dari Palestina sampai Indonesia

824 kasus dilaporkan ke Kejaksaan Agung. 142 kasus dari penjualan barang bukti sampai jaksa menghamili istri orang, belum ditindaklanjuti.

Posted in indonesia by nurray on 04/08/2009

824 kasus dilaporkan ke Kejaksaan Agung. 142 kasus dari penjualan barang bukti sampai jaksa menghamili istri orang, belum ditindaklanjuti.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sempat menangis, terpukul menerima laporan Jaksa Urip Tri Gunawan divonis masuk bui selama 20 tahun. Merusak nilai luhur Adhyaksa, menyeret simbol agung kejaksaan ke titik nadir. Disusul kemudian kasus 2 jaksa, Es ( 40 ) dan Dr ( 37 ) yang menjual barang bukti, 343 butir pil ekstasi. Di Jambi, 2 jaksa juga diduga menerima suap dari tersangka, bersama 2 perwira polisi.

Sejak tahun 2006 hingga medio Juli 2009, laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia ( KKRI ) mencapai 1.506 kasus. Yang diteruskan ke Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, sebanyak 824 kasus ( memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ). Sedangkan, yang khusus mengenai oknum jaksa, selama Januari-Juni 2009, mencapai 246 kasus. Setelah dipelajari KKRI, hanya 142 kasus yang layak diteruskan ke Jaksa Agung. Jaksa yang diadukan itu, mulai dari dugaan korupsi, main perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak segera membuat memori banding, dsb.

Gedung Kejaksaan Agung.

Gedung Kejaksaan Agung.

Di Jabar, selama tahun 2009, pengaduan masyarakat ihwal kinerja dan perfoma jaksa yang masuk KKRI mencapai 19 kasus. Jabar di peringkat ke-5 penyumbang kasus terbesar di Indonesia. Peringkat 1 diduduki Jawa Timur ( 38 kasus ), disusul DKI Jakarta ( 37 kasus ), Sumatera Utara ( 34 kasus ) dan Jawa Tengah ( 26 kasus ). Berdasarkan catatan Kejaksaan Tinggi Jabar, dalam kurun waktu 2003-2009, terjadi 50 kasus jaksa nakal. Hingga saat ini, tersisa 21 kasus yang belum jelas penanganannya.

Kasus itu, diantaranya ; penjualan barang bukti, penyelesaian kasus tanpa persidangan, pembebasan terdakwa tanpa prosedur yang benar, korupsi dana pembangunan kantor kejaksaan, jaksa meminta uang pada terdakwa, jual beli hukum dan jaksa menghamili istri orang. Kasus2 tsb sudah dilaporkan sejak kemunculannya, tapi belum ada tindak lanjut dari Jamwas, kata M.Amari, kepala Kejati Jabar.

KKRI menyayangkan perilaku kejaksaan yang kerap terlambat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) atas jaksa yang diadukan masyarakat, terutama LHP khusus yang mendapat sorotan luas. Akibatnya, komisi sering mengalami kesulitan dalam mengawasi, menilai atau memantau jaksa yang dinilai bermasalah.

Selama ini, sesuai dengan nota kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan KKRI, setiap ada laporan yang setelah diteliti memenuhi unsur, KKRI meneruskan laporan itu ke Kejaksaan Agung/ Jamwas. Kejagung diberi waktu 3 bulan untuk memeriksa, dan selannjutnya KKRI menerima LHP. Kepercayaan publik terhadap kejaksaan terus menurun, sehingga sangat diharapkan kejaksaan benar2 mereformasi dan menata diri. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman dengan Mahkamah Agung. Mungkinkah hal itu bisa dijadikan modal untuk menegakkan hukum secara baik dan adil ? ( kemarin MA dibawah pimpinan Harifin Tumpa mengeluarkan Putusan MA no.15P/HUM/2009 yang membatalkan Peraturan KPU no.15 tahun 2009 tentang Penghitungan Perolehan Kursi Tahap 2, yang dianggap malah memperumit dan membingungkan masyarakat ).

Pembenahan di tubuh kejaksaan harus segera dilakukan, dimulai dari proses perekrutan, pendidikan serta aspek lainnya. Terutama yang di Gedung Bundar ( Kejaksaan Agung ) atau pembenahan dari unsur pimpinan. Jika pimpinan kejaksaan kurang bagus, sulit untuk melakukan pembenahan hingga ke bawah. Memang berat untuk membentuk jaksa yang benar2 punya integritas dan bersih, kata pengacara senior Kemal Firdaus, yang pernah jadi staf ahli Jaksa Agung.

Pada tahun 2005, sudah disusun agenda pembaharuan di tubuh kejaksaan. Cukup bagus. Namun, sekarang tidak dijalankan sesuai tahapan, sehingga citra kejaksaan masih begitu. Tak heran, kemudian muncul kasus jaksa Urip, Prita Mulyasari, 10 bocah SD yang mendekam di penjara dewasa karena permainan koin, dsb.

( PR, 23/7/2009 ). Oo.. mereka sedang asyik ngeroyok Antasari & KPK, karena jeoulus dan ketakutan diciduk. Oala..

68,92 % terdakwa korupsi bebas di pengadilan umum oleh hakim dan jaksa “nakal”

Menurut data Indonesia Corruption Watch ( ICW ), selama semester I tahun 2009, ada 119 perkara korupsi dengan 222 orang terdakwa yang diputus dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama ( pengadilan negeri 82 perkara ), banding ( pengadilan tinggi 12 perkara ) dan kasasi atau peninjauan kembali ( Mahkamah Agung 15 perkara ).

Dari 222 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak 153 terdakwa ( 68,92 % ) divonis bebas oleh pengadilan. Sementara yang divonis bersalah hanya 60 terdakwa ( 31,08 % ). Hal ini menjadi bukti bahwa komitmen hakim karier di pengadilan umum untuk memberantas korupsi sangat rendah, dan data ICW tsb menjadi rapor merah hakim dalam pemberantasan korupsi selama pertengahan 2009.

Peneliti hukum ICW, Febri Diansyah mengungkapkah hal itu dalam konferensi pers yang diigelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), Jl.H.R.Rasuna Said, Jakarta, Rabu ( 5/8/2009 ). Febri mengatakan, meskipun ketua MA, Harifin Tumpa, pada 15/1/2009 menyatakan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, tetapi faktanya berbeda. Pengadilan umum selama 6 bulan di bawah kepemimpinan Harifin Tumpa gagal memberi dukungan pada upaya pemberantasan korupsi. ICW mengecam kinerja hakim karier dan menobatkan mereka sebagai juara pertama membebaskan terdakwa korupsi.

Harifin Tumpa, ketua MA sekarang.

Harifin Tumpa, ketua MA.

“Ini sangat merugikan Indonesia, khususnya dalam penegakan supremasi hukum, karena nilai rupiah dari kasus2 yang ditangani pengadilan umum, selama semester I tahun ini diperkirakan mencapai Rp.1,662 trilyun,” tutur Febri. Menurut data ICW, hukuman bersalah yang dijatuhkan pengadilan umum pada terdakwa korupsi juga belum memberi efek jera.

Dari 69 terdakwa, yang divonis bersalah, sebanyak 28 terdakwa ( 12,61 % ) hukumannya dibawah 1 tahun penjara, 17 terdakwa ( 7,66 % ) hukumannya 1,1 – 2 tahun penjara, 11 terdakwa ( 4,95 % ) hukumannya 2,1-5 tahun penjara, 3 terdakwa ( 0,45 % ) hukumannya 5,1-10 tahun penjara, dan 1 terdakwa ( 0,45 % ) hukumannya di atas 10 tahun penjara. Yang memprihatinkan terdapat 9 terdakwa ( 4,05 % ) perkara korupsi yang divonis percobaan. Rata2 vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum terhadap para koruptor hanya 6,2 bulan penjara.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Illian Deta Arta Sari, mengungkapkan, melihat kenyataan kinerja dan track record para hakim karir yang mengecewakan tsb, maka keberadaan hakim ad hoc jelas dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi seperti yang dijalankan oleh Pengadilan Tipikor selama ini. Hakim ad hoc bisa diadakan kalau memang ada ketidakpercayaan terhadap hakim karier.

Menurut Illian, ada 3 penyebab banyak terdakwa kasus korupsi bisa dibebaskan di pengadilan umum. Pertama, dakwaan yang memang sengaja dilemahkan oleh para jaksa. Kedua, hakim yang mencari keuntungan dari suatu kasus. Ketiga, paduan dari jaksa “nakal” dan hakim yang mencari keuntungan pribadi hingga melupakan kode etik kerja mereka. ( PR, 6/8/2009 )

Kejaksaan melenyapkan data asli kasus BLBI ? Bisa dipidana ?

Anggota DPR dari PAN, Drajad Wibowo mengatakan, hilangnya data asli kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) merupakan sejarah kelam dari kebijakan ekonomi dan dokumentasi di Indonesia. Oleh karenanya, penegak hukum harus mengusut lagi dokumen penting terkait jatuhnya Indonesia ke dalam krisis ekonomi nasional.

“Dokumen itu sudah jelas karena ada flow of documentation, maka merunutnya bisa dari kejaksaan dan BI, kenapa semua data yang dipegang hanya fotokopi ?” ujarnya usai menghadiri rapat kerja Tim Pengawas Penyelesaian BLBI dengan Jaksa Agung, Hendarman Supandji di Gedung Nusantara, DPR RI, Rabu ( 13/5/2009 ).

Kejaksaan mengaku kesulitan dan agak berat melakukan pencarian dokumen karena sebagian pejabatnya ada yang sudah meninggal dunia dan pensiun. Seharusnya secara teori, ini bisa ditelusuri data aslinya. Kehilangan barang bukti bisa dikategorikan pidana. Pelaku bisa ditemukan dengan menelusuri siapa saja pejabat yang memegang dokumen dan alasan kenapa bisa hilang datanya.”Rasanya, kasus ini akan menguap begitu saja,”ujar Drajad dengan nada pesimis.

Di Amerika, data baru boleh dihapus setelah 30 tahun. Di Indonesia baru 10 tahun, datanya sudah hilang. Perlu disusun semacam UU yang memberi sanksi tegas terhadap pejabat negara yang menghilangkan barang bukti penting. Dikuatirkan cara ini menjadi modus operandi oknum untuk menghilangkan barang bukti autentik kasus besar lainnya. Dana BLBI termasuk obligasi rekap dan jaminan totalnya mencapai Rp.700 trilyun dan negara telah mengeluarkan uang membayar bunganya Rp.300 trilyun.

Hendarman mengatakan, ada 8 obligor yang belum membayar, yaitu Bank Deka, Bank Central Dagang, Bank Centris, Bank Orien, Bank Dewa Rutji, Bank Arya Panduarta, Bank Pelita dan Bank Aken. 8 bank tsb diserahkan ke Menteri Keuangan dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen, 11 Agustus 2008, untuk dilakukan penyelesaian di luar pengadilan ( out of court settlement ). Ini lebih menguntungkan daripada pidana karena wasting time, paparnya. Kejaksaan akan terus mengejar hingga ke ahli waris para tersangka ( PR, 14/5/2009 ).

free html visitor counters
hit counter
Tagged with:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: