dari Palestina sampai Indonesia

Perpu penyelamatan KPK ala SBY. Setuju ?

Posted in indonesia by nurray on 23/09/2009

Saya dengar presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk mengisi “kekosongan” pimpinan KPK setelah Antasari, Bibid dan Chandra menjadi tersangka dan dinonaktifkan. Banyak yang kontra, presiden dianggap terlalu mengintervensi lembaga yang mestinya independen ini. ICW juga tak setuju keputusan presiden ini meski telah berkonsultasi dengan ketua DPR, MA dan MK. Apalagi Komisi III, mereka seperti kebakaran jenggot karena merasa tidak diajak bicara oleh SBY terlebih dahulu. ( Ah, wong mereka memangkas kewenangan KPK juga seenak udel, Mabes Polri menciduk pimpinan KPK juga tanpa bicara dulu dengan presiden, masak sih SBY mesti punten2 dulu. Skore sama ).

Mari kita lihat dulu siapa yang dipilih SBY untuk menjadi pelaksana tugas ( PLT ) 3 posisi yang kosong tsb. Kejagung, DPR dan Polri dalam menggembosi KPK juga tanpa menghiraukan hukum. Memplintir hukum demi menyelamatkan kepentingan kelompoknya. Dalam ring tinju, kalau lawan tidak lagi pake sarung tinju untuk menyerang, tapi sudah pake pedang bahkan bom, maka kita akan mati konyol jika cuma mengandalkan sarung tinju ( penegakan hukum murni ) dan berharap keajaiban. Mesti ada manuver. Kita pakai bahasa lawan. Hukum rimba. Mereka berbanyak, kita juga harus merapatkan barisan, raih dukungan baru hingga jadi lautan bah pendukung yang siap menenggelamkan koruptor dan kaki tangannya. Oknum2 ini selama ini bicaranya bukan soal kualitas, tapi kuantitas. Nih, kami buaya, kalian kecil, pembasmi tikus kantor. Yang menakutkan mereka bukanlah cara2 yang jujur dan itikad baik, tapi jumlah/ massa yang besar dan “persenjataan” yang lengkap. Sangat fisik dan materi. Maka, kita pun harus “mengintimidasi” mereka dengan referensi kengerian yang mereka pahami.

Kalau oknum2 Polri masih mencari-cari cara menjegal PLT, siapkan PLT berikutnya, dst, sampai mereka bosan dan kehabisan ide menggerogoti KPK. Sementara itu, Antasari, Bibid dan Chandra bersama Tim Pembela KPK bisa konsentrasi mengungkap borok para konspirator yang menjerat mereka. Polri, Kejagung, DPR juga harus dibersihkan dari para koruptor dan pemlintir hukum. Ini sisi perjuangan yang tak kalah pentingnya dibanding tugas2 pimpinan KPK aktif sebelumnya. Menyidik langsung dari sarang ular. Dalam tangga ujian yang diberikan Allah pada hambanya yang beriman, saya rasa ketiga pimpinan KPK ini sedang diberi kehormatan untuk naik ke tingkat ujian berikutnya. Semoga mereka bisa melaluinya dengan baik. Amin.

Di bawah ini ada tulisan mengenai carut sengkarut kasus Bank Century. Susno Duadji, si komandan buaya tercebur di dalamnya, bisa kita laso dari tepian untuk memberangus mulut tajamnya, sepak terjangnya, bersama buaya2 anak buahnya, untuk diseret ke lubang buaya atau kandang buaya, whatever, agar Antasari, Bibid dan Chandra bisa menyeberang dengan aman dan kembali ke pelukan rakyat. Good luck, guys …

Susno ikut memboroskan uang rakyat demi nomboki kliennya di Bank Century ??

Menarik mencermati perkembangan yang terjadi dengan kasus Bank Century yang kontroversial dan mengundang pertanyaan banyak kalangan. DPR RI sudah meminta tim BPK untuk turun ke lapangan memeriksa berbagai kejanggalan yang terjadi sehubungan proses bail out ( pengambilalihan dan penyelamatan ) Bank Century. Barangkali persoalan yang perlu diangkat dalam kaitan audit investigasi tsb bukan pada masalah perlu tidaknya Bank Century diselamatkan. Keputusan itu barangkali masih bisa dipertanggungjawabkan mengingat situasi November 2008 sangat tidak mendukung, akibat puncak dari krisis dan resesi keuangan dunia. Gejolak pasar finansial pada waktu itu memang sangat hebat, ditandai dengan tumbangnya beberapa bank investasi di AS dan Eropa.

Robert Tantular, 1 dari 3 pimpinan bank Century yang merugikan negara hingga 6,7 trilyun rupiah.  Jika kejadiannya di Cina, pasti sudah dihukum mati.

Robert Tantular, 1 dari 3 pimpinan bank Century yang merugikan negara hingga 6,7 trilyun rupiah. Jika kejadiannya di Cina, pasti sudah dihukum mati.

Kelompok Citibank saja terpaksa disuntik 45 milyar dolar ( setara Rp.450 trilyun ) untuk menyehatkan bank yang sudah mendunia itu. Jadi, konteks penyelamatan Bank Century pada waktu itu mungkin sudah tepat. Namun, yang perlu dipersoalkan adalah dana penyelamatan yang membengkak dari semula sekitar Rp.680 milyar menjadi Rp.6,72 trilyun. Terlebih dana pengucuran dilakukan melalui 4 termin, di mana penentuan besarnya belum begitu jelas.

