anti kriminalisasi KPK menyatakan, ada upaya penggembosan KPK yang dilakukan secara sistematis.”Upaya pelemahan KPK ini tampak dari pemeriksaan pimpinan KPK, di mana dalam proses pemeriksaan justru polisi kerap mengajukan pertanyaan seputar kewenangan KPK,”kata wakil koordinator ICW, Emerson Yuntho. Padahal pertanyaan seperti itu seharusnya dilakukan dalam upaya judicial review, bukan dalam proses penyidikan polisi.”Upaya pelemahan lainnya kepada KPK terkait draft RUU Tipikor di DPR, di mana komposisi hakim dan kewenangannya pun telah dipangkas.” ( PR, 15/9/2009 )

FPKS menolak pemangkasan wewenang KPK

Anggota Pansus Tipikor DPR FPKS Almuzammil Yusuf menegaskan kepada wartawan, FPKS akan terus mendorong pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK diperkuat dan bukan dilemahkan. Pemberantasan korupsi menjadi kewajiban bangsa ini. Jika gagal, nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. FPKS menolak pemangkasan wewenang, penghilangan penyadapan, dan perbandingan hakim ad hoc harus lebih banyak daripada hakim karier. ( PR, 16/9/2009 )

Ada apa di balik aksi kebut DPR ( mengesahkan UU ) ?

Parlemen Indonesia kembali memberi “kejutan”. Sayangnya, seperti biasa, kejutan kali ini kembali menghadirkan kegalauan. Apa pasal ? Di sisa hampir 3 pekan masa kerjanya, DPR ngotot mengejar penetapan 22 RUU untuk ditetapkan menjadi Undang-undang ( UU ). Seandainya hal ini dilakukan saat “hari masih siang” atau pada masa2 waktu pembahasan yang memadai, maka acungan jempol diarahkan ke mereka. Sayangnya, hari sudah senja.

Ada apa ? Siapa pun berhak bertanya atau setidaknya bertanya-tanya. Jika pada masa waktu pembahasan yang cukup atau berlebih saja sulit memaksakan diri, mengapa justru pada saat waktu telah “mepet”, justru mereka memaksakan diri ? Hal yang tentu kurang wajar. Dan, kekurangwajaran itu telah dibuktikan dengan tudingan UU Kesehatan yang konon agak “liberalisme” atau juga protes insan perfilman yang tidak pas dengan UU perfilman. Kedua undang2 ini hanya contoh dari bagaimana undang2, yang dikebut dan memaksakan diri untuk diputuskan meski dengan pembahasan yang tidak matang dan tidak mendalam.

Spekulasi merebak dengan sendirinya. Apakah RUU yang dikebut itu pesanan kelompok tertentu. Masuk akal tuduhan ini. Betapa tidak, bermain di tikungan terakhir dengan kemungkinan keseriusan pembahasan yang menurun jauh, dan tokoh kritis kemungkinan hadir kecil, membuat peluang disahkan menjadi UU agak besar. Berbeda misalnya, jika dilakukan pada waktu normal, kemungkinan tarik ulur dan perpanjangan pembahasan menjadi mungkin. Selain itu, tenaga dan pikiran yang diperlukan, juga menjadi berlebih. Tidak mengherankan jika kemudian memanfaatkan situasi “gamang” ini diambil beberapa pihak, yang berkepentingan dengan disahkan salah satu undang2.

Atau, tuduhan lain berupa adanya konsesi finansial, karena biaya politik pada masa kampanye yang sangat besar. Artinya, alasan pragmatis membuat beberapa anggota parlemen menjadi permisif. Tuduhan yang juga sangat mungkin. Siapa pun tahu, dengan sistem suara terbanyak pada pemilu legislatif terakhir, membuat biaya politik yang dikeluarkan para calon menjadi lebih tinggi dari sistem sebelumnya.

Terlepas dari tuduhan2 dan spekulasi di tingkat publik tsa, betapa pun, memang sulit diterima akal sehat ; DPR melakukan pembahasan secara maraton atas 22 RUU itu. Meskipun, misalnya, RUU tsb tersebar di beberapa komisi atau panitia khusus. Pada masa normal saja, satu UU membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus sampai bertahun-tahun. Jika kemudian ditetapkan sebagai undang2, dengan pendalaman yang asal-asalan dan kebetulan terkait kepentingan banyak orang, maka bisa dibayangkan repotnya mengamandemen undang2 itu kelak. UU ITE telah memakan korban seperti Prita Mulyasari. Masih tegakah DPR untuk menjerumuskan masyarakat dengan kekisruhan serupa ? Apakah kasus seperti UU Perfilman, UU Kesehatan, dan UU ITE masih belum cukup untuk mengingatkan mereka bahwa UU harus mempertimbangkan banyak aspek agar tak menyusahkan masyarakat ?

Parliament Watch mengingatkan pada Juni 2009 bahwa, hanya 50 % lebih sedikit prestasi kerja parlemen/ DPR sekarang ini. Itu pun lebih banyak dengan UU Pemekaran yang isinya relatif sama. Jika memaksakan diri, sejumlah UU bermasalah kembali akan hadir di Indonesia. Jika ditambah dengan beberapa UU bermasalah karena dibahas terburu-buru, energi gerakan pembaruan dan demokratisasi benar2 tersita akibat pragmatisme parlemen di masa akhir tugasnya. Masyarakat meminta kesadaran dan kerendahan hati anda ( anggota DPR ) untuk menahan diri. Selesaikan yang memang sudah matang dan tinggal sentuhan akhir, jangan memaksakan diri menyentuh RUU yang masih sangat prematur. Biarkan anggota DPR 2009-2014 yang melanjutkan. ( Audy WMR Wuisang, M.Si/ PR, 14/9/2009 ).

2 istri Nasrudin bersaksi di PN Tangerang & hukuman mati.

Jaksa Penuntut Umum, Rahkmat Harianto akan menghadirkan 2 istri Nasrudin, Sri Markuti dan Irawati Adinda, untuk didengar kesaksiannya pada sidang di PN Tangerang, Banten, Senin ( 14/9/2009 ), kata Humas PN Tangerang, Arthur Hangewa, S.H. Dua saksi lainnya, yakni Suparmin, sopir korban, dan Sarwin, yang berada di tempat kejadian perkara ( TKP ) saat penembakan. Kesaksian mereka yang tertulis di berita acara pemeriksaan ( BAP ) penyidik Polda Metro Jaya, perlu didengarkan kembali di persidangan.

Sidang kasus Nasrudin digelar di 2 tempat berbeda dalam waktu bersamaan, yaitu di ruang Prof.Oemar Senoadji, S.H. dan ruang H.Ali Said, S.H. Sidang terhadap 5 terdakwa pembunuhan Nasrudin dilaksanakan pukul 9.30 WIB dipimpin ketua majelis hakim, M.Asnun, S.H. dan Artur Hangewa, S.H.

Nasrudin ditembak terdakwa Daniel Daen Sabon usai bermain golf di Padang Golf Modernland kota Tangerang ketika hendak pulang di jalan Hartono Raya Perumahan Modernland kota Tangerang, 14 Maret 2009, korban tewas dalam mobil sedan warna perak bernomor polisi B 191 E. Daniel tidak sendirian, ada 4 terdakwa lainnya, seperti Heri Santoso, pengendara sepeda motor B 6199 yang membonceng Daniel dan mendapatkan upah dari Eduardus. Para terdakwa mendapat upah sekitar Rp.70 juta sampai Rp.100 juta sesuai peran dalam pembunuhan berencana itu.

Selain itu, ada Fransiscus Tadom Kerans alias Amsi, Hendrikus Kiawalen alias Hendrik dan Eduardus Ndopo Mbete alias Edo. Mereka memiliki peran masing2. Dalam dakwaan JPU mereka dijerat dengan hukuman berlapis pasal 340 juncto pasal 55 aya I ke-1 atau ke-2 dengan ancaman maksimal hukuman mati. ( PR, 14/9/2009 ).

Komen Nurray : kalau pelaksana lapangan/ eksekutor dihukum mati semua, Susno si penggagas konspirasi itu bisa lenggang kangkung tanpa jejak dan tanpa hukuman. Licik, ya ?

Istri dan sopir Nasrudin bersaksi & tas uang untuk yatim piatu

Istri pertama Nasrudin, Sri Martuti, memberi kesaksian pada sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan para saksi dengan terdakwa Hendrikus Kiawalen, alias Hendrik. Martuti mengungkapkan, kemungkinan besar suaminya mulai dekat dengan Antasari saat pelantikan ketua dan anggota KPK akhir tahun 2007. Namun, saat ketua Majelis Hakim, Ismail menanyakan sejauh mana kedekatan Nasrudin dan Antasari, Martuti tidak bisa memberikan jawaban lebih rinci, karena dirinya dan suaminya, sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 1999. Martuti mendapatkan penjelasan almarhum kenal dekat dengan Antasari karena penjelasan dari suaminya.

Martuti mengatakan, suaminya pernah meminta bantuan kepada Antasari agar almarhum bisa menduduki salah satu jabatan strategis di salah satu induk perusahaan pada BUMN. Nasrudin ternyata mendapat jabatan sebagai direktur di anak perusahaan di BUMN.

Sopir Nasrudin, Suparmin melihat Rani Yuliani bertengkar dalam mobil.”Sebelum korban ditembak, ada pertengkaran dalam mobil menyangkut uang dalam tas Rani Yuliani.” Pada pertengkaran tsb, korban dan Rani saling berebut tas dan kemudian menyarankan supaya uang itu diserahkan kepada yayasan yatim piatu. Suparmin dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum Rakhmat Harianto S.H. dengan terdakwa Daniel Daen Sabon yang menembak Nasrudin.

Komen Nurray :

Istri pertama Nasrudin hanya mendengar dari mulut Nasrudin soal Antasari. Mulut yang sama dengan yang memaki-maki dan mengancam keluarga Antasari. Apa mulut ini bisa dipercaya ? Apalagi dijadikan bukti kedekatan Nasrudin dengan Antasari. It doesn’t make sense. Nasrudin yang menyuruh Rani datang ke hotel tempat Antasari sedang bercakap dengan teman baiknya, lalu Nasrudin pula yang membabi buta memfoto Antasari dengan Rani dalam satu frame, dan menggunakan foto2 itu untuk memeras dan menekan Antasari. Apa itu yang dinamakan hubungan dekat ? Menurut saya itu racun.

Uang dalam tas itu dari mana ? Kenapa disarankan Rani untuk diserahkan pada yayasan yatim piatu. Apa itu uang pemberian konspirator ( haram ) sehingga lebih baik diserahkan pada yatim piatu ? Coba telusuri.


hit counters
hit counter

Tagged with:

5 Tanggapan

Berlangganan komentar dengan RSS.

  1. kLeiNe said, on 25/09/2009 at 03:48

    bung nurray, ada apa ya dengan susno, padahal waktu masih kapolda jabar dedikasinya memberantas korupsi sangat menjanjikan, senang sekali rasanya saya sewaktu mendengar dia diangkat menjadi kabareskrim. sempat terbayang kemudian kursi kapolri didudukinya. tapi pada akhirnya mana yang hitam mana yang putih? ampyuuuun deh….

  2. nurray said, on 30/09/2009 at 13:57

    @ kLeiNe :
    Anda tahu Jaksa Urip Gunawan yang dijebloskan KPK ke penjara 20 tahun karena korupsi ? Urip pernah terpilih sebagai jaksa terbaik di Kejagung. Nggak nyangka, kan ? Saya pernah bertemu beberapa orang yg terlihat baik di permukaan, memoles diri untuk mengecoh, setelah kepercayaan diraih, baru dia menjalankan siasat busuk untuk memperkaya diri. Dari kejanggalan kasus Antasari, Bibit, Chandra dan cara bicara Susno di media, saya menangkap sinyal2 manipulatif Susno ini. Master disquise. Anda pernah bertemu org yang kelihatan penurut seperti domba, tiba2 suatu hari membentak2 anda karena ketahuan kecurangan & akal bulusnya selama ini untuk menipu, ngakali anda ? Gestur org semacam ini, tekanan suara, pilihan kata2 yg mengancam, mengecilkan lawan bicara ada pada Susno ketika ia mulai tersudut. Lihat, cara Antasari menghadapi tuduhan pembunuhan, ia tetap kalem berwibawa. Tidak “mencakar-cakar” orang seperti Susno. Antasari tahu ia tak bersalah, jadi ia bisa tenang. Memang perlu banyak referensi dan pengalaman untuk bisa membedakan mana yg hitam, mana yg putih.
    Siimak terus perkembangan kasusnya, akan ketahuan siapa yg baik sebenarnya. Saya pegang Antasari, Bibit dan Chandra. Anda ?

  3. trisetyarso said, on 15/11/2009 at 08:29

    Analisanya mantaf bang. Salam kenal.

  4. Duit adalah akar sgala kejahatan.siapa yg loba duit pasti jahat.yg jahat pasti akan mati menderita.

  5. Bagus Bego said, on 21/05/2010 at 03:58

    kita memang dalam pemikiran yabg saling menyalahkan, coba bayangkan aparat penegak hukum tidak di percaya, hakimnya korup tapi selalu bilang demi kebenaran dan ke adilan,
    Tuhan maha tahu siapa yang benar dan adil.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: