dari Palestina sampai Indonesia

Pengacara Anggoro membenarkan rekaman itu. Anggodo menuntut KPK ??

Posted in indonesia by nurray on 30/10/2009

Presiden SBY memerintahkan pihak berwajib mengusut pencatutan namanya dalam transkrip pembicaraan antara Anggodo Widjoyo dan seorang perempuan. Dalam transkrip terkait kasus korupsi PT.Masaro Radiokom yang menyebut-nyebut petinggi Polri dan Kejaksaan Agung ini, nama presiden disebut sampai 3 kali. Pengacara Anggoro Widjoyo mengakui kebenaran isi transkrip tsb. Di sini SBY harus benar2 membuktikan bahwa dia memang tidak terlibat. Ia adalah besan Aulia Pohan, pejabat tinggi Bank Indonesia yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Presiden pernah mengatakan KPK adalah superbody. Jadi, pencatutan namanya di transkrip adalah soal serius. Yudhoyono harus membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara dirinya dalam kasus yang akan mengganggu citra pemerintahan KIB II. Tidak sekadar membantah atau menyuruh Polri ( yang sedang disetir Susno cs ) menyelidiki. Mungkinkah Susno sudi menunjuk dirinya ( Kabareskrim Polri ), Abdul Hakim Ritonga ( wakil Jaksa Agung ) dan Wisnu Subroto ( mantan Jamintel Kejagung ) sebagai pembuat “naskah yang diucapkan” Anggodo Widjoyo di transkrip tsb ? Karena  mereka pembuat skenario kriminalisasi pimpinan KPK. Di teve kemarin saya dengar Wisnu mengatakan sambil tersenyum, Anggodo hanya korban. ( Pelakunya, ya mereka bertiga itu ).

Ary Muladi tidak memberi uang ke pimpinan KPK. Yulianto & Anggoro kabur/ disembunyikan ?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) tidak menemukan aliran dana dari Ary Muladi kepada Bibit dan Chandra. Yang terlacak hanya dari Anggoro ke adiknya, Anggodo lalu ke Ary Muladi. Ary Muladi pun sudah mencabut pengakuannya ( pernyataannya dalam BAP yang menyebutkan dirinya memberi suap pada pimpinan KPK ). Ia memberinya ( uang suap ) pada Yulianto, yang kini raib entah ke mana ( disembunyikan oknum Polri ? Seperti halnya Rani Juliani yang disimpan/ dimonopoli oleh oknum Polri ? Supaya tidak “bernyanyi” seperti Nasrudin, sehingga oknum Polri gatal membunuh ). Yunus Husein, kepala PPATK, juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan 22 laporan transaksi mencurigakan dari rekening Robert Tantular ( direktur Bank Century ) kepada kepolisian dan kejaksaan.

Anda lihat, semua informasi, bukti2 penting bermuaranya ke Polri dan Kejaksaan. Bahkan SBY menyerahkan kasus pencatutan namanya di transkrip ke Polri ( yang sedang ia bersihkan ). Kejagung yang menghilangkan barang bukti megakorupsi BLBI yang nyaris menghancurkan negeri ini masih mereka andalkan untuk menuntut orang ( Antasari ) yang sedang membersihkan Kejagung. Serahkan saja pembuktiannya di pengadilan kata Susno, Nanan Sukarna, Kapolri, SBY, Fachry Hamzah, sembari pengadilan dikirimi ratusan polisi untuk “menjaga” ( mengintimidasi ) agar JPU leluasa memaki-maki Antasari dan hakim begitu pede menolak semua eksepsi Antasari, Williardi dan para eksekutor yang hanya menjalani perintah atasannya, petinggi Polri. Rancu, ya ?

Pimpinan KPK tidak bisa diberhentikan setelah dakwaan ( yg asal ), putusan sela MK

Menanggapi putusan sela MK ( menunda pemberhentian tetap pimpinan KPK yang menjadi terdakwa, seperti dalam kasus Bibit dan Chandra yang disidik asal-asalan oleh Bareskrim Polri ), Kadiv Humas Polri, Nanan Sukarna mengatakan,”Polisi tetap akan mengirimkan berkas penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Kita justru akan mempercepat proses hukum kasus ini agar cepat selesai. Kita lihat saja, apa putusan sela MK bisa membubarkan kerja polisi begitu saja.”

Wow .. pedenya. Saya lihat di teve, Nanan membungkuk takzim dan mempersilakan Susno Duadji di kursi nya ketika konferensi pers, di mana Susno ingin sesumbar pekerjaan penyidikan yang dilakukan bagiannya profesional. ( padahal Polri tak berhak menyidik kewenangan lembaga independen semacam KPK, Itu bagian PTUN ). Seperti para manipulator pada umumnya, Susno pasti membawa-bawa nama Polri untuk melindungi perbuatan busuknya. Ia memakan uang rakyat 10 milyar, sementara nasabah Bank Century sendiri  ( Gayatri cs ) tak bisa menarik uangnya sama sekali, karena para deposan besar melebihi 2 milyar batas penjaminan LPS itu sudah menggaruk habis 6,7 trilyun uang rakyat sampai tak bersisa. Salah satunya berkat “jasa” Susno Duadji.

Ia tentunya akan mengatakan hal semacam ini ; “..saatnya Polri bersatu padu mengembalikan pamornya sebagai penegak hukum. KPK kan cuma 500 orang, kita belasan ribu orang. ( biasa, membesarkan diri, mengecilkan orang lain ). Kenapa petugas kebersihan KPK digaji 1,8 juta, sedang kita harus “mengemis” ( maksudnya memeras pelanggar lalulintas, memeras penembak SIM yang tes teori & prakteknya dipersulit sampai para penguji sendiri tak bisa melewati, memeras pedagang yang dirazia, dsb ) dengan gaji sejuta ? KPK dipuja puji, kita dinistakan ? ( nista karena ia dkk ogah berhenti memeras dan mengintimidasi orang yang tak menuruti kehendaknya ). Kita sudah susah2 menangkap teroris dan menjaga ketertiban tapi tidak dihargai ( padahal SBY sudah berterima kasih, beberapa media juga mengapresiasinya cukup baik, meski itu bukan hasil kerja bagian Susno, melainkan generasi muda polisi harapan masa depan, yang sedang kami selamatkan kesejahteraannya dengan upaya pemberantasan korupsi sehingga negara ini cukup dana untuk menggaji mereka ) dan sederet bla..bla ..bla yang intinya membenarkan dirinya atas nama Polri.

Nanan Sukarna paham KPK sedang menyelamatkan kesejahteraan anggota Polri ?

Apakah Nanan paham, jika petinggi Polri macam Susno ini dibiarkan berkicau, ke depan gaji polisi akan menyusut ? Ia melindungi para koruptor yang sekarang sedang terpingkal pingkal melihat KPK sedang menyelamatkan uang negara ( termasuk untuk gaji kalian ) pada masuk tahanan kalian. Belajarlah pada kasus jaksa Urip Tri Gunawan. Jaksa terbaik Kejaksaan Agung ini memperjualbelikan perkara dan menerima uang Rp 6 milyar lebih dari Sjamsul Nursalim. Ketika kasus ini terbongkar, Urip terjungkal,  Sjamsul tertawa dan hidup merdeka di negara tetangga. Pihak asing ( Amerika cs ) juga tersenyum lebar, melihat para penegak hukum sibuk gontok-gontokan satu sama lain. Mereka makin leluasa menguras sumber daya alam Indonesia ( terkaya di dunia, disamping Amerika ) tanpa gangguan KPK, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.

Jual beli ayat tembakau, bukti intervensi Amerika di DPR

Jual beli ayat di DPR bisa dilakukan tanpa penghambat dari KPK, seperti UU Kesehatan beberapa waktu ( oleh Bentoel dan Philip Morris ). Tapi saya kuatir, dengan proses rekrutmen yang kental dengan nuansa KKN di Polri, apa Nanan dan para penyokong Susno termasuk Kapolri punya kecakapan dan wawasan cukup untuk memahami grand design ini ? Dengan buaya dangkal macam Susno dengan “angin surga”-nya saja mereka percaya. Apalagi menghadapi kaum zionis bergelar Ph.D yang dikarunia otak kiri super materialis dan telah mengakumulasi kekayaan dunia di tangannya ? Tidak cuma 10 milyar saja ( seperti yang dibelain mati-matian oleh Susno sampai mengambrukkan instansinya ), untuk mempromosikan kekuatan militernya, mereka dengan gampang menggelontorkan 2500 trilyun, baru di Afganistan saja.

25 September 2009, Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan, Chandra dan Bibit sebagai tersangka bukan hanya karena menyalahgunakan wewenang, melainkan penyuapan. Katanya, hal ini didasarkan laporan Antasari ( yang dipaksakan penyidik ) tanggal 6 Juli 2009 yang berisi : Anggodo Widjoyo menyerahkan Rp 5,1 milyar kepada Ary Muladi untuk pimpinan KPK, tetapi surat cekal terhadap Anggoro tetap keluar dan ditandatangani Chandra. Katanya, Antasari menilai, surat cekal keluar karena ada seorang pimpinan KPK yang belum mendapat uang. Antasari menyuruh Ary Muladi menyerahkan lagi Rp 1 milyar kepada Chandra. ( kronologis dari PR, 30/10/2009 )

Wakabareskrim Dikdik mencatut nama Tuhan. Semoga ia disambar petir !

Kapolri menelan mentah2 semua omongan Susno Duadji ( menjadi juru bicaranya ), tanpa memeriksa dulu bahwa tidak ada transfer uang dari Ary ke Bibit atau Chandra. Mungkin juga ia akan percaya saja ketika Wakabareskrim, Dikdik Mulyana Arif Mansur, mengatakan penahanan Bibit dan Chandra sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ( tanpa bisa menunjukkan bukti, atau bahkan detail peraturan yang dilanggar 2 pimpinan non aktif KPK tsb ). Hanya berkata keras dengan rahang mengencang ( khas intimidator, bukan ilmu tapi kekerasan yang dikedepankan/ dipahami, tak mampu berdebat ilmiah, wong otaknya kosong ). Katanya, Bibit dan Chandra didakwa dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara ( Pasal 12 huruf e UU 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancamannya maksimal 20 tahun penjara ). Katanya, keduanya ditahan karena dikuatirkan akan kabur, mempengaruhi saksi atau mempersulit penyidikan ( tapi kalau koruptor Sjamsul kabur, Anggoro mempersulit penyidikan KPK dengan bekerja sama oknum Polri dan Kejagung dipersilakan ).

Upaya Bibit dan Chandra memperoleh perlindungan hukum dari MK dari kesewenangan penyidik Polri dianggap Dikdik mempersulit proses penyidikan karena berusaha membentuk dan mempengaruhi opini publik dengan tetap melakukan konferensi pers semasa menjadi tersangka ( padahal Susno cs ketar ketir belangnya tersibak setelah rekaman rekayasa itu diungkap ke publik ).”Mulai hari ini kami penyidik akan menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka,” kata Dikdik. ( Apa dia memikirkan juga hak orang lain ? Antasari dikenai 3 status dalam sehari tanpa pendampingan hukum yang menjadi haknya. Bibit dan Chandra tak diijinkan dibesuk oleh Tumpak Hatorangan Panggabean ( ketua KPK sementara ) dengan alasan sudah larut malam ( 30/10/2009 ). Para penyidik hanya memikirkan haknya, tak memikirkan hak orang yang ia dzalimi.”Apa yang kami lakukan ini, siap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum,” kata Dikdik ( Semoga ia disambar petir karena mencatut juga nama Tuhan untuk memberi bobot pada omong kosongnya. Sejak ia menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan membantu Susno mengobok-obok KPK, ia sudah melecehkan Tuhan. Masih dicatut juga ? )

Keluar dari Bareskrim, Anggodo diplot Susno untuk menuntut KPK

Siang ini ( 30/10/2009 ), Anggodo Widjoyo baru keluar dari kantor Bareskrim Polri. Ia mengatakan pimpinan KPK telah melakukan pencemaran nama baik kepadanya dan akan menuntut mereka. Kenapa yang keluar dari Bareskrim, kantornya Susno ini, jadi pada error, ya ? Padahal, pengacaranya sudah mengakui bahwa rekaman itu benar. Apa Anggodo ditekan Susno, agar ia memperoleh amunisi baru ( pembenaran ) atas penahanan paksa Chandra dan Bibit ? Ada aja, siasat busuknya.  Ck,..ck, ..ck, ..

Untuk menghentikan ulah konspirator dan koruptor ini, tak ada cara lain, selain menghentikan Kapolri Bambang dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, juga menonaktifkan Susno Duadji dan Dikdik Mulyana Arif Mansur. Para pendukung mereka juga para koruptor, akan tiarap. Tidak sesumbar lagi, tahu presiden tidak main2 dengan pemberantasan korupsi. Tidak memberi mereka angin lagi. Rekaman percakapan tsb segera dibuka di Mahkamah Konstitusi ( KPK segera gandakan dan kirim rekaman itu ke MK, presiden dan DPR ). Kalau ingin membalas perlakuan penyidik pada kalian kemarin ( 29/10/2009 ), publikasi rekaman percakapan ini yang terbaik.

Jangan tunggu Selasa depan ( keburu Susno cs bikin manuver lagi, seperti memanggil Anggodo siang ini dan menyuruhnya menuntut pimpinan KPK atas tuduhan pencemaran nama baik ). Komisi III DPR 2009-2014 juga jangan menunggu pekan depan untuk memanggil Kapolri ( Bibit dan Chandra sudah ditahan paksa, tanpa boleh dijenguk, entah intimidasi/ rekayasa apalagi yang dikenakan pada keduanya. Ingat testimoni Antasari keluar juga di bawah paksaan penyidik. Sampai hari ini kita belum tahu validitas testimoni itu ).

Repot, kalau penyidik2 Polri yang dangkal ini diberi pistol dan kewenangan besar, sementara para pimpinan KPK yang pakar hukum/ pembela kebenaran setiap melaksanakan tugas yang diamanatkan rakyat, tanpa perlindungan dan kekuatan yang setara. Mereka bisa jadi bulan-bulanan dari gerombolan yang mengakrabi hukum rimba ini.

SBY tegas koruptor down, SBY lemah koruptor terpingkal-pingkal

Ketegasan SBY akan membuat Susno cs down dan tak berani macam2 lagi. Susno masuk penjara, Rani Juliani dan istri ke 2 Nasrudin tidak ketakutan lagi. Mereka akan berani bersaksi sesuai kejadian sebenarnya. Antasari terbukti tak bersalah, kembali mendapat nama baik, pekerjaan dan keluarganya. Seorang pahlawan anti korupsi mesti berakhir baik setelah berjuang dan berjasa bagi negara.

Jika diperlakukan layak, generasi muda akan berbondong- bondong mengikuti jejaknya, karena berjuang demi bangsa diapresiasi baik dan dibantu oleh masyarakat ( tak disia-siakan/ merana/ dihukum mati ). Koruptor gigit jari, masuk bui ( atau ditembak mati dan ditayangkan berulang-ulang di televisi seperti di Cina, yang dulu sama2 dengan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Setelah bersikap tegas, kini Cina menjadi negara terkaya di dunia ). Pihak asing juga mikir 1000 kali kalau mau memperdaya bangsa Indonesia. Kita tak mudah terkecoh. Semoga kita bisa melakukan itu. “Siapa bilang Indonesia tidak bisa ?” ( judul pidato SBY di “National Summit” kemarin 29/10/2009 ).

SBY mendengar polisi. Pengacara Bibit – Chandra ?  Polisi bisa transparan ?

Jam 15.00 ( 30/10/2009 ), presiden menggelar konferensi pers setelah memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Menkum dan Menpolhukam. Katanya, ia tak bisa mencampuri proses hukum dan menghentikan penahanan Bibit dan Chandra. Ia ingin konsisten dengan sikapnya, seperti para pejabat daerah dan pusat yang juga diberhentikan setelah menjadi terdakwa. Let me gues. Ia hanya mendengar keluhan Bambang, Hendarman, mantan anggota komisi III. Orang2 yang selama ini tidak jelas keberpihakannya pada upaya pemberantasan korupsi. Mana wakil dari masyarakat pemberantas korupsi ? Pengacara Bibit, Chandra dan pimpinan KPK yang aktif, juga tokoh2 yang siap pasang badan membela rekannya yang sedang ditahan Polri tanpa bukti yang kuat. Kok, mereka tak diberi akses yang sama ? Pantasan sumir hasilnya.

Superbody ( KPK ) sedang dilucuti. Pembuatnya ( SBY ) diam saja ( serahkan pada Polri ) ??

Katanya, SBY akan memimpin pemberantasan korupsi ( tahun 2004 ). Yang terdepan jika KPK dibubarkan, serunya lantang. Kok, tindakannya tidak menunjukkan hal itu ? Ia membiarkan proses hukum berlaku menurut selera Polri dan Kejagung yang telah disetir Susno dan Ritonga. Kalau terdepan dan memimpin, intervensi dong, sebelum KPK jatuh tersungkur. Tumpak Hatorangan dianggap angin lalu oleh Bareskrim semalam ketika menjenguk Bibit dan Chandra. Siang ini ia cuma bisa menemui sekretaris Kapolri untuk menyerahkan surat permintaan penangguhan Bibit dan Chandra dengan menjamin 5 pimpinan KPK dan sejumlah 19 tokoh nasional, seperti Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Imam Prasodjo. Tumpak tidak dipandang. ( KPK dikecilkan, tidak superbody lagi, bagaimana punya wibawa menindak pejabat yang korup.

Superbody artinya ia di atas lembaga biasa, semacam Polri atau Kejagung. Siapa sih yang dulu yang bikin KPK dan membuatnya superbody ?? Kenapa ia kini lepas tangan dan membiarkan KPK digerus lembaga yang sedang ditriger untuk dibersihkannya ? Kenapa, kok, saya yang puyeng plus gregetan, sementara dia tenang2 saja menyerahkan pada buaya2 yang akan memamahnya bulat2 tanpa hak/ bukti yang cukup. Baru ke MK minta perlindungan saja, sudah dicokok penyidik Polri lalu dijebloskan ke tahanan. ( soal penyidikan kewenangan adalah wilayah MK, kata SBY. Tahukah SBY, kalau Bibit dan Chandra dijebloskan ke tahanan karena soal penyalahgunaan wewenang ? Polri tak berhak menahan ! Itu wewenang MK atau PTUN. Did he think about that ? Apa dia tidak mencium rekayasanya ? Sebegitu jauh ?? )

Penahanan pejabat publik itu biasa, kata SBY. Serahkan pada proses hukum yang berlaku. Yang penting penegakkan hukum yang transparan dan adil. Apakah 7 bulan ini Antasari, Bibit dan Chandra mendapat perlakuan hukum yang benar dan adil dari Polri dan Kejagung ?? Semua pasal dan dakwaan yang dikenakan tak ada yang benar ! Look the fact, man !! ( baca kliping koran dan tanyai orang KPK, ICW dan penggiat anti korupsi. Jangan mendengar dari Polri dan Kejagung saja ! ).

Bottle necking di pemerintah, rakyat bingung memperbaikinya. Membela KPK dibilang tak konstitusional. Ngomong ada kriminalisasi ( pimpinan ) KPK, nggak disimak. Jadi maunya apa ??

Saya jadi ingat omongan Kwik Kian Gie ketika mengomentari pidato SBY di National Summit, kemarin. Siapa bilang Indonesia tidak bisa ? Ya, semua orang juga sudah pada tahu. 5 tahun ini memang Indonesia .. TIDAK BISA !  Ratusan trilyunan uang rakyat digelontorkan ternyata 99, 99 % -nya untuk pengusaha2 besar. Hanya 0,01 % untuk usaha kecil/ rakyat. Lihat menteri2 perekonomian semuanya masih menggunakan mahzab yang sama, cara yang sama, orang2 yang sama, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 %, penurunan kemiskinan 8-10 %, penurunan angka pengangguran 5-6 %. Pertumbuhan investasi harus digenjot sampai Rp.2.101 trilyun. Bahkan orang2 Widjoyo Nitisastro, mafia Berkeley ini, masih berkantor di Lapangan Banteng.

Mungkin 7 % bisa dicapai, tapi penurunan pengangguran, kemiskinan alias pemerataan ? Tunggu dulu. Bottle necking di mana-mana. Daerah punya otonomi, dan pemimpinnya merasa menjadi raja2 kecil karena merasa setara dengan SBY, dipilih langsung oleh rakyat daerahnya. UU dan peraturan pemerintah sering tumpah tindih menimbulkan kerancuan dan kebingungan sehingga terjadi tebang pilih atau bahkan diabaikan saja. Infrastruktur summit terus, padahal selama 5 tahun ini cuma 50 % saja yang dicapai. Karena investor asing dipaksa harus melaba. ( usul Kwik, pembiayaan jalan tol jangan dari APBN, tapi obligasi pemerintah, yang setelah BEP, tarif tol dicabut dan rakyat bisa menggunakan jalan tol dengan gratis seperti di banyak negara ). Bappenas juga jarang didengar.

5 tahun ke depan mungkin bisa jika SBY bisa bertindak seperti Soekarno, yang “diktator” untuk meraih kemerdekaan dan membentuk bangsa. SBY boleh “diktaktor” dalam pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Sumbat terbesar bangsa ini. Atau Adnan Buyung dkk perlu jadi “diktator” dulu untuk mendesak SBY mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani Antasari, Bibit dan Chandra ? SBY memang tidak perlu memaksa Kapolri mengeluarkan SP3 penyidikan. Tapi SBY bisa menghentikan Kapolri Bambang dan Jaksa Agung Hendarman, kan ? Mereka sudah melanggar pakta integritas, kan ? ( Mereka diminta menandatangani juga, kan ? Is it ? ). Dosa mereka adalah membiarkan proses hukum tidak fair, terutama membiarkan Susno yang konflik kepentingan terus memeriksa pimpinan KPK yang akan menyidik keterlibatannya di Bank Century ? Ia tidak cakap, tak punya sense of crisis, dan tak bisa mengendalikan anak buahnya. Sudah cukup untuk menggantinya yang lebih cakap dan berintegritas.

Well ? Rakyat perlu jadi “diktaktor” dulu untuk menginspirasi SBY ?? We’ll do it, if we have too ..

Jangan ngoceh ngawur, Fachry .. Anda sedang menistakan juga.

Saya juga mohon pada ketua PKS untuk menegur Fachry Hamzah, anggota PKS di Komisi III di DPR. Saya terkaget-kaget mendengar celotehnya yang mengibaratkan KPK menjadi semacam LSM, lalu kita yang sedang menegakkan pemberantasan korupsi dibilang sedang menistakan bangsa sendiri. Ia bicara dalam bab yang berbeda, dan kentara sekali tak mengikuti persoalan KPK sejak awal. Bagaimana bisa mengoreksi UU KPK dan Pengadilan Tipikor ?

Sudah gitu, ngotot lagi, tanpa mau mendengar argumentasi dari nara sumber lain. ICW walau kecil dan LSM, tapi mereka jelas kontribusinya pada pemberantasan korupsi. Mereka sudah bekerja banyak, meski dalam keterbatasan dan intimidasi/ ancaman berbagai pihak. Jauh lebih banyak dari yang sudah dicapai lembaga besar semacam Polri dan Kejagung dalam hal pemberantasan korupsi. Mereka orang2 muda yang patut diacungi jempol dan didukung peranannya dalam mengawal pemberantasan korupsi.

Penistaan itu di luar negeri, warga kita di luar yang terpengaruhi pemberitaan asing yang memang getol mengecilkan kita. Di dalam negeri kita tetap harus giat mengoreksi diri, membuktikan bahwa tudingan Barat itu tidak benar. Salah satunya, mereformasi Polri dan Kejagung, yang masa ini disetir anggotanya yang menyimpang. Itu kewajiban muslim untuk meluruskan yang menyimpang. Bukan kader PKS yang setuju Danang dari ICW, yang harus anda luruskan, Fachry. Anda sendiri harus meluruskan pemahaman anda soal definisi penistaan di luar negeri dan sejarah perjuangan pemberantasan korupsi. Benar kata Danang, Fachry harus banyak baca buku dan kliping koran tentang pemberantasan korupsi sampai hari ini. Jika ia ogah melakukan, saya kira ketua PKS perlu me-recall-nya. Ia seperti pahlawan kesiangan.

Dengan secuil pengetahuan tentang grand design itu ia sudah berani mengecilkan KPK dan ICW yang sudah lebih dulu berjuang di ranah ini. KPK merasa benar sendiri, kata Fachry. Bukankah Fachry juga merasa benar sendiri dengan nyerocos tak mendengar perkataan Danang yang sudah lebih dulu berkiprah dan bertindak. Ketika memasuki sebuah “wilayah” kita harus mencermati siapa saja yang sudah ada di situ dan apa yang sudah mereka lakukan ?

Jangan sampai ketidaktahuan anda ( Fachry ), plus emosi menggebu-gebu terhadap segala yang asing, membuat anda sudah cukup ( merasa paling hebat ), lalu abai untuk mencari tahu seluk beluk persoalan dengan pengetahuan/ dedikasi yang memadai. Hantam sana hantam sini, kontra produktif, merusak tatanan perjuangan yang sudah susah payah dibentuk. Saya harap anda meluaskan wawasan. Berpikir dulu sebelum ngoceh ngawur. Saya tak ingin citra PKS, partai pilihan saya rusak, gara2 mulut anda.

Tagged with: ,

Jangan tunggu pengadilan. Rekaman bukti rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK, buka sekarang

Posted in indonesia by nurray on 28/10/2009

SBY

Presiden SBY jika cermat & cepat membaca gelagat kriminalisasi pimpinan KPK sejak awal, serta berani bersikap tegas pada Kapolri & Kejagung yang dipilihnya, bola salju takkan bergulir sampai sebesar ini. Pelajaran mahal untuk pemimpin Indonesia berikutnya.

bambang

Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Saya masih terheran-heran, kenapa SBY masih mempertahankannya di KIB II ?

jaksaagung
Jaksa Agung, jelas tidak cakap menggawangi Kejaksaan Agung. Wajahnya mirip Kapolri Bambang. Jauh dari kesan garang alias lembut, tidak mengancam, tapi gampang dikadalin anak buahnya yang jahat2. Kenapa SBY masih mempertahankan pemimpin gagal ini ? Sampai kasus Anggoro nyaris menggulung SBY sendiri.

Presiden SBY membantah dirinya terkait dalam dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK seperti yang disebut dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo ( adik buron KPK, Anggoro Widjojo ) dan Wisnu Subroto ( mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ).”Presiden menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan presiden dengan siapa pun tentang masalah itu. Berita itu adalah aksi pencatutan nama oleh orang menyatakan itu dan sama sekali tidak benar,”kata jubir presiden Dino Patti Djalal kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Selasa ( 27/10/2009 ). SBY meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh berita yang belakangan ini sering menyeret nama presiden dalam kasus dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Nama presiden Yudhoyono muncul dalam transkrip pembicaraan antara Anggodo dan Wisnu yang disadap oleh KPK antara Juli hingga Agustus 2009, dan telah beredar di kalangan wartawan.

Cuplikan transkrip rekaman :

23/7/2009 ( jam 12.15 ). Orang yang diduga Wisnu Subroto kepada orang yang diduga Anggodo :

“Bagaimana perkembangannya ?”

“Ya, masih tetap nambahin BAP. Ini saya masih Mabes.”

“Pokoknya, berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya R ( nama salah satu pucuk pimpinan kejaksaan ) minggu ini, terus balik ke sini, terus –“

“RI-1 belum ?”

“Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.”

24/7/2009 ( jam 12.25 ). Orang yang diduga Anggoro kepada orang yang diduga Anggodo :

“Yo, pokoke saiki berita acarane kene dikompliti.”

“Wes gandeng karo Ritonga kok dek’e.”

“Janji ambek Ritonga, final gelar iku sama kejaksaan lagi, terakhir Senen.”

“Sambil ngenteni surate RI-1 thok, nek ?”

“Lha kon takok’o Truno, tho’yo mengko bengi, ngko bengi dek’e.”

( sumber : Antara )

Ketua sementara KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan, KPK memiliki rekaman yang terkait dengan kasus itu. Menurut dia, rekaman itu adalah hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu ( SKRT ). Tumpak mengatakan, KPK hanya akan memberikan rekaman itu kepada penegak hukum untuk memperjelas perkara. Tumpak tidak membenarkan maupun membantah ketika ditanya tentang transkrip rekaman yang beredar di sejumlah media massa.”Saya tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak benar karena saya tidak akan menyampaikan isinya ke pers.”

Wakil Jaksa Agung, Abdul Hakim Ritonga, membantah adanya rekayasa dalam penetapan status tersangka Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Ia menegaskan, penanganan kasus 2 pimpinan KPK tsb sudah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Ia juga membantah terlibat dalam upaya rekayasa penetapan status tersangka Chandra dan Bibit. Dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jl.Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa ( 27/10/2009 ) Ritonga mengatakan,”Jadi, kalau ada informasi mengatakan saya merekayasa untuk P21 ( status berkas penyidikan dianggap lengkap ), itu sama sekali tidak tepat. Karena itu bukan kewenangan Pidum ( Pidana Umum ), yang membuat itu Pidsus ( Pidana Khusus ).”

Dalam transkrip rekaman yang diduga hasil penyadapan KPK terhadap Anggodo, disebutkan Anggodo telah melakukan percakapan dengan sejumlah pihak selama bulan Juli – Agustus 2009, antara lain Wisnu Subroto ( mantan Jamintel Kejagung ) yang diduga sebagai aktor utama penyusun skenario kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dilakukan Chandra dan Bibit. Dalam percakapan antara Anggodo dan Wisnu tsb, nama Ritonga juga disebut-sebut. Percakapan yang diduga dilakukan Anggodo dengan Wisnu terjadi pada 23/7/2009 pukul 12.25 WIB dan pada 30 Juli 2009 pukul 19.30 WIB. Dalam rekaman tsb disebutkan upaya Wisnu bersama Anggodo menyusun kesaksian dan kronologi perkara yang akan dipakai sebagai dasar penetapan Chandra dan Bibit menjadi tersangka.

Abdul Hakim Ritonga mengaku, dirinya diperintahkan Jaksa Agung, Hendarman Supandji untuk menerima ekspose perkara dari Mabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh 2 pimpinan KPK. Menurutnya, ekspose perkara tsb dilakukan langsung oleh Kabareskrim Susno Duadji. Dari Kejagung ada Jampidsus Marwan Efendi dan Jasman Panjaitan.

ICW mendesak pihak berwenang segera membuka isi rekaman pembicaraan yang diduga terkait dengan rekayasa kasus yang menjerat pimpinan KPK tsb.”Rekaman harus sekarang dibuka, karena ini bagian dari penegakan hukum, jangan menunggu pengadilan,”kata coordinator ICW, Danang Widoyoko. Kuasa hukum Chandra dan Bibit, Trimoelja Soerdjadi mengatakan, selain diserahkan ke penyidik kepolisian, bukti rekaman adanya rekayasa tsb akan dibuka di sidang uji materi UU 30/2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi ( MK ). ( PR, 28/10/2009 ).

Plt KPK ditantang membongkar rekaman. Kapolri menyangkal rekayasa.

Pelaksana tugas ( Plt ) pimpinan KPK mendapat tantangan. Untuk menghapus tudingan tak sekedar menjadi boneka, mereka didesak mengusut dugaan rekayasa kasus Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto.”Itu nomor satu yang harus diusut karena merupakan simpul serangan kepada KPK,”kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti korupsi UGM, Zaenal Arifin Muchtar. Bila rekaman benar2 ada, sangat disayangkan pimpinan KPK diam saja. Mereka bisa memperkuat bukti dan mempidanakan dengan memprosesnya, menggandeng instansi lain.”Itu jelas2 obstruction of justice. Mengganggu penegakan hukum, seharusnya itu dipidana. Itu harus dikejar,” katanya. Pengusutan kasus ini akan menjadi ajang pembuktian pimpinan sementara KPK.”Karena, para komisioner baru ini belum ada kerjanya. Jadi, kalau sudah ada di tangan Tumpak, semestinya segera ditindaklanjuti. Ini tantangan dan menjadi bukti mereka bukan boneka presiden.”

Tim pengacara KPK, Trimoelja D.Soerjadi menegaskan, pihaknya akan segera menyerahkan bukti indikasi rekayasa dalam kasus tsb. Bukti kuat yang dikantongi pengacara itu akan dilaporkan ke KPK. Namun, semuanya menunggu proses yang berjalan. Apakah bukti itu salah satunya soal rekaman ? Trimoelja tak menjawab tegas,”Saya tidak pernah mengatakan rekaman. Bukti itu berupa apa, membuktikan apa itu nanti pada saat diserahkan ( diungkap ).”

Yang dimaksud rekaman, menurut informasi yang beredar, adalah rekaman perbincangan untuk merancang skenario dalam kasus tsb. Dalam bukti itu terekam percakapan antara orang yang suaranya mirip Anggoro Widjojo dan adiknya, Anggodo. Beberapa kali percakapan telepon terjadi sekitar Juli 2009, tersambung dengan sebuah nomor di Cina. Ditengarai terekam suara yang diduga mirip suara oknum Kejaksaan Agung berinisial W dan A, serta staf berinisial I. Dalam rekaman itu diketahui adanya kedekatan hubungan antara oknum Kejagung dan buronan KPK itu.

Dalam dugaan rekayasa itu, diketahui Ary Muladi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan kasus suap, diskenariokan mengaku menyetor uang kepada pimpinan KPK. Belakangan, Ary menarik semua keterangannya terdahulu. Dia mengaku tidak pernah menyerahkan uang kepada pimpinan KPK, tetapi menyerahkan kepada pengusaha asal Surabaya bernama Yulianto. Sebelumnya, Polri tegas2 menyangkal tudingan rekayasa tsb. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri saat itu menyatakan, proses berjalan transparan.”Kalau katanya ada rekayasa, orang tersangkanya semua di luar. Yang direkayasa apa ? Enggak ada.” ( PR, 26/10/2009 )

( Kalau nggak bisa mengendalikan anak buahnya, Kapolri diam saja. Jangan jadi corong suara polisi jahat/ konspirator/ koruptor. Saya heran SBY masih mempertahankan Bambang Hendarso dan Hendarman Supandji di KIB II. Keduanya pemimpin gagal di instansinya masing2. Apa karena tekanan AS, atau karena Bambang dapat penghargaan Interpol dengan penangkapan teroris kemarin ? Orang tersangkanya di luar, karena kami belajar dari pengalaman Antasari yang dikenai 3 status dalam 1 hari lalu dibiarkan terkatung-katung selama 6 bulan. Ada intervensi luar biasa dari media dan masyarakat anti korupsi yang membuat kalian ( Polri ) tidak seleluasa sebelumnya ketika berhasrat menahan/ mengintimidasi Bibit dan Chandra. Bahkan sampai SBY merasa perlu bertandang ke Mabes Polri. Ketidakcakapan/ kelemahan Kapolri dan Jaksa Agung lama2 memuakkan. Sungguh ! )

Komen Nurray tentang uji Keppres dan Perppu :

Ada anekdot, orang mencari barang yang hilang di luar rumah, padahal barangnya jatuh di dalam rumah. Katanya di luar terang, sedang di dalam rumah gelap. Barang ketemu ? Tentu tidak. Lucu ? Itu tergantung selera masing2. Tapi jika disetting-kan pada persoalan Perppu dan Keppres 3 pimpinan sementara KPK, menurut saya menyedihkan. Apalagi perkataan Baqir Manan yang mempersoalkan lembaga2 ganda ( kalau tak bisa memperbaiki kinerja aparat/ membersihkan korupsi, anda lebih baik tutup mulut saja. Shut up ! ). Atau masalah Taufiqurrahman menjadi calon ketua BPK, karena ia anggota Tim Lima lalu dikuatirkan SBY mengumpulkan kekuasaan terlalu besar, mengintervensi lembaga yang mestinya independen. Semua asyik berkutat pada masalah hukum dan legitimasinya. Bermain di permukaan, yang aman2 saja. Boring.

Pak SBY pekerjaannya sudah bejibun. Bencana di mana-mana. Tuntutan dari dalam negeri seperti tak ada habis-habisnya, masih juga dituntut berperan lebih besar di komunitas internasional. Waktu beliau 24 jam seperti kita. Tidurnya cuma 2-3 jam saja ngurusan kita, masih juga dicurigai dan dipermasalahkan. Lihat dulu siapa yang dia taroh di BPK ? Taufiqurrahman, rekam jejaknya baik dan berintegritas tinggi. Diharapkan BPK ke depan kinerjanya lebih bagus.

Sri Mulyani dan keadilan untuk nasabah kecil Bank Century

Soal Bank Century, jangan dilihat semata faktor Sri Mulyani atau mengamankan pemerintah. Saya mendengar pemikiran ibu Sri saat masih menjadi pengamat ekonomi. Ia bicara soal hutang luar negeri yang harus dibayar sekian generasi. Ia juga pernah didebat 1,5 jam lebih oleh pengamat ekonomi lain soal pasar bebas ketika ia sudah menjabat Menteri Keuangan. Ia tahu betul gentingnya negeri ini. Saya yakin ibu Sri berpihak pada bangsanya sendiri. Jika ia dibilang high profile lalu banyak diserang oleh berbagai kalangan, saya melihatnya sebagai perwujudan motto Sri ; Indonesia harus kredibel, confident dan dipersepsikan baik. Bu Sri tampil kredibel, confident dan dipersepsikan baik. Bahkan banyak pengamat mengatakan, dalam tim ekonomi ; Sri Mulyani mewakili kompetensi, Hatta Rajasa mewakili loyalitas ( manajerial dan pengaruh politisnya diperlukan untuk melindungi kebijakan tim ekonomi KIB II di DPR ), sedangkan kebersamaan diwakili oleh menteri2 dari kalangan partai.

Kita mungkin tidak tahu bahwa ketika seseorang masuk kantor kementerian. Bukan ruang hampa atau kertas kosong. Di sana sudah ada sistem dan sederet persoalan yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Plus ranjau2 yang diletakkan Amerika cs untuk melindungi kepentingan di Indonesia, sejak negeri imperialis itu pura2 membantu Indonesia agar menjadi anggota PBB, mendapat kedaulatannya yang resmi, lalu mengincar/ merasa berhak mendapat konsensi terbesar sumber2 alam kita. Bisa jadi Sri Mulyani, SBY beserta jajaran kabinetnya saat ini tengah “menari” ( akrobatik/ adu siasat dengan pihak asing ) demi memperjuangkan hak2 rakyat Indonesia di tengah ranjau2 yang sudah ditebarkan pihak Barat selama 64 tahun. Bahkan sebelum mereka lahir.

Soal Sri Mulyani bilang sudah konsultasi dengan Jusuf Kalla, lalu mantan wapres itu menggeleng, saya tak langsung men-judgment siapa yang bohong di sini. Saya masih percaya Sri Mulyani sudah berusaha melakukan yang terbaik. Di sisi lain saya juga melihat Jusuf Kalla terlambat memberi restu pada Surya Paloh sehingga Aburizal Bakrie ( yang menelantarkan korban lumpur Lapindo, diduga kuat menggunakan politik uang memenangkan pemilihan ), justru yang memenangkan posisi Ketua Umum Golkar. The best man did not win. Jusuf Kalla yang mengedepankan persatuan partai, mungkin punya pertimbangan sendiri.

Taufiqurrahman dan calon ketua BPK. Usut Susno & kemana saja uang talangan 6,7 trilyun ?

Kembali ke soal Taufiqurrahman, semoga ia menemukan yang sebenarnya terjadi dalam kasus Bank Century. Mungkin di situ peran Susno Duadji bisa ketahuan lebih jelas. Kalau jenderal buaya ini sudah diciduk, maka Antasari, Bibit dan Chandra bisa kembali ke posisinya, direhabilitasi nama baiknya. Perppu dan Keppres tak menjadi persoalan lagi. Kehebohan hukum ini bermula dari ogahnya Susno disadap Antasari yang menduganya menerima suap 10 milyar dalam pencairan kliennya di Bank Century, kan ?

( Batas penjaminan LPS hanya 2 milyar. Untuk jasa pencairan dana Budi Sampoerna, Susno dapat 10 milyar. Berapa dana Budi Sampoerna yang dicairkan dari Bank Century ? Begitu besar talangan dana nasabah2 besar itu sampai nasabah2 kecil tidak kebagian sesen pun. Sampai ada nasabah yang mertuanya meninggal karena tak punya dana berobat, yang sakit jantung makin berdebar, yang stres nyaris bunuh diri, yang uzur mengemis makan pada familinya, anak yatim piatu di panti asuhan kehilangan santunan, dsb, gara2 uang yang ditabung lenyap tak berbekas. Orang sulit mempercayai bank lagi. Pemerintah sendiri nyaris tak menanggapi, kalau tak ada ekspos dari media. SBY mesti menegur LPS dan Bank Century/ kini Bank Mutiara, agar segera mengganti uang para nasabah yang merana ini. Semoga SBY terketuk dengan duka nasabah Bank Century di “Kick Andy” edisi 25/10/2009 )

Lalu Susno bersama gerombolannya bikin skenario A ; menjebak Antasari dengan Rani. Gagal, lalu ganti skenario B ; Nasrudin yang mau “bernyanyi” itu dibunuh lalu ditudingkan otak pelakunya Antasari. Bibit & Chandra yang mengeluarkan surat cekal Joko Tjandra & Anggoro Widjojo, diperkarakan karena mengganggu Susno bertransaksi dengan para koruptor. Agar 2 pimpinan KPK bisa dianggapnya tidak yuridis, sehingga diganti, dan tak mengusiknya lagi.

Bahas pelanggaran Bareskrim dan Kejagung. Jangan habiskan waktu kubu sendiri/ pro KPK kuat

chandrabibit

Chandra dan Bibit mendapat dukungan dari masyarakat pemberantas korupsi.

Saya heran kenapa dari sekian pengamat, narasumber, pembicara, tidak ada yang mengutak-atik pelanggaran hukum yang dilakukan Susno Duadji, penyidik2 Bareskrim, jaksa2 busuk yang lagi ngeroyok Antasari ?? Jelaskan ke publik, penyalahgunaan wewenang itu seperti apa ? Apa benar/ dibenarkan Polri melakukan hal itu ? Kalau simpati dengan pemberantasan korupsi, jangan cuma teriak2 nyuruh orang ( KPK ) ngerjaan ini itu, harus ini harus itu, sesuai pasal ini pasal itu. Kalian di mana ketika Antasari dikerjain oknum2 Polri dan Kejagung ?? Ia sendirian di kursi terdakwa dengan penjagaan ratusan polisi ( intimidasi gaya Susno agar jaksa pede maki2 Antasari, hakim pede menolak eksepsi pembela terdakwa ) di PN Jaksel.

Kalian malah sibuk mempersoalkan Perppu dan Keppres hingga melebar ke mana-mana, membuat kubu kita letih dan kehabisan waktu ( karena sedikit2 harus memberikan jawaban yang memuaskan para kritikus, sehingga kalah cepat dengan kubu Susno cs. Kapan kita nyerang balik para konspirator ?? ). SBY belum berbuat kriminal, Susno cs sudah membunuh orang. SBY sudah kurang tidur, Susno cs santai2, malah sempet cerita adegan porno hingga di bawa ke ruang sidang. Nggak heran, masih kalah set begini. Kita jungkir balik di sini memperbaiki diri mengejar sempurna, di seberang sana, koruptor dan konspirator leluasa berbuat sesuka hati selama 24 jam tanpa gangguan. Mereka-reka jurus busuk berikutnya.

Belajar dari kalahnya Surya Paloh dari pemilihan ketua Golkar, kita tak bisa mengandalkan cara2 lurus di saat mindset sebagian besar masyarakat kita masih permisif dengan kebiasaan korupsi dan jalan pintas. Apa pun kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan takkan nyambung karena tak ada referensi kebaikan, kebenaran di kepala mereka. Persis seperti anak yang tak pernah paham matematika, lalu disuruh berhitung. Nggak ngerti dia. Kita harus berbuat extra ordinary, seperti keluarnya Perppu dan Keppres.

Sri Martuti : histeris melihat mobil TKP, penyambung lidah Nasrudin menfitnah Antasari.

Istri alm Nasrudin Zulkarnaen, Sri Martuti histeris saat diperlihatkan barang bukti berupa mobil suaminya, BMW silver B 191 E, tempat Nasrudin ditembak. Sri hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Nasrudin dengan terdakwa mantan Kapolrestro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Wiliardi Wizar, di Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Selatan, Selasa ( 27/10/2009 ). Di halaman PN Jaksel, Jl. Ampera Raya, ketika diperlihatkan mobil tsb dan dibuka pintu kiri belakangnya, Sri berteriak histeris lalu menangis.

Sri yang mengenakan jilbab dan baju kuning lalu dibawa ke ruang saksi sambil dipapah oleh beberapa polwan. Anak Sri tak kuasa menahan air mata. Sri diberi waktu 15 menit menenangkan diri sebelum dibawa kembali ke ruang sidang. Wiliardi tidak keberatan mobil itu diperlihatkan.”Karena ini tidak ada hubungan dengan saya, maka saya tidak keberatan.”

Dalam sidang itu, Sri menyatakan suaminya pernah menjanjikan akan memberikan uang Rp.500 juta dari proyek yang diperolehnya dengan nilai Rp.1,5 milyar.”Dia ( Nasrudin ) bicara, sebentar lagi akan mendapatkan proyek senilai Rp.1,5 milyar, nanti saya dikasih Rp.500 juta.” Dari keterangan suaminya, uang sebesar Rp.1,5 milyar adalah keuntungan proyek di kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bahkan keuntungan proyek itu pernah dikonsultasikan pada Antasari Azhar.”Ini sudah saya konsultasikan dengan Antasari, itu merupakan hak Pak Nas ( Nasrudin ), itu halal,”kata Sri menirukan ucapan suaminya ketika itu.

Supir Nasrudin, Suparmin mengaku pernah melihat majikannya berebut uang dolar dengan anak angkatnya ( istri siri ) Nasrudin, Rani Juliani.”Saya mendengarkan ada tarik-tarikan sesuatu ( antara Nasrudin dan Rani ).” Nasrudin menyatakan, uang dolar tsb lebih baik disumbangkan ke panti asuhan saja. Suparmin mengaku kejadian antara Nasrudin dan Rani setelah dirinya mengantarkan majikannya ke Hotel Grand Mahakam. Suparmin mengaku Nasrudin pernah 5 kali berkunjung ke kantor KPK.”Paling tidak satu jam atau kurang dari satu jam mengunjungi kantor KPK.”

Sementara itu, istri kedua Nasrudin, Irawati Arinda batal menjadi saksi karena ia tidak datang dalam sidang tsb. ( PR, 28/10/2009 )

Jangan kalah dengan intimidasi Susno/ ratusan anggota Polri di PN Jaksel

antasari2

Antasari ketika masih aktif. Semoga stamina dan kegigihan beliau tetap tinggi di PN Jaksel

Soal kegentingan, tengok rekayasa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 minggu ini. Seorang pendekar hukum yang bersih track recordnya, yang telah membawa Indonesia beringsut dari nomor puncak negara yang sarat koruptor, dimaki-maki jaksa yuniornya atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Ratusan polisi secara berlebihan melindungi kepentingan atasannya ( Susno cs ) yang menerima suap dan membunuh Nasrudin. Dagelan hukum yang menyedihkan. Mungkin setiap dari kalian perlu membayangkan diri berada di posisi Antasari ( kursi terdakwa ) ketika mempermasalahkan yang kalian bilang kegentingan ( subyektif ) SBY. Hukum bisa diplintir sedahsyat ini sehingga memakan korban seperti Antasari, Bibit, Chandra, kalian anggap tidak genting ? Cobalah berempati, tempatkan diri di posisi korban, juga korban2 berikutnya, jika orang2 macam Susno ini dibiarkan lolos.

Inilah yang saya maksudkan dengan mencari di tempat yang terang ( di luar rumah, SBY yang bersikap terlalu baik ), mencari yang aman2 saja ( SBY takkan menfitnah, meneror, membunuh, seperti yang dilakukan Susno cs ) tapi tak menyelesaikan masalah. Karena barangnya ( otak pembunuhan Nasrudin, kasus2 korupsi, sebenarnya ada di dalam rumah yang gelap ( mengerikan, penuh resiko, ancaman ). Tapi disitulah nilai kita di hadapan Allah Swt. Tempat baik tidak dibeli dengan harga murah.

Atau kita sudah terlalu pengecut untuk membela yang benar ? Jika tidak, jangan serang/ lemahkan/ habiskan waktu kubu sendiri, tapi seranglah kubu koruptor, konspirator dan antek2-nya. Mungkin kita perlu bawa pentungan juga, jika keberadaan ratusan polisi masih membuat hakim mengiyakan jaksa2 busuk itu ( eksepsi tim pengacara Wiliardi sudah ditolak hakim ). Jika jaksa2 berotak dangkal itu masih memaki-maki Antasari. Jika mereka masih teriak2 menyuruh hakim menolak eksepsi Antasari. Sungguh saya tak mengira tragedi memalukan ini terjadi di negeri sendiri …

Tagged with: ,