Per Oktober 2008, aset Bank Century masih pada kisaran Rp.11 trilyun dengan dana pihak ketiga ( DPK ) Rp.9,6 trilyun. Namun, berdasarkan data per Juli 2009, total asetnya menyusut menjadi Rp 6,882 trilyun ( setara dengan total bail out LPS ? ) dengan DPK Rp 5,620 trilyun. Jadi, dalam tempo singkat ( sepanjang 4 kali kucuran dana LPS diberikan ke BCIC ) telah terjadi “pelarian” DPK minimal Rp 4 trilyun. Jadi, dana2 yang telah dikucurkan hampir sebagian besar dipergunakan untuk menalangipenarikan dana deposan.

Gayatri, salah satu nasabah bank Century yang dirugikan, berdemo dengan atraktif, mengundang perhatian wartawan dan nasabah lain.

Gayatri, salah satu nasabah bank Century yang dirugikan, berdemo dengan atraktif, mengundang perhatian wartawan dan nasabah lain. Bagaimana nasib uang mereka yg dirampok pemilik bank Century ?

Padahal, dari pemberitaan media massa terungkap, 80 % nasabah bank itu merupakan nasabah kakap, yang bisa dipastikan lebih dari Rp 2 milyar. Skema penjaminan LPS selama ini hanya menjamin DPK dari dari masing2 nasabah maksimal Rp 2 milyar plus skema bunga di bawah bunga wajar LPS. Dalam konteks Bank Century, suku bunga yang diterima deposan kakap, hampir bisa dipastikan berada di atas suku bunga wajar LPS. Nah, dana2 itu semestinya tidak mendapat penjaminan dari LPS seandainya bank itu ditutup usahanya.

Pun setali 3 uang, apabila Bank Century diselamatkan dengan bail out LPS. Dana2 yang semestinya diganti LPS adalah dana2 yang masuk dalam skema penjaminan, bukan dana2 mahal. Nah, kalau dilihat dari menyusutnya DPK secara drastis, kemungkinan besar dana2 yang keluar adalah dana2 milik orang kaya. Semestinya, dana2 ini tidak dijamin LPS, dalam arti tidak diperkenankan keluar terlebih dahulu dan skema bunganya harus masuk dalam bunga wajar LPS. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan dan terpaksa dana2 itu keluar.

Jadi, yang sangat diuntungkan dalam proses penyelamatan adalah deposan kakap yang berhasil mengeluarkan duitnya di tengah2 sakitnya Bank Century selama ini. Padahal, kalau bank ini ditutup saat itu, mungkin dana mereka akan menguap tak berbekas akibat tidak mendapatkan penjaminan dari LPS. Dana2 itu diduga lari ke bentuk2 aset2 bodong dan juga surat berharga yang tidak memiliki rating serta diduga dilarikan mantan pemiliknya.

Kalau ada pemberitaan yang mengatakan para deposan kakap yang berhasil mengeluarkan dananya dari Bank Century adalah orang2 penting, ini persoalan lain yang perlu pula diungkap. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah dana2 talangan yang demikian besar ternyata hanya dipergunakan untuk nomboki dana2 para nasabah kakap. Nah, para auditor BPK hendaknya bisa mengendus praktik ini dengan baik, sehingga nantinya akan dapat diketahui kemana saja larinya dana kucuran dari LPS selama ini.

Masalah pengungkapan nama2 para deposan kakap ke publik ini bisa jadi akan terkendala dengan pasal kerahasiaan bank, yang selama ini diagungkan. Untuk menembus masalah kerahasiaan bank, dokumen yang dikeluarkan BPK harus dalam bentuk dokumen publik, jadi tidak terlalu bersifat rahasia. Pengungkapan masalah ini sangat penting, karena selain merupakan perusahaan terbuka, kasus penyelamatan Bank Century melibatkan uang rakyat dalam jumlah cukup besar.

Kendati Menkeu sekaligus ketua KSSK ( Komite Stabilisasi Sistem Keuangan ) berdalih dana talangan berasal dari LPS, toh dana2 itu bersumber 2 hal. Pertama, setoran modal dari pemerintah ( Rp 4 milyar ) yang berarti diantaranya berasal dari pajak, dan juga premi dari bank2 peserta penjaminan ( berarti uang dari nasabah yang selama ini menjadi pendapatan bank ). Jadi, uang LPS pada dasarnya juga bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, publik juga berhak tahu ke mana alokasi dana2 LPS yang sudah dikucurkan dalam rangka penyelamatan Bank Century.

Akhirnya, kita semua menunggu hasil akhir audit investigasi BPK. Menurut janji ketua BPK, Anwar Nasution, tim ini akan menyelesaikan auditnya menjelang Lebaran. Berarti kita tinggal menunggu waktu beberapa pekan ke depan untuk bisa mengetahui dengan persis ke mana larinya dana2 penyelamatan yang demikian besarnya. Bagaimanapun, keadilan tetap harus ditegakkan di negeri ini. Kasu penyelamatan Bank Century, juga harus mengenakan asas keadilan yang sama. Berikan sanksi tegas dan setimpal pada mereka yang terlibat dan bersalah. Tanpa pandang bulu. ( Susidarto/ PR, 9/9/2009 )


hit counters
hit counter

Tagged with: ,

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Saffa' said, on 23/09/2009 at 14:26

    Drama kelas kakap, aku bingung…..

  2. nurray said, on 30/09/2009 at 13:27

    @ Saffa :
    Saya juga mesti memicingkan mata, menguras otak, rajin melototi beritanya di koran, radio, televisi dan internet agar tidak ketinggalan petunjuk & siasat. Agak sulit kalau baru mengikuti sekarang. Kayak ada serial 100 episode, baru nonton/ langsung loncat seri 60, ya bingung. By the way, thanks komennya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: