dari Palestina sampai Indonesia

Kapolri pecat, Susno nonaktif, Bibit, Chandra berhenti disidik, Antasari bebas = Perppu tak perlu

Posted in indonesia, KPK by nurray on 30/09/2009
Chandra Bibit

Chandra M.Hamzah & Bibit Samad Rianto, 2 pimpinan KPK yg dijerat Susno dengan pasal penyalahgunaan wewenang yang bukan hak Polri untuk memeriksanya. Lucunya, Kapolri Bambang membela Susno, bahkan Antasari akan dijerat dgn cara ngawur ini pula. Kemana akal sehat & sumpah jabatan Kapolri ?

Inspektur Pengawasan Umum ( Irwasum ) Polri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani siap menindaklanjuti laporan wakil ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah soal dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Pemeriksaan selanjutnya akan ditangani Divisi Propam ( Profesi dan Pengamanan ) Mabes Polri.

“Jadi, prosesnya itu, saya berdua dengan kepala Divisi Propam, Inspektur Jenderal Oegroseno menerima, terus akan ditangani lebih jauh oleh kepala Divisi Propam. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, diawali dengan penyelidikan, baru diambil langkah,”kata Jusuf di Mabes Polri, Jl.Trunojoyo, Senin ( 28/9/2009 ). Pernyataan Jusuf tsb dikemukakan setelah mereka menerima pengaduan resmi dari pengacara Chandra dan Bibit, Senin kemarin. Kelima pengacara tsb melaporkan Susno Duadji. Bersama dengan pengaduan mereka, desakan agar Susno Duadji dinonaktifkan selama kasus ini berjalan, terus bermunculan.

Jusuf memastikan, siapa pun yang melapor ke Irwasum, kasusnya akan terus diproses. Polisi tidak boleh menolaknya dengan alasan apa pun. Tidak ada alasan politik untuk tidak menerima laporan dan pengaduan apa pun yang berkaitan dengan masalah kepolisian, ujarnya. Ia mengaku tidak punya masalah psikologis apabila harus memeriksa petinggi Polri yang setingkat dengan dirinya.”Kan sudah ada aturannya. Kita luruskan saja berdasarkan aturan yang berlaku.”

Susno pun menyalahgunakan wewenang, seharusnya ia dinonaktifkan pula.

Tim pengacara Chandra dan Bibit yang dipimpin Achmad Rifai, memasuki ruangan Irwasum di Gedung Rupatama, Mabes Polri.”Kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan menetapkan tersangka melanggar Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2002. Di sana ada rekayasa penyidikan yang bukan wewenangnya.” Menurut Rifai, penyidikan terhadap Bibit dan Chandra tidak berdasarkan kepentingan hukum dan dinilai melanggar Pasal 19 UU Kepolisian serta Pasal 4 KUHP. Tim pengacara akan mendesak Irwasum agar melakukan sidang disiplin dan kode etik terhadap Susno karena memeriksa berdasarkan testimoni.”Polisi seharusnya melakukan penyidikan, bukan memaksakan. Apalagi pengacara Antasari mengatakan, testimoni dibuat karena ada paksaan.”

Menanggapi desakan agar Kabareskrim dinonaktifkan dari jabatannya, Jusuf enggan berkomentar lebih jauh.”Tidak ada komentar, orang hanya bertanggung jawab berdasarkan apa yang diperbuatnya. Ini kan belum diadakan pemeriksaan, jadi bagaimana ?”

( kesiangan, ketinggalan kereta, kemana aja selama ini, pak ? Urusan mengklarifikasi e-mail mendiskreditkan KPK yang ditulis Susno untuk “lurah” Mabes Polri saja, si Susno mangkir seenak udel. Dan, kondisi ini terus dibiarkan para petinggi Polri. Sudah gitu, si Susno sempat2nya muji Chandra dan Bibit menepati janji datang ke Mabes Polri. Kok, Susno sendiri enggak. Lucu, ya ? )

Menurut Jusuf, saat ini Irwasum belum bisa memberikan pernyataan apa pun mengenai laporan masyarakat tentang Susno.”Sama kan ? ( dengan laporan Maki ). Jadi proses sedang dilidik ( dalam penyelidikan ) dan ini masuk, jadi sekaligus. Jadi, nanti kepala Divisi Propam membuat laporan sekaligus kepada Kapolri tentang hasil kepolisian dan arahan Kapolri turun, nanti diberi langkah selanjutnya.”

Ketua MPR, Hidayat Nurwahid mendukung usulan agas Susno Duadji dinonaktifkan selama menjalani pemeriksaan dalam kasus Bank Century, agar penyelesaian kasus bisa efektif. Penonaktifan Susno tsb adalah hal yang wajar dilakukan Polri. Dengan penonaktifan itu, Susno memiliki waktu luang untuk menyelesaikan masalah hukum yang dituduhkan kepadanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ), Mahfud M.D. menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang membiarkan konflik kepentingan antara Kabareskrim dengan pimpinan KPK berlarut-larut. Akibatnya, Bibit dan Chandra menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang. Padahal, kepolisian tak memiliki hak atau pun tugas pokok dan fungsi untuk menilai kerja dan wewenang pimpinan lembaga independen seperti KPK. Mahfud mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai menggelar audiensi dengan LSM pendukung pemberantasan korupsi di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

“Saya tidak akan mengatakan presiden perlu menegur Kapolri atau tidak. Tetapi kalau saya jadi presiden, sudah saya pecat Kapolri. Dan saya tegaskan, apa yang saya katakan ini tidak melanggar kode etik. Kalau saya berbicara tentang perkara yang masuk ke MK, baru pelanggaran kode etik,”ujar Mahfud menjelaskan. Pernyataan tsb merupakan upaya untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan perundang-undangan di tanah air.

Semenjak dijadikan tersangka Chandra dan Bibit memenuhi panggilan wajib lapor. Keduanya tiba di Mabes Polri didampingi pengacara mereka, Senin ( 28/9/2009 ) pukul 11.10 WIB. Chandra tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang, dan Bibit berbalut setelan jas abu2. Kehadiran mereka ke Mabes Polri kali ini merupakan yang pertama kalinya dalam rangka memenuhi wajib lapor usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ( 15/9/2009 ). Mereka berdua mengaku tidak tahu substansi dari wajib lapor yang mereka jalani.”Silakan tanya penyidik.” ( PR, 29/9/2009 )

Komen Nurray ( Perppu KPK & kejanggalan penyidikan Polri ) :

Sejumlah tokoh/ pihak ( Guru Besar UI, Hikmahanto Juwana, Institute for National Strategic Interest and Development/ Inside, ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, Yudi Latief/ pengamat politik, Aliansi Masyarakat Menolak Perppu, ICW ) menolak atau akan mengajukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ) no. 4/2009 tentang Perubahan atas UU no. 30/2002 tentang KPK yang kemudian disingkat Perppu KPK. ( PR, 29/9/2009 ).

Saya sendiri menilai Perppu tak perlu dibuat jika sejak awal Kapolri cepat mengendus kejanggalan kasus Antasari dan bertindak tegas menonaktifkan Kabareskrim Susno Duadji yang memiliki konflik kepentingan dengan pimpinan2 KPK yang akan memeriksanya. Di film, biasa kita lihat kepala polisi menskors anak buahnya yang sudah tidak obyektif lagi menyidik sebuah kasus. Bisa karena si anak buah penuh dendam kepada pembunuh anggota keluarganya, atau si detektif polisi ditenggarai terlibat dalam kasus atau dengan orang yang sedang ia selidiki.

Kapolri Bambang memilih dielus-elus & dibisiki Susno daripada mendengar atasannya/ SBY  dan  masyarakat anti korupsi. Loyalitas pada bangsa & negara ke mana ?

Kapolri Bambang memilih dielus-elus & dibisiki Susno daripada mendengar atasannya/ SBY dan masyarakat anti korupsi. Loyalitas pada bangsa & negara ke mana ? Percayalah orang macam Susno ini kalau anda sudah tak berguna untuknya ( melindungi nya dari hukuman penjara ), anda pun didepaknya. Trust me !

Sayangnya, Kapolri Bambang tidak melakukan. Mungkin kurang smart, mungkin juga takut pada “gerombolan si berat” di Polri. Sehingga terjadilah kriminalisasi pimpinan2 KPK yang kian hari kian janggal. Institusi yang mestinya menjadi garda penegakan hukum di negeri ini makin mirip dengan rombongan buaya yang terus berlalu, di tengah hujan seruan masyarakat pemberantas korupsi. Tak heran, saking gemesnya, ketua MK, sampai berandai2 memecat Kapolri.

Pemalsuan surat KPK tentang pemberhentian pencekalan Anggoro sudah diadukan KPK ke Polda Metro Jaya berbulan-bulan yang lalu, sebelum Bibit dan Chandra diperiksa Polri. Pemalsuan surat tidak kunjung diperiksa, tapi isu suap yang baru dihembuskan dalam hitungan hari oleh oknum2 Polri dari testimoni yang dipaksakan penyidik pada Antasari langsung diperiksa, dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa bukti kuat alias mengada-ada. Bibit dan Chandra yang baru diperiksa 2 kali dengan tuduhan yang berubah-ubah, langsung dijadikan tersangka dengan aturan yang bukan wewenang Polri untuk memeriksanya. Dan semua “lelucon” hukum ini dibanggakan Susno sebagai kerja bagiannya yang profesional ?? Anda ingin tertawa atau sedih ? Be my guest .. ( saya heran Susno bisa jadi Kapolda Jabar dan Kabeskrim Mabes Polri dengan kapabilitas dan kredibilitas serendah ini ).

Jadi, soal janji Inspektur Pengawasan Umum ( Irwasum ) dan Divisi Profesi dan Pengamanan ( Propam ) Mabes Polri untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Susno Duadji, kita jangan terlalu berharap. Kalau mereka bekerja dengan benar, sudah jauh2 hari mereka memberi masukan pada Kapolri untuk menghentikan sepak terjang Susno mencederai proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin ada semacam “Band of Brothers” di Mabes Polri saat ini, saling menutupi borok teman2nya, mengira itu bisa menjaga nama baik instansi mereka. Absolutely wrong ! Generasi muda polisi akan memperparah penyimpangan itu. Ingat guru kencing berdiri, murid kencing berlari, dan rakyat tawuran massal karena tidak percaya lagi dengan polisi.

Urusan tak ada yang beres jika diserahkan kepada pihak berwenang. Salah2 diperas, dituduh tersangka, ditahan, dan dipenjara, jika warga melaporkan tindak kejahatan. Polisi malas menyelidiki pembunuh/ pelaku kejahatan sebenarnya. Dengan dalih anggaran ( atau isi otaknya yang nyaris kosong karena proses rekrumen anggota polisi yang amburadul, siapa yang berani bayar mahal dijamin lolos testing dan naik jabatan ) polisi asal-asalan menyidik. Pejahat2 berdasi cengengesan keluar penjara setelah membayar murah polisi atau sipir penjara. Masyarakat terpaksa membakar hidup2 maling motor atau jemuran, sekedar meyakinkan komunitasnya bahwa mereka bisa menjaga diri. Sungguh masa depan yang mengerikan bagi bangsa yang sudah merdeka 64 tahun.

Cobalah seperti Surya Paloh yang mengakui Golkar memang melakukan praktek tercela di masa lalu. Politik dagang sapi, money politic, dsb untuk mendulang suara. Saatnya sekarang memperbaiki diri, memperbaharui dengan cara2 yang diridhai Allah Swt. Anggota2 Polri yang masih punya hati nurani, beranikan diri menjadi agen pembaharu. Jadikan Polri benar2 pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan jual ayat2 Allah dengan harga murah ( suap, korupsi, intimidasi, memplintir hukum, melindungi kawan yang bersalah, dsb. Membiarkan ( diam saja ) sebuah perbuatan dosa sama saja dengan menyetujui dan ikut menanggung dosa tsb. Anda ingin instansi anda dicintai rakyat, kan ? Jujur, berani dan bertindaklah.

Soal Perppu, saya mengerti bila ICW dan sebagian akademisi kuatir kemunculan peraturan ini melemahkan legitimasi keputusan KPK. Atau presiden jadi bisa menyetir KPK. Ketakutan itu beralasan jika situasinya tidak genting dan SBY serta Tim Lima bukan figur2 yang amanah. SBY saya akui memang lembek dan lemah dalam menangani sebagian persoalan di negeri ini, tapi saya masih percaya dengan kredibilitas dan itikadnya memberantas korupsi, begitu pula anggota Tim Lima. Adnan Buyung Nasution, pendekar hukum yang tak saya ragukan kepakarannya. Beliau termasuk para ahli yang membuat UU KPK. Seiring berjalannya waktu, mungkin UU tsb perlu dioptimalkan keefektifannya. Kita semua manusia yang terus belajar, don’t we ? Saya rasakan benang merah kebaikan dari orang2 yang berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini, masih ada pada SBY, Tim Lima, MK, KPK, Pengadilan Tipikor, ICW dan masyarakat pemberantas korupsi. Kita hanya perlu lebih serempak, kompak dan trust each other. Jangan kalah dengan kekompakan para koruptor. Wise man says, kejahatan yang terorganisir dan kompak bisa mengalahkan mutiara2 kebaikan yang terpencar-pencar. So, we must stick together, guys ..

Soal kegentingan, kita semua tahu Antasari Azhar yang bersih ( saya masih meyakini beliau tak bersalah atas semua tuduhan yang membuatnya ditahan ) dan sarat prestasi bisa berbulan-bulan mendekam penjara tanpa prosedur hukum yang benar sampai hari ini. Bibit dan Chandra nyaris terseret skenario serupa. Seluruh keluarga dari korps Polri, Kejagung dan Komisi III DPR bungkam, menutup mata, menutup telinga terhadap kebenaran yang beribu-ribu jam ditayangkan di televisi, berjuta-juta eksemplar media cetak, berbondong-bondong kita demonstrasikan. Mereka bahu membahu menjalin kebohongan dan pengkhianatan terhadap hukum, agama dan nuraninya sendiri. Mereka masih sempat senyam senyum membanggakan diri, seolah tindakan mereka benar, padahal betapa kuatnya kita sudah menggoyang bahu mereka menyadarkan, betapa beningnya kristal kejanggalan itu. Kalau tidak pengecut nyalinya, tidak kritis pemikiran, ya, terlalu egois. Too selfish to protect their asses !

Genting yang saya, mungkin juga SBY, maksudkan adalah tumpulnya nurani dan permisifnya garda penegak hukum ini pada persekutuan kejahatan luar biasa ( korupsi kolosal & berjamaah ) yang telah memariginalkan sebagian besar rakyat kita, mencabik-cabik keutuhan NKRI ( gara2 minimnya alutsista TNI untuk menjaga kedaulatan Indonesia ), serta menggerogoti dana kesejahteraan rakyat. Mereka tak tahu ( atau sudah dibutakan oleh materi/ kepentingan pribadi ), tak melaksanakan, visi misi negara kita, juga mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran. Aparat2 hukum ini sudah tidak cinta Indonesia. Jika sudah demikian mereka tak layak tinggal di sini, apalagi menangani keamanan kita. Kegentingan bukan semata pimpinan KPK tinggal 2 orang.

Opsinya adalah Perppu dilaksanakan hati2 dalam pengawasan kita, atau oknum2 di Polri dipecat/ nonaktifkan. Tak boleh hilang dua-duanya, membiarkan status quo. Pilih salah satu. Perppu atau pecat. Lagipula Plt ini hanya sementara, kalau menunggu 2 bulan DPR yang baru untuk memilih Plt KPK, terlalu riskan. Polri yang sekarang diawaki Bambang Hendarso, dalam hitungan jam bisa memper-tersangka-kan orang dengan pasal2 antah berantah berbulan-bulan tanpa koreksi internal. Entah apa yang terjadi dalam 60 x 24 jam. KPK harus dipertahankan whatever it takes ! Meski kurang populer taruhannya, tapi jika itu bisa menyelamatkan kelangsungan KPK, semoga rakyat mengampuni kekurangannya. Ibarat manusia, daripada nyawa ( KPK ) melayang, tak apa kaki ( independensi KPK ) diamputasi ( intervensi dari presiden yang kredibel ), nanti diberi kaki palsu ( Perppu dicabut setelah oknum2 Polri, Kejagung, Kehakiman, DPR diganti ) kalau lukanya sembuh, kuman2nya lenyap. Perppu seperti alat pemadam kebakaran. Sifatnya sangat darurat, manuver yang krusial.

Keberadaan Perppu ini saya melihatnya lebih sebagai bentuk intervensi positif SBY “menekan” kelompok buaya di Polri, bahwa presiden berpihak pada KPK dan keutuhan wewenang komisi tsb dalam memberantas korupsi. Staf hukum SBY pernah mengatakan di televisi bahwa SBY berpendapat kewenangan KPK menyadap masih dipandang perlu pada masa2 ini. Saya melihat SBY masih berpihak pada kita/ pemberantasan korupsi. Sedangkan, jika Perppu ditiadakan dan Kapolri masih terus melindungi anak buahnya yang bersalah/ kerja asal-asalan, maka KPK akan lebih sulit melaksanakan tugasnya ( terus diintimidasi, dipersulit, dikriminalisasi ). Ingat hukum rimba dalam posting saya minggu lalu ? Perppu adalah siasat SBY untuk men-counter hukum rimba di Polri ( antara buaya dan cicak ). Oknum2 itu hanya paham hukum rimba seperti tercermin dalam bahasa yang diakrabi Susno.

SBY bisa memenangkan pilpres dalam satu putaran kemarin ya, karena siasat2 semacam ini. So, kita beri ruang secukupnya bagi presiden pilihan kita ini untuk membantu menyelesaikan kasus buaya dan cicak. Bukan kita, kan, yang dituntut berpidato di depan majelis untuk mempertanggungjawabkan persoalan negara termasuk pemberantasan korupsi ? Tapi, kepala negara. Biarkan buaya2 itu tahu siapa saja yang mereka hadapi, dan apa konsekuensinya. Sebesar apa kekuatan yang melawan mereka, sehingga mereka tak merasa di atas angin lagi, mempertahankan cara penyidikan yang serabutan. Sudah lama mereka menghukum, tanpa dihukum ( instropeksi diri ). Bayangkan, betapa tebalnya kerak setan yang menulikan kuping2 mereka. Kita terus mengikuti bola Perppu ini bergulir ke arah mana. Kena Susno atau KPK. Keep watching …

Kriteria ICW untuk Plt pimpinan KPK

Indonesia Corruption Watch ( ICW ) mengajukan 5 kriteria pimpinan KPK yaitu :

  • bukan dari kalangan dekat atau orang2 yang memiliki kedekatan khusus dengan SBY
  • tidak boleh diintervensi oleh kalangan politik dan parpol baik langsung maupun tidak langsung
  • bukan dari unsur kejaksaan dan kepolisian yang masih aktif menjabat, karena kedua instansi ini belum aktif memberantas korupsi
  • jika terpaksa mengambil dari unsur advokat/ pengacara harus mengambil pengacara yang tidak pernah membela kasus korupsi di Pengadilan Tipikor
  • memiliki integritas tinggi dan jujur dalam melaporkan kekayaan pribadi

Adnan Buyung Nasution

Adnan Buyung Nasution, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pernah mengaku di acara "Kick Andy", jika dari 10 nasehatnya hanya 1 yg diikuti presiden SBY, ia memilih keluar dari Wantimpres. Rupanya, SBY cukup banyak mendengar nasehatnya. Jika pendekar hukum yg berintegritas tinggi ini masih bertahan, artinya SBY yg dibantunya juga cukup memenuhi kriterianya yang tinggi/ kredibel.

Kelima kriteria tsb merupakan syarat minimal yang perlu diperhatikan presiden SBY, tim perumus ( Tim Lima yang terdiri Menko Polhukam Widodo A.S., Adnan Buyung Nasution/ anggota Wantimpres, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, mantan ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan aktivis hukum Todung Mulya Lubis ), dan masyarakat yang mengawasi proses ini. ICW pun akan terus mengawasi dan mengkritisi pemilihan calon pimpinan sementara KPK ini, ungkap Febri Diansyah, peneliti ICW.

Widodo memaparkan, Tim Lima diberi tugas merekomendasikan 3 nama yang akan ditetapkan presiden sebagai pelaksana tugas ( Plt ) pimpinan KPK. Presiden memberikan kewenangan penuh kepada tim untuk mengolah nama2 yang pantas dan layak menjadi pimpinan sementara KPK yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Tim diberi waktu 7 hari dan harus melapor presiden tanggal 1 Oktober 2009 sehingga 2 Oktober presiden dapat segera menyaksikan sumpah ketiga orang tsb.( PR, 24/9/2009 ).

Komen Nurray :

Ketua MK mengatakan begitu Bibit dan Chandra bebas dari kasus hukumnya, Plt otomatis mengembalikan posisinya kepada pimpinan KPK yang sementara mereka gantikan. Saya berharap Antasari juga, setelah beliau dibebaskan dari segala tuduhan/ terbukti tidak bersalah/ berkas perkara kasusnya tidak memenuhi syarat disidangkan di pengadilan, syukur2 terbongkar pula skenario busuk Susno cs. Bukannya menunggu pemilihan ketua KPK yang baru oleh DPR 2009-2014. Indonesia berhutang budi pada Antasari, nama baiknya layak direhabilitasi, posisinya di KPK layak dikembalikan padanya dengan hormat. Bertahanlah, pak Antasari ..

UU Tipikor disahkan DPR RI. KPPK langsung judicial review ke MK

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disahkan oleh DPR RI dan pemerintah melalui sidang paripurna terakhir DPR RI periode 2004 – 2009 di Gedung MPR/ DPR, Jl.Gatot Subroto, Selasa (29/9/2009)

Undang-undang yang terdiri 40 pasal tsb dinilai kontroversial oleh sebagian masyarakat karena ada beberapa pasal yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. UU ini dinilai memangkas kewenangan KPK. Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi ( KPPK ) akan melakukan judicial review terhadap UU ini ke Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal yang dianggap melemahkan kewenangan KPK dan pemberantasan korupsi. Pasal yang dianggap melemahkan antara lain, Pasal 1 angka 4 terkait penuntutan, Pasal 3 mengenai kedudukan pengadilan tipikor yang ada di tiap kabupaten/ kota, Pasal 28 mengenai penyadapan, serta Pasal 12 hingga 16 tentang hakim ad hoc yang sama sekali tidak menyebutkan berapa komposisi hakim ad hoc dibandingkan dengan hakim karier.

“Dalam Pasal 1 huruf 4 hanya disebutkan, penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut kami, ini sangat rancu, karena tidak disebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangan yang mana. UU KPK atau UU Kejaksaan ? Seharusnya dalam UU tsb disebutkan saja secara gambling bahwa penuntut umum berdasarkan UU KPK,”ujar Febri Diansyah, peneliti ICW. Selain itu, ia juga mempertanyakan Pasal 28 tentang alat bukti termasuk penyadapan sebagai alat bukti.“Dari awal pro dan kontranya itu ada opsi yang menyebutkan, KPK jika mau melakukan penyadapan perlu izin ketua pengadilan. Tetapi, dalam penjelasan Pasal 28 itu tidak dijelaskan dengan terperinci.”

Yang lebih memprihatinkan, dalam UU Pengadilan Tipikor tidak disebutkan berapa komposisi perbandingan antara hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tipikor. Sedangkan hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan UU sebagai hakim tipikor.”Kami jelas menginginkan hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karier, 3 banding 2. Karena hakim karier itu mencetak rekor sebagai hakim yang sering membebaskan koruptor,” ujar Febri.

Menanggapi berbagai kritik tsb, Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor, Dewi Asmara mengatakan, RUU tsb sudah berupaya mengakomodasi masukan dari berbagai pihak. Ia juga membantah ada upaya pemangkasan kewenangan KPK dalam RUU Pengadilan Tipikor.”Penuntutan itu bisa dilakukan penyidik kejaksaan maupun KPK. Walau tidak secara lugas disebutkan berdasarkan UU Kejaksaan atau UU KPK, pada dasarnya KPK bisa melakukan penuntutan dan membawa ke Pengadilan Tipikor setiap koruptor yang ditanganinya. Tentang penyadapan, Dewi juga menegaskan, KPK tidak perlu meminta izin kepada ketua pengadilan untuk melakukan penyadapan.”Institusi hukum, baik KPK, kepolisian maupun kejaksaan bisa melakukan penyadapan. Asal sesuai dengan perundang-undangan,”ucapnya. ( PR, 30/9/2009 )

Bagir Manan menerapkan standar ganda. Hukum dipegang ketat jika kelompoknya yang diuntungkan.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad juga mantan ketua MA, Prof. Bagir Manan menilai Perppu no.4 tahun 2009 tentang KPK yang dikeluarkan pemerintah masih terlalu permatur. Bahkan, Perppu tidak memenuhi syarat untuk peraturan yang seharusnya dibuat jika negara dalam kondisi darurat. ”Perppu ini sangat bermasalah. Pertama, sudah melanggar asas demokrasi, dan kedua, melanggar asas negara hukum di Indonesia. Dengan mengeluarkan perppu, kuasa secara umum berarti diambil alih oleh presiden. Ini melanggar demokrasi, sebab presiden membuat peraturan tanpa melibatkan DPR. Istilahnya, satu kediktatoran yang dibenarkan konstitusi,”kata Bagir dalam acara bincang2 di Executive Lounge Unpad, Jl.Dipati Ukur, Selasa ( 29/9/2009 ).

Bagir Manan, mantan ketua MA. Ketuaan ? Ubah peraturan batas usia sampai 70 tahun. Perppu penyelamatan KPK, ah permatur, bikin masalah saja.

Bagir Manan, mantan ketua MA. Ketuaan ? Ubah peraturan batas usia sampai 70 tahun. Perppu penyelamatan KPK, ah permatur, bikin masalah saja.

Agung Laksono, ketua DPR 2004-2009, dari partai Golkar. Susno dinonaktif ? Kalian jangan emosional, jangan buru2. Antasari, Bibit, Chandra dinonaktifkan ? Silakan, silakan. Secepatnya dilakukan seleksi ulang pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.

Agung Laksono, ketua DPR 2004-2009, dari partai Golkar. Susno dinonaktif ? Kalian jangan emosional, jangan buru2. Antasari, Bibit, Chandra dinonaktifkan ? Silakan, silakan. Secepatnya dilakukan seleksi ulang pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.

Menurut Bagir, perppu boleh dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting yang pada akhirnya memaksa presiden mengeluarkan perppu. Sementara saat ini, kekosongan 3 pimpinan KPK bukanlah keadaan genting yang harus diatasi dengan perppu.”Selain itu, peraturan pengganti undang2 itu hanya boleh dilakukan untuk bidang pemerintahan. Sementara yang menyangkut DPR, lembaga peradilan, dan lembaga independen, tidak boleh dilakukan. KPK itu kan lembaga independen, jika ini dilakukan, hilanglah esensi independensi dari KPK,”katanya. Seharusnya, presiden dapat menempuh cara normal dengan mengajukan perubahan UU no.30 tahun 2002 tentang KPK pada DPR, sehingga presiden diberi kewenangan untuk dapat mengangkat pelaksana tugas.”Jadi bukan dengan perppu. Lagi pula saat ini masih ada 2 pimpinan KPK yang aktif dan masih memenuhi syarat kolektif, sehingga belum perlu mengangkat Plt Ketua KPK yang baru.”

Kalaupun nantinya ada Plt ketua KPK yang baru sesuai dengan perppu ini, kata Bagir, ke depan akan muncul permasalahan baru. Para advokat akan mengajukan eksepsi terkait dengan kepemimpinan KPK yang dianggap tidak sesuai dengan undang2.”Ini jadi masalah lagi, makanya saya katakana jika perppu ini diteruskan akan lebih banyak mudaratnya.” Namun mengingat perppu sudah terbit, yang bisa dilakukan presiden adalah tidak melaksanakan perppu. Dengan begitu, tidak akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Presiden juga harus bisa menegaskan jika pimpinan KPK yang tersisa masih bisa menjalankan tugas sebagaimana biasa.”Yang menyidik kan bukan pimpinan KPK, sehingga walaupun 3 pimpinan menjadi tersangka dan terdakwa, KPK masih tetap bisa jalan.” Bagir menyarankan adanya lembaga yang mengukur keadaan memaksa atau darurat negara. Dengan begitu, akan ada ukuran jelas mengenai kegentingan yang memaksa pemerintah membuat Perppu. ( PR, 30/9/2009 )

Komen Nurray :

Inilah suara2 pembela koruptor yang terdengar seperti membela kebenaran tapi sebetulnya sedang mengakali dan menginjak-injaknya. Dewi Asmara, Agung Laksono dan Bagir Manan bicaranya seperti menegakkan keadilan dalam konteks hukum. Tapi ketika hukum itu mulai mengganggu kepentingannya, dengan fasih mereka memplintirnya, membuat celah2 untuk mereka bisa “bermain” kelak. Kita ingat Bagir ketika sudah sepuh menjadi ketua MA, DPR pimpinan Agung Laksono itu dengan gesit mengakomodir keberadaan ‘sejawatnya dalam pelanggengan korupsi’ dengan merubah peraturan batas usia ketua MA sampai 70 tahun. Giliran, sejawatnya, Susno Duadji akan dinonaktifkan, ia segera menarik kencang2 rem-nya,”Jangan emosional, jangan buru2 menonaktifkan.” Berbeda jika Antasari, Bibit, Chandra yang dijerat pasal2 asal-asalan oleh sekutunya di Polri hingga menjadi tersangka dan dinonaktifkan, dalam 1-2 pemeriksaan saja, apakah Agung merasa itu buru2. See ? Mereka menerapkan standar ganda.

Kapolri Bambang yang belakangan dielus-elus, ditempel selengket lem oleh Susno, juga memilih membela anak buahnya. Tak peduli sekeliru apa pasal yang dikenakan anak buah kesayangannya itu terhadap para pimpinan KPK. Meski, sudah dikatakan banyak orang, media, pengacara, bahwa Polri tak berhak menyidik kewenangan KPK, Kapolri masih keukeuh mengiyakan maunya Susno untuk mengenakan pasal penyalahgunaan wewenang, bahkan pada Antasari yang sudah difitnah mendalangi pembunuhan oleh Susno cs. Sense of crisis dan empati Bambang tidak jalan. Bambang tak peduli, Antasari, Bibit dan Chandra diintimidasi, dizalimi Susno, toh ia sendiri aman dan disanjung2 anak buahnya. Padahal kita tahu, pemimpin yang membiarkan anak buahnya melakukan penyimpangan dan kedzaliman tanpa hukuman, apalagi sampai berlarut-larut, adalah pemimpin yang tidak kredibel. Pemimpin yang gagal. Integritasnya sangat diragukan.

“Kami tidak punya kepentingan apapun. Itu hak seseorang untuk bicara, silakan saja. Yang jelas prinsip penegakan hukum hormatilah. Tolong berpikiran jernih dan tidak berpendapat yang membingungkan masyarakat. Kebenaran akan terlihat di pengadilan. Saya yakin karena proses pengadilan dilakukan secara transparan, kita akan mengawal dan mengamati kalau berkas dan barang bukti sudah memenuhi ( syarat ) pemeriksaan,”kata Kapolri Bambang. Menanggapi desakan dari banyak pihak yang menginginkan agar Susno dicopot dari jabatannya, Kapolri menolak untuk menuruti desakan itu, dan cenderung membela anak buahnya terkait penyidikan pimpinan KPK. ( PR, 20/9/2009 )

Bambang mengenakan kacamata kuda, hanya mendengarkan bujuk rayu dan omongan berbisa dengan kemasan apik dari satu pihak. Tidak berusaha mencari second opinion, pendapat kedua, ketiga, keempat di luar instansi yang sudah disinyalir masyarakat kental dengan aroma korupsi. Bambang tidak takut Allah Swt dan kebenaran-Nya, ia lebih takut Susno dan posisinya di instansi buaya itu. Menghadapi sempitnya wawasan, loyalitas yang keliru, tumpulnya daya kritis, lembek – lambannya bertindak, pantaslah kita hardly recommend to our president, Kapolri Bambang being fired. Pecat ! Ia membahayakan masa depan bangsa ini. Nuraninya dan sudut pandangnya pada kebenaran sudah bias. Itu tak boleh terjadi pada seorang jenderal yang memimpin institusi penegakan kebenaran dan pengayom masyarakat. Rakyat sudah terlalu lama menderita karena ulah koruptor.

Lalu ada momen penayangan video saat Dani dan Nana, pelaku pengeboman di hotel J.W.Marriott dan Ritz-Carlton menyurvei lokasi ( diambil dari laptop Noordin M.Top yang tewas dalam penggerebekan di Kampung Kepuhsari, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, 16-17 September 2009 ) oleh sejumlah petugas Polri. Lagi2 SBY “diintimidasi”, dibuat “hutang budi” dengan “analisa” Kepala Unit Cyber Crime Bareskrim Polri, Kombes Petrus Golose, mungkin karib Susno juga. Bahwa kelompok teroris sudah menyiapkan pengebom dengan sasaran presiden SBY.”Dalam hal ini kepala negara, sudah ada barangnya, sudah siap, sudah ada yang akan jadi ‘mujahid’,”kata Petrus. Sudah ada 2 orang yang disiapkan, yaitu Syaifuddin Zuhri alias Saefudin Jaelani dan M.Syahrir.

Mengapa sekarang ? Apa karena tanggal 2 Oktober nanti SBY akan menetapkan 3 Plt pimpinan KPK ? Sehingga institusi para buaya itu terancam lagi untuk diendus dan digeledah perbuatan korupsinya ? Densus 88 dibidani kelahirannya oleh Amerika. Negeri imperalis ini berkepentingan bangsa kita terus lemah sehingga mereka bisa terus mengeruk kekayaan alam kita untuk memodali perang2 mereka di Irak, Afganistan, Pakistan dan menyuapi anak emasnya, Israel. Ia bisa menarik rantai para buaya ini untuk melindungi investasi dan perusahaannya yang rakus di Indonesia. Membungkam pimpinan2 KPK yang mulai mengendus kongkalingkong mereka dengan pengusaha dan pejabat hitam. Oknum2 petinggi Polri itu mau saja dijadikan alat bangsa asing, untuk mengoyak dan menindas bangsanya sendiri.

Di “Langit Hitam di Bali” – Metro Files 27/9/2009, terjadi pembantaian massal di Batu Karung, Setra Kapal, Setra Gede, Pantai Saba, Pantai Candikusuma, menewaskan 80 – 100 ribu orang. Nyawa mereka ditentukan oleh daftar yang dikeluarkan militer ( Polri masih bergabung di dalamnya ) yang entah bagaimana dibikinnya. Mereka dicap segitiga merah, tanpa jelas juntrungnya, oleh karena itu mereka harus dipenggal. Di lubang buaya, Jenderal Ahmad Yani, dkk dituduh sebagai dewan jenderal yang akan mengkudeta. Mereka dibunuh dengan kejam. Lalu ada anggota Gerwani yang dikatakan telanjang menari-nari, padahal saksi sejarah mengatakan justru mereka yang dianiaya, dipukuli, ditelanjangi dan diperkosa.

Kebiadaban peristiwa G 30 S/ PKI terjadi karena Amerika tidak suka Soekarno mengusir neokolim di Malaysia dan Singapura. CIA mendalangi penghasutan dan tragedi September ini. Bisa jadi mereka pula yang membuat daftar simpatisan Soekarno/ blok Timur yang membusuk di kuburan2 massal di seluruh penjuru Indonesia. Saya pikir, kejadiannya hanya di Jakarta, tapi ternyata terjadi di mana2. Jakarta “minum tuak”, mabuknya di Bali, dan daerah2 lain. Agen2 jahat ini pula yang sedang menyetir oknum2 Polri, membuat skenario pembunuhan Nasrudin, pengeboman simbol2 Amerika dan kriminalisasi pimpinan KPK. Agar urusan mereka tidak terusik, aman tersimpan rapi. Bangsa kita terus melarat/ dijerat hutang dan dilemahkan dengan aneka bom dan perselisihan. Jika Kapolri tetap menutup mata pada semua fakta ini dan memilih terus menikmati elusan Susno, sekali lagi saya sangat setuju ; Kapolri Bambang Hendarso DIGANTI.


hit counters
hit counter
Tagged with:

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cara Membuat Blog said, on 05/11/2009 at 12:46

    Banyak desakan agar pejabat Polri yang satu ini dinonaktifkan. namun memang hal seperti ini sangat wajar dibutuhkan, mengingat nama yang bersangkutan banyak disangkutpautkan dengan kasus yang sedang ramai dipermasalahkan.

    Dengan status non aktif ini, paling tidak yang bersangkutan akan lebih mudah untuk dimintai keterangannya karena sudah tidak menjabat posisi apapun. selain itu, mudah-mudahan kasusnya pun cepat diketahui kebenarannya.
    Cara Membuat Blog

  2. nurray said, on 11/11/2009 at 14:33

    Setuju. Ari Ritonga ( wakil Jaksa Agung ), M.Iriawan ( Direktur Reserse Polda Metro tempat Antasari ditahan ) dan Irjen Hadiatmoko ( mantan Wakabareskrim Mabes Polri ) juga mesti dinonaktifkan. Saya rasa anggota konspirasi bisa lebih banyak lagi, jika para saksi dan tersangka kasus Bibit, Chandra dan Antasari mau berkata jujur seperti Williardi Wizar. Tunggu saja tanggal mainnya. Kebenaran akan terkuak, tak lama lagi. Insya Allah ..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: