dari Palestina sampai Indonesia

Perppu, 3 pimpinan sementara KPK, prioritas kerjanya

Posted in indonesia by nurray on 07/10/2009

Tim Lima yang ditugasi presiden SBY memilih 3 pimpinan sementara/ Plt KPK, agar independensi KPK lebih terjaga daripada SBY memilih langsung ketiga pengganti sementara Antasari, Bibit, Chandra sementara mereka menjalani proses hukum.

Tim Lima yang ditugasi presiden SBY memilih 3 pimpinan sementara/ Plt KPK, agar independensi KPK lebih terjaga daripada SBY memilih langsung ketiga pengganti sementara Antasari, Bibit, Chandra, sementara mereka menjalani proses hukum.

Semalam dalam Today’s Dialogue – Metro TV ( 6/10/2009 ) Adnan Buyung Nasution ( anggota Wantimpres ), Gayuz Lambunan ( anggota Komisi III DPR ), wakil Kejagung, wakil Polri, Febri Diansyah ( peneliti hukum ICW ) dipandu Najwa Shihab ( penyiar Metro TV ) mendiskusikan topik “Selamatkan KPK”. Seru. Setiap orang mengemukakan hal yang dipahaminya, pendapatnya tentang keluarnya Perppu penyelamatan KPK, 3 pimpinan sementara KPK ( Plt adalah istilah di militer ) dan ( istilah ) kriminalisasi pimpinan KPK. Sekarang giliran saya yang mengemukakan, dari sudut pandang saya, seorang muda yang mengikuti kasus ini dari awal secara lengkap, datang dari masyarakat umum, mencoba memahami beberapa sudut pandang yang lain, dan beberapa kali berurusan dengan orang macam Susno. Visi saya, Indonesia kuat dan sejahtera, serta negara2 muslim berdaulat penuh, sejahtera, diridhai Allah Swt ( tidak membiarkan saudara muslimnya teraniaya di mana pun, bisa bersikap adil bahkan kepada non muslim ).

Dalam dialog semalam, saya melihat 2 gaya yang sering saya temui dalam menyikapi sebuah persoalan. Satu melihat dari sisi idealisme/ sekolah/ konsultan/ meja rapat. Satu lagi melihat dari sisi praktisi/ urgensi/ pengalaman di lapangan. Seperti konsultan perencana menggambar letak pompa artesis atau gedung bertingkat di titik ini yang paling menguntungkan pemberi tugas di Jakarta, tapi kurang menyurvei/ memahami kondisi eksisting di lapangan ( luar Jakarta ) yang telah terbentuk sekian generasi/ puluhan tahun lengkap dengan kebiasaan/ budayanya. Jadinya, masyarakat di sekitar proyek menderita karena air sumur mereka tersedot habis oleh pengguna gedung bertingkat dan rumah mereka tak pernah memperoleh cahaya matahari lagi karena tertutup bayang2 gedung. Rumah mereka retak bahkan amblas akibat penurunan tanah dan getaran hebat saat pemancangan pondasi tiang pancang gedung. Penduduk menderita, dirugikan.

Wakil ICW, kepolisian, yang mengusulkan Tim Penyelidik Independen untuk mengatasi kemelut buaya vs cicak ada di sudut pandang konsultan. Adnan Buyung, terutama, di sudut pandang praktisi, yang dari pengalamannya, tahu bangunan tsb akan diprotes masyarakat/ tak efektif/ gagal/ membahayakan penduduk jika rencana tetap diwujudkan di koordinat itu.

Wakil polisi mengatakan ia sudah lama/ berkali-kali mengusulkan adanya Tim Penyelidik untuk memperbaiki citra kepolisian. Dewan Kode Etik bisa di posisi itu. Tapi nyatanya ? Usulannya tak digubris. Dengan tekanan masyarakat sebesar ini pun, Susno masih leluasa melenggang ke KPK mengancam para pimpinan. Kapolri dan polisi2 baik ( jika wakil Kejagung mengatakan ia terluka hatinya karena dari sekitar 8000 jaksa, masih ada 4000 jaksa yang baik, saya asumsikan polisi baik sekitar separuhnya juga ) tidak cukup gesit dan kuat untuk mengambil alih kemudi citra polisi pengayom & pelindung masyarakat dari penyimpangan yang dilakukan separuh polisi buruk. Ada pepatah nila setitik rusak susu sebelanga. Dalam Polri dan Kejagung, bukan setitik lagi, tapi sudah separuh belanga. Itu tak boleh terjadi dalam instansi penegak hukum yang akan memberantas korupsi di seluruh Indonesia.

5 sapu : Polri, Kejaksaan, Kehakiman, MA dan DPR harus bersih

Dibutuhkan sapu ( lembaga ) yang bersih untuk menyapu halaman kotor ( korupsi ).

Dibutuhkan sapu ( lembaga ) yang bersih untuk menyapu halaman kotor ( korupsi ).

Untuk membersihkan korupsi, sapu tak boleh kotor. Menyapu halaman penuh sampah korupsi dengan sapu kotor apa jadinya ? Tetap kotor. Lima sapu yang harus bersih itu Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan DPR. Jika bersih, sejak awal tentu KPK dan Pengadilan Tipikor tak perlu dibuat. Jadi KPK dan Pengadilan Tipikor adalah trigger/ pemacu agar 5 sapu itu bersih, kredibel, kapabel dan berintegritas tinggi untuk memeriksa instansi dan pejabatnya. Menjerat pengusaha hitam dan pelaku KKN. KPK dan Pengadilan Tipikor tak berlangsung selamanya. Sekitar 500 staf KPK, 300 orang dari kepolisian. KPK mengambil polisi dan jaksa bersih dari Polri dan Kejagung. Jadi kalau KPK ditiadakan dengan cara2 polisi kotor semacam Susno cs tentu dilarang. Tapi kalau KPK ditiadakan dengan pembuktian 5 sapu tadi membabat kasus2 korupsi tanpa pandang bulu, besar kecil, semua sama di hadapan hukum, termasuk anggota sapu itu ( sampai ke lidi-lidinya, Susno cs dan sejenisnya ) dan Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi dalam daftar internasional, maka dijamin tak ada protes dari saya dan teman2 pemberantas korupsi.

Istilah kriminalisasi terbentuk karena Susno, si biang kerok, menjadi kepalanya ( Bareskrim Mabes Polri ). Antasari masuk tahanan dengan rekayasa pembunuhan yang digagas Susno ( periksa BAP kasus pembunuhan Nasrudin dan bukti2nya yang penuh kejanggalan ). Chandra, Bibit menjadi tersangka dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dikenakan Susno pada keduanya. Padahal hak memeriksa jenis pelanggaran itu ada pada PTUN, bukan Polri. Itu pun sudah dijelaskan ; perintah cekal dikeluarkan setelah pimpinan KPK meminta Anggoro datang ke KPK untuk diperiksa, tapi ia tidak datang. Ada surat bukti pemanggilan itu. Tapi Susno mengabaikan dan tetap memper-tersangka-kan Bibit, Chandra. Terlihat pemaksaannya, kan ? Jadi, bukti awal yang dimaksud Adnan Buyung itu sebenarnya belum cukup menurut pandangan saya untuk menjadikan Bibit, Chandra tersangka. Yang jelas di sini, justru Susno/ Bareskrim yang menyalahgunakan wewenang. Ia yang seharusnya dinonaktifkan. Tapi apakah ia dinonaktifkan sejak kasus janggal ini bergulir berminggu-minggu ( Chandra, Bibit ), bahkan berbulan-bulan ( Antasari ) yang lalu ? Di sini Polri tidak adil dan tidak gesit.

Kita tidak sekedar bermain idealisme di sini, tapi juga waktu. Kita harus cepat menyangga KPK sebelum berhasil dilumpuhkan ( hingga roboh ) oleh oknum2 Polri pimpinan Susno. Saya pernah melihat bibir Bibit bergetar ketika ditanya wartawan tentang kasus yang disangkakan kepadanya. Feeling saya mengatakan KPK sudah mendesak diselamatkan. Ternyata sinyal awal yang saya tangkap itu benar. Adnan mengatakan para penghuni gedung KPK itu down karena kasus yang membelit para pimpinannya. Ia sudah menanyai dan melihat kondisi mereka. Dalam keadaan down ini mereka tak bisa bekerja efektif dan garang lagi. Jika Febri mengatakan pimpinan KPK yang tinggal 2 orang itu tidak lumpuh, oknum2 Polri, Kejagung dan para koruptor yang ingin/ mencoba melumpuhkan, dalam hal ini saya lebih sependapat dengan bung Adnan Buyung.

Perppu, UU KPK dan integritas pembuatnya. Lihat manusianya.

Adnan Buyung Nasution ( anggota Wantimpres ) & Presiden SBY. Obat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi yang sarat dengan korupsi adalah integritas care taker-nya.

Adnan Buyung Nasution ( anggota Wantimpres ) & Presiden SBY. Obat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi yang sarat dengan korupsi adalah integritas care taker-nya.

Dalam hal kontroversi Perppu, saya berpendapat dengan Gayuz, presiden berhak mengeluarkan Perppu. Kita jangan meremehkan integritas tinggi yang dimiliki seseorang. Sering integritas ini dibangun puluhan tahun, lebih sulit, lebih lama dari waktu diproduksinya sebuah undang2 atau perppu. Coba tengok, undang2 yang dibuat anggota DPR 2004-2009 kemarin, seperti sinetron kejar tayang. Tak bermutu, menyimpan bom waktu, khususnya yang di Komisi III. Memang melibatkan lebih banyak pihak dari Perppu yang mungkin dibuat presiden dengan input dari staf ahlinya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan peraturan itu adalah produk sekumpulan orang. Undang2 bisa “sakral”, dibela mati-matian, kalau memang layak dan melindungi kepentingan rakyat.

Akhirnya kita tidak bicara peraturan, kita bicara manusianya. Seperti Tom Hanks di film “Terminal” yang harus tinggal di bandara dan dipersulit dengan peraturan rumit kepala bandara yang picik. Lupakan sejenak soal peraturan, let’s talk about people. Lihat manusianya, lihat hubungan baik antara warga kedua negara, kata atasan si kepala bandara. Peraturan dibuat untuk melindungi manusia. Pemuliaan manusia adalah tujuan akhir peraturan2 yang dibuat. Allah Swt juga memuliakan manusia. Jadi, teroris yang memusnahkan hidup manusia yang tak terlibat dengan dalih menegakkan agama Allah bukan dari golongan yang diridhai-Nya. Allah memuliakan kehidupan.

Saya dan Adnan tak ingin warga di sekitar gedung bertingkat itu ambas rumahnya atau bahkan tewas tertimpa reruntuhan gedung saat gempa, karena si konsultan dan pemilik kaku memegang blue print gedung bertingkat itu tanpa sedikitpun penyesuaian. Kami melihat manusianya dan akhir kisahnya ( dari segudang pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki ). Dan saya berani menukar kredibilitas seluruh anggota Komisi III DPR yang lalu dengan kredibilitas SBY dan Tim Lima. Saya memilih Perppu ini daripada Undang2 yang melibatkan DPR, tapi DPR yang diragukan rekam jejaknya/ integritasnya.

Penilaian masyarakat lokal dan publik internasional dalam kurun waktu puluhan tahun pada seseorang yang berintegritas tinggi, lebih sulit dan lebih bermakna daripada seleksi anggota DPR yang masa kerjanya cuma 5 tahun. Jangan keliru menempatkan ( istilah Adnan, jangan apriori pada sosok yang sudah berkaliber seperti ini. Lihat dulu ). Kecuali Al Qur’an dan Sunnah Rasul, jangan terlalu mengagungkan ( kaku ) peraturan buatan manusia. Saya pikir jika judicial review Perppu jadi dibawa ICW ke Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D. ( yang ingin Kapolri dipecat ), saya rasa akan sependapat dengan saya dan Adnan. SBY sebelum mengeluarkan Perppu ini sudah berkonsultasi ke ketua MK, MA dan DPR. Tapi kata Adnan, sebagai proses demokrasi, silakan saja. Be my guest, .. ICW tetap rekan kami dalam pemberantasan korupsi.

Adnan mengatakan LSM jangan no, no, saja dengan keluarnya Perppu ini. Ia juga semula menolak Perppu. Tapi presiden sudah menandatangani. What can be done ? Makanya, Adnan meminta jangan presiden yang memilih pimpinan sementara KPK, tapi ada tim khusus yang dibentuk, agar meminimalisir intervensi pemerintah terhadap lembaga independen KPK. Lalu, LSM2 yang meminta presiden mengeluarkan SP3 ( penghentian penyidikan ) kasus Bibit, Chandra, dengan lantang Adnan akan melarang presiden melakukannya. Presiden jangan sampai melanggar hukum. SP3 itu seharusnya dikeluarkan Polri sendiri jika penyidikan Bareskrim melanggar aturan.

Lagi2 bolanya ada di Polri ( sejak awal, mentok di situ ). Apakan Polri mau mengeluarkan SP3 ? Apakah separuh polisi buruk, gerombolan si berat pimpinan Susno itu lagi2 lebih kuat memegang kemudi ? Kita harus siap dengan Plan B, saudara2 .. Plan A yang diidealkan wakil polisi dan Febri berapa persen probability-nya untuk terlaksana ? Waktu terus bergulir. Kita tidak bicara dengan waktu tahunan yang tak terbatas mengejar sempurna. Kita bicara jam demi jam, menit demi menit, hitungan detik sebelum KPK tersungkur, kandas di halaman yang masih kotor.

Mengapa dipilih Adnan Buyung Nasution ? Ia punya obatnya.

SBY bersama 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ).

SBY bersama 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ). Adnan Buyung Nasution, pendekar hukum yg sudah malang melintang di tingkat dunia, salah satunya.

Soal kritik Gayuz tentang mengapa harus seorang Adnan Buyung Nasution yang turun mengurusi persoalan pimpinan sementara yang masa kerjanya mungkin cuma 6 bulan. Wah, sense of crisis-nya Gayuz

kurang, nih. Makin singkat waktunya, makin genting persoalannya. Adnan Buyung tak dibutuhkan sekedar pengalaman luasnya di bidang hukum, ia lebih dibutuhkan dalam soal personal branding yang kuat dalam independensi dan integritas. Jika rakyat ditanya siapa pendekar hukum yang kalian kenal di negeri ini ? Jika dipooling, pasti Adnan Buyung yang diingat pertama kali. Citra polisi dan kejaksaan di masyarakat saat ini sedang terpuruk, rakyat butuh figur yang mumpuni dan kredibel untuk mengatasi kemelut dan menyelamatkan KPK.

Jika anda pernah mengurus SIM dengan benar, menjalani tes praktek dan teori untuk mendapat kartu izin mengemudi itu hari ini, anda pasti tahu aroma KKN masih kental, meski plang prosedur pembuatannya terpasang besar di mana2 di kantor polisi. Makin tersembunyi, makin mahal. Tes dibuat sesulit mungkin. Selama saya amati, instrukturnya sendiri tak ada yang menjalani tes praktek untuk memberi contoh pada calon pemilik SIM ( kuatir ketahuan ia sendiri tak bisa ). Akibatnya, banyak yang gagal. Setelah berulang kali gagal ( daripada dipecat atasan karena izin terus untuk membuat SIM, cari kerja susah ) terpaksa sebagian besar pemohon SIM memilih jalan pintas. Ketika saya tanya orang2 yang tahu2 sudah diloket pengambilan SIM padahal baru datang, mereka cuma mesam mesem. Itulah kenyataan hari ini. Di mata masyarakat umum, Polri tidak bersih.

Jadi, pemilihan Adnan Buyung Nasution oleh SBY dalam gawe penyelamatan KPK ini, pilihan tepat. SBY sayang dengan KPK. Anda ingin dokter terbaik di dunia untuk mengobati buah hati anda yang sakit, kan ? Polri harus dibersihkan dari separuh bad cops-nya. KPK perlu dikuatkan dari kelemahannya ( akibat serangan balik koruptor ). Obatnya, pertama kali, kredibilitas ( juga di mata sebanyak mungkin masyarakat Indonesia/ sosok populer ). Obat ini ada di Adnan Buyung.

Jika ada usia pimpinan sementara KPK yang melewati 65 tahun seperti UU KPK, saya berharap ini bukan masalah besar. Sulit mencari orang dengan kriteria yang diharapkan, dengan masa kerja 6 bulan dan resiko setiap waktu bisa dikriminalkan dan batas waktu hanya seminggu. Tiga yang sudah terpilih adalah hasil terbaik yang bisa diperoleh dengan batasan2 tsa.

Agenda prioritas pimpinan KPK.

5 pimpinan KPK periode 2003-2007 ( masa Taufiqurrahman ). Tumpak berdiri 2 dari kanan.

5 pimpinan KPK periode 2003-2007 ( masa Taufiqurrahman ). Tumpak Hatorangan Panggabean berdiri 2 dari kanan.

Dari tulisan Firdaus Arifin, saya tahu 3 pimpinan sementara KPK yang diumumkan SBY, Senin sore ( 5/10/2009 ) adalah Tumpak Hatorangan Panggabean ( mantan wakil ketua KPK 2003-2007 Bidang Penindakan, anggota Dewan Komisaris PT.Pos Indonesia ), Mas Ahmad Santosa ( Senior Advisor pada Program HAM Pembaruan Hukum dan Akses Keadilan UNDP ) dan Waluyo ( mantan Deputi Pencegahan KPK 2003-2007, Direktur Umum dan SDM PT Pertamina ). Nanti dalam prakteknya, mereka tidak bisa bekerja sesuai harapan orang banyak, baru kita menuntut ramai2 pada presiden SBY agar mereka diberhentikan.

Terkait persoalan mengenai kontitusional atau tidaknya penerbitan Perppu no.4/2009, selayaknya saat ini tak perlu diperdebatkan lagi secara berkepanjangan. Biarlah nanti soal Perppu ini sesuai yang disyaratkan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 atau tidak, diselesaikan dan diputuskan melalui mekanisme pengujian ( political review ) di forum DPR. Sebab, DPR yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji sah atau tidaknya penerbitan suatu Perppu ( pasal 22 ayat 2 UUD 1945 ). Kita beri kesempatan DPR periode 2009-2014 memberikan penilaian obyektif terhadap Perppu ini.

Mas Achmad Santosa, pimpinan sementara KPK. Demi pengabdian pada negara, ia rela meninggal pekerjaan sebelumnya.

Mas Achmad Santosa, pimpinan sementara KPK. Demi pengabdian pada negara, ia rela melepas jabatan prestisius & mapan. Patut diteladani.

Mengenai komposisi pimpinan sementara KPK yang dinilai sejumlah kalangan kurang memuaskan, sebaiknya tak usah dipersoalkan lagi. Puas tidak puas, suka tidak suka, kita harus menerimanya dengan legowo, lapang dada, karena ini konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut. Begitu kita memilih demokrasi, kita tak bisa menghindar dari keharusan untuk membiarkan setiap orang memilih secara bebas, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka atas pilihan orang yang berhak memilih itu.

Agenda utama pimpinan sementara ini sebaiknya, segera menyelesaikan sejumlah kasus mega korupsi yang menjadi sorotan publik, seperti bail out ( penalangan ) Bank Century yang merugikan negara senilai 6,7 trilyun rupiah. Prioritaskan kasus ini, karena selain sudah menguras uang negara demikian besar hingga mengguncangkan perekonomian nasional, juga sekaligus membekuk biang kerok pelemahan KPK sehingga terpaksa dikeluarkan Perppu ( Susno cs ). Pimpinan KPK juga harus segera mengambil alih penanganan kasus mega korupsi ratusan trilyun danan BLBI yang proses hukumnya sudah dihentikan ( SP3 ) oleh Kejaksaan Agung, beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 14 bank penerima BLBI yang proses hukumnya dihentikan Kejagung, padahal belum menyelesaikan semua kewajiban hutangnya kepada negara. Pimpinan KPK harus berani memanggil, memeriksa dan mengadili semua pejabat negara dan semua pihak yang telah merampok uang rakyat. Bukankah negara sudah kecolongan dalam mengejar aset koruptor Hendra Rahardja yang lari ke Australia. Bahkan sampai ajalnya, ia tak kunjung mempertanggungjawabkan penyelewengan dana BLBI. Jangan sampai terulang lagi. KPK harus berani membuka kembali kasus yang telah dipetieskan. All out.

Berdasarkan catatan, kinerja KPK tak tergantung pada figur tertentu tapi sistem yang terbangun ( Febri minta pada Plt agar jajaran/ bagian yang sudah ada di KPK jangan dirombak, karena ICW sudah mengkritisi dan membantu membentuknya hingga seperti sekarang ini ). Sudah puluhan koruptor dari berbagai latar belakang diciduknya. Anggota DPR, bekas duta besar, mantan menteri kabinet, direktur BUMN, pengusaha besar, mantan petinggi polisi juga pegawai biasa, dibuatnya meringkuk di penjara. Sejauh ini, kinerja KPK sudah menunjukkan hasil yang lebih dari cukup. Buktinya, selama semester pertama 2009 ini telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp.2,1 trilyun. Peningkatan dibanding tahun 2008 sebesar Rp.600 milyar.

Mari kita bantu KPK untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan kebanggaan pada masyarakat. Indonesia bersih dari korupsi. Mari bersihkan separuh polisi buruk, jaksa buruk, hakim buruk, anggota dewan buruk, sampai 5 sapu itu menjadi penegak hukum yang adil, bersih di negeri tercinta ini.

Susno mengintimidasi Haryono Umar & M. Jassin, bukan pimpinan yuridis KPK ??

ICW mendesak Irwasum Mabes Polri berani mengusulkan penonaktifan Kabareskrim Mabes Polri.”Saat proses pemeriksaan berlangsung, Irwasum harus berani mengusulkan kepada Kapolri dan Presiden agar Susno Duadji dinonaktifkan, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan,”kata Emerson Yuntho, wakil badan pekerja ICW di kantornya. Irwasum harus profesional, tegas, tidak tebang pilih. Sebab, pemeriksaan internal selama ini kebanyakan hanya menghasilkan sanksi administrasi. Dalam soal ini, Irwasum dituntut tidak memihak.”Selain kedatangan Susno ke KPK jangan sampai menghentikan penyelidikan kasus Bank Century.” ( PR, 5/10/2009 ).

Susno Duadji menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Jumat ( 2/10/2009 ) sekitar pukul 9.00, ditemani 3 stafnya, dalam rangka menjernihkan suasana di antara Polri dan KPK. Karena ada kesan di masyarakat bahwa 2 institusi tsb mengalami gesekan dan perseteruan hingga mengancam upaya pemberantasan korupsi.

Kantor Bareskrim Polri

Kantor Bareskrim Polri

“Tadi menurut yang disampaikan pimpinan KPK ( Jasin, Haryono, Deputi Pencegahan, Deputi Penyidikan, Deputi Penindakan KPK ), pertemuan itu untuk meng-clearkan suasana. Jadi, tidak ada perseteruan antara institusi KPK dan kepolisian. Nah, kita ( KPK ) punya fungsi yang disebut dengan koordinasi dan supervisi, itu jangan sampai terganggu oleh munculnya persepsi tadi di masyarakat,”ujar Johan Budi, juru bicara KPK.

Tidak ada keterangan resmi baik dari pimpinan KPK maupun Susno usai pertemuan tsb. Padahal, biasanya jika KPK kedatangan tamu pimpinan dari lembaga publik lain, digelar konferensi pers bersama untuk menjelaskan materi pertemuan tsb. Susno beserta stafnya masuk dan keluar melalui pintu belakang Gedung KPK sehingga menimbulkan kesan mereka menghindar memberi keterangan pada wartawan.

Beredar pesan singkat SMS ( short message service ) ancaman dari oknum pejabat kepolisian kepada pimpinan KPK ditujukan kepada Suedi Hussin, perwira polisi yang diperbantukan di KPK, menjabat Direktur Penyidikan KPK. Ancaman dalam SMS tsb terkait upaya KPK menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) soal rekening yang mencurigakan atas nama oknum pejabat polisi yang saat ini sedang berseteru dengan KPK ( Susno ? ). SMS kepada Suedi pun ditembuskan kepada Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja dan diminta untuk disampaikan kepada Haryono Umar dan M. Jassin.

Menanggapi SMS ancaman tsb, Johan Budi mengatakan, dia baru mengetahui hal itu dari pemberitaan on line.”Saya tadi cukup terkejut, apakah SMS itu benar adanya ? Menurut berita, SMS itu disampaikan kepada Direktur Penyidikan KPK. Namun, dari keterangan Direktur Penyidikan tidak ada hal itu. Dan kami merasa petugas kami melakukan tugas sesuai dengan prosedur.” Johan juga sudah mengkonfirmasi kepada Jasin apakah ada SMS seperti itu dan Jasin menjawab,’saya juga baru tahu.’

Bunyi SMS yang beredar itu : “Dik Suadi Husin, chek anggotanya apakah ada yang opsnal khususnya nama : Tugino dan Dally Rustamblin yang sekarang sudah di posisi jepit oleh sneper di Jatim. Kalau betul anak buahmu akan saya delay untuk melumpuhkannya, tapi kalau anak buahmu agar sgr ditarik. Dan jangan diulangi unt giat liar spt ini, karena menurut undang2 lidik, sidik, dan tut atas perintah pimpinan sdg kosong, sebab 2 org bukanlah pimpinan secara yuridis. Giat tsb adalah kriminal. Tolong sampaikan Haryono dan Yassin. cc. pak Ade.” ( Ade Raharja ) ( PR, 5/10/2009 )

Komen Nurray :

Susno mulai mengancam anggota Polri yang diperbantukan di KPK ? Berkelebat di pikiran saya, mungkinkah Suedi Hussin mulai terpengaruh ? ( menyangkal SMS itu tidak ada ) karena kuatir 2 anak buahnya Tugino dan Dally Rustamblin di Jawa Timur ditembak sniper suruhan Susno. Haryono Umar dan M.Jassin tidak biasanya tidak menggelar konferensi pers usai pertemuan. Apa ancaman2 semacam ini juga sudah mempengaruhinya ? Sebetulnya yang diposisi jepit itu Susno Duadji. Hasil temuan PPATK makin mendekatkan Susno ke penjara. Makanya, ia menyambangi KPK untuk melihat apakah SMS terornya berdampak ? Dibungkus dengan omong kosong ‘tak ada gesekan/ perseteruan antara KPK dan Polri’. Anda percaya buaya satu ini ? No, no, no …

2 orang bukan pimpinan secara yuridis ? Maunya Susno. Lho ? Bukankah dia biang kerok kekosongan itu, dengan mengkriminalkan pimpinan KPK lewat penyidikan amburadul dan pasal antah berantah. Susno yang kriminal, kok, nuduh orang lain yang kriminal. Ya, biasa. Maling teriak maling. Apalagi kalau kepepet. Sudah di ujung tanduk, nih. Dari Trijaya FM, dikabarkan Susno bertemu dengan Anggoro di Singapura pada tanggal 10 Juli. Padahal KPK sudah mencekalnya 7 Juli. Jadi, yang melanggar hukum itu Susno bukan Antasari.

Herannya, di Metro TV, terdengar seperti percakapan Antasari dengan Anggoro. Rupanya, Susno merekam suara pertemuan terlarangnya dengan Anggoro lalu memadunya dengan suara Antasari yang dipaksanya di tahanan. Lalu melemparkan semua kesalahannya pada Antasari ( feeling saya benar kan ? Antasari seharusnya segera keluar/ minta penangguhan penahanan sejak awal agar itikad baiknya memberi teladan penegak hukum tidak disalahgunakan oleh buaya2 yang tak bisa membaca kebaikan orang ini. Sebangsa manipulator, intimidator, koruptor sekaligus predator. Penipu ? Jelas. )

Pesan saya pada pimpinan/ anggota KPK ; menghadapi intimidator sebangsa Susno atau psikopat ini, jangan kalah gertak, jangan mau dikecilkan atau diintimidasi. Makhluk2 tak bermalu ini hidup dari rasa takut lawannya. Seperti setan. Jangan biarkan setan dalam diri Susno membesar. Tutup telpon darinya, kalau perlu. Ia akan menggunakan semua akses untuk menakuti lawannya. Saya ikuti kasusnya, yang tidak berhak sampai hari ini adalah Susno. Ia tak berhak mengacak KPK ! Bayangkan sebanyak apa penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Susno untuk memper-tersangkakan 3 pimpinan KPK, lalu ia masih bisa mondar mandir ke KPK untuk mengancam-ancam.

Jangan biarkan ia membuat kalian tak nyaman bekerja. Lapor SBY kalau perlu. Ia meminta kalian untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, boleh dong sekali-kali kalian berkeluh kesah kepadanya, agar tugas kalian tetap berjalan lancar. Jika kalian merasa sebagai pekerja Allah, menegakkan hukum dan kebenaran. Bayangkan kewenangan sebesar apa yang bisa diberikan Sang Maha Pencipta untuk menyukseskan pekerjaan hamba-Nya. Mintalah dan beranikan diri bertindak. Tahan Susno. Saya juga mengandalkan perlindungan-Nya untuk bisa sevokal ini mengungkapkan kebenaran.

Susno menggunakan intimidasi/ teror, kebohongan ini sangat mungkin sejak balita. Ketika ia menerima penolakan dari orang tua atau lingkungannya. Ia terus mengasah 2 “kelebihannya” ini sampai ke tingkat membungkam Kapolri dan sejawatnya. Bohong, teror. Bohong, teror. Tapi, tipu daya setan itu lemah, menurut Al Qur’an. Dan keahlian lain, hampir nol besar. Sangat kelihatan, Susno tak menguasai hukum dengan benar hingga penyidikan yang dilakukan bagiannya pun asal-asalan. Jerat dia di sini. KPK kan jagonya.

Jangan takut, berlindunglah pada Allah, dan sikat dia ! Sudah saatnya yang ngancam2 kriminal dan mengkriminalkan pimpinan KPK ini menekuk telunjuknya sendiri ; bahwa yang paling kriminal di kantornya, ya, dirinya sendiri. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kriminal kok bilang orang lain kriminal. Jeruk kok makan jeruk. Apa tahunya cuma kriminal, Sus ? Senjata makan tuan. It’s about time, guys ..

Insan pers dukung KPK

Sekretariat Dewan Pers.

Sekretariat Dewan Pers.

Utusan Dewan Pers menemui pimpinan KPK untuk menyampaikan dukungan penuh insan pers Indonesia terhadap KPK menghadapi “serangan balik” dari para koruptor. Mereka berharap KPK tidak menjadi lemah dan tetap menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana mestinya, meski tekanan dari berbagai pihak terus mendera.

“Atas nama pers, kami mendukung sepenuhnya KPK supaya lembaga ini semakin diperkuat. Kami juga mendukung KPK supaya jangan takut melaksanakan tindakan yang diperlukan, termasuk jika KPK menemukan korupsi yang dilakukan oknum polisi. KPK tidak perlu ragu mengambil tindakan. Upaya pemberantasan korupsi yang sudah dimulai KPK, saat ini diganggu, sehingga KPK sekarang menjadi lemah. Tetapi apabila ada solusi dari KPK, Dewan Pers bersama masyarakat pers senantiasa bergandengan tangan dengan KPK,”ungkap Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, seusai menemui pimpinan KPK di Gedung KPK.”

Namun, dalam hal penetapan 2 tersangka komisioner KPK dengan alasan penyalahgunaan wewenang, Dewan Pers menganggap itu adalah justru tindakan penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian. Dengan kata lain, telah terjadi kriminalisasi terhadap kewenangan internal lembaga publik. Dan itu tidak benar. Seharusnya, jika ada peraturan internal lembaga publik, yang menyalahi diserahkan pada PTUN.” ( Pengadilan Tata Usaha Negara )

“Artinya, dalam hal polisi menetapkan 2 pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah sebagai tersangka dengan alasan penyalahgunaan, disadari atau tidak, sebenarnya pihak polisilah yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang tsb,”kata Bambang Harymurti, Komisi Peningkatan Profesi Wartawan dan Media Dewan Pers. ( PR, 3/10/2009 )

Tagged with: ,

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. andi said, on 31/10/2009 at 12:03

    Lakukan pemilu ulang karena sby tidak pro lagi terhadap pemberantasan korupsi di indonesia

  2. nurray said, on 11/11/2009 at 14:37

    @ Andi :
    Kita pantau dulu program kerja 100 pemerintahan SBY. Kita akan lihat bagaimana keseriusan presiden memberantas mafia hukum, setelah rekaman percakapan Anggodo dibuka di sidang MK. Keep watching, guys ..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: