dari Palestina sampai Indonesia

Pengacara Anggoro membenarkan rekaman itu. Anggodo menuntut KPK ??

Posted in indonesia by nurray on 30/10/2009

Presiden SBY memerintahkan pihak berwajib mengusut pencatutan namanya dalam transkrip pembicaraan antara Anggodo Widjoyo dan seorang perempuan. Dalam transkrip terkait kasus korupsi PT.Masaro Radiokom yang menyebut-nyebut petinggi Polri dan Kejaksaan Agung ini, nama presiden disebut sampai 3 kali. Pengacara Anggoro Widjoyo mengakui kebenaran isi transkrip tsb. Di sini SBY harus benar2 membuktikan bahwa dia memang tidak terlibat. Ia adalah besan Aulia Pohan, pejabat tinggi Bank Indonesia yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Presiden pernah mengatakan KPK adalah superbody. Jadi, pencatutan namanya di transkrip adalah soal serius. Yudhoyono harus membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara dirinya dalam kasus yang akan mengganggu citra pemerintahan KIB II. Tidak sekadar membantah atau menyuruh Polri ( yang sedang disetir Susno cs ) menyelidiki. Mungkinkah Susno sudi menunjuk dirinya ( Kabareskrim Polri ), Abdul Hakim Ritonga ( wakil Jaksa Agung ) dan Wisnu Subroto ( mantan Jamintel Kejagung ) sebagai pembuat “naskah yang diucapkan” Anggodo Widjoyo di transkrip tsb ? Karena  mereka pembuat skenario kriminalisasi pimpinan KPK. Di teve kemarin saya dengar Wisnu mengatakan sambil tersenyum, Anggodo hanya korban. ( Pelakunya, ya mereka bertiga itu ).

Ary Muladi tidak memberi uang ke pimpinan KPK. Yulianto & Anggoro kabur/ disembunyikan ?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) tidak menemukan aliran dana dari Ary Muladi kepada Bibit dan Chandra. Yang terlacak hanya dari Anggoro ke adiknya, Anggodo lalu ke Ary Muladi. Ary Muladi pun sudah mencabut pengakuannya ( pernyataannya dalam BAP yang menyebutkan dirinya memberi suap pada pimpinan KPK ). Ia memberinya ( uang suap ) pada Yulianto, yang kini raib entah ke mana ( disembunyikan oknum Polri ? Seperti halnya Rani Juliani yang disimpan/ dimonopoli oleh oknum Polri ? Supaya tidak “bernyanyi” seperti Nasrudin, sehingga oknum Polri gatal membunuh ). Yunus Husein, kepala PPATK, juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan 22 laporan transaksi mencurigakan dari rekening Robert Tantular ( direktur Bank Century ) kepada kepolisian dan kejaksaan.

Anda lihat, semua informasi, bukti2 penting bermuaranya ke Polri dan Kejaksaan. Bahkan SBY menyerahkan kasus pencatutan namanya di transkrip ke Polri ( yang sedang ia bersihkan ). Kejagung yang menghilangkan barang bukti megakorupsi BLBI yang nyaris menghancurkan negeri ini masih mereka andalkan untuk menuntut orang ( Antasari ) yang sedang membersihkan Kejagung. Serahkan saja pembuktiannya di pengadilan kata Susno, Nanan Sukarna, Kapolri, SBY, Fachry Hamzah, sembari pengadilan dikirimi ratusan polisi untuk “menjaga” ( mengintimidasi ) agar JPU leluasa memaki-maki Antasari dan hakim begitu pede menolak semua eksepsi Antasari, Williardi dan para eksekutor yang hanya menjalani perintah atasannya, petinggi Polri. Rancu, ya ?

Pimpinan KPK tidak bisa diberhentikan setelah dakwaan ( yg asal ), putusan sela MK

Menanggapi putusan sela MK ( menunda pemberhentian tetap pimpinan KPK yang menjadi terdakwa, seperti dalam kasus Bibit dan Chandra yang disidik asal-asalan oleh Bareskrim Polri ), Kadiv Humas Polri, Nanan Sukarna mengatakan,”Polisi tetap akan mengirimkan berkas penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Kita justru akan mempercepat proses hukum kasus ini agar cepat selesai. Kita lihat saja, apa putusan sela MK bisa membubarkan kerja polisi begitu saja.”

Wow .. pedenya. Saya lihat di teve, Nanan membungkuk takzim dan mempersilakan Susno Duadji di kursi nya ketika konferensi pers, di mana Susno ingin sesumbar pekerjaan penyidikan yang dilakukan bagiannya profesional. ( padahal Polri tak berhak menyidik kewenangan lembaga independen semacam KPK, Itu bagian PTUN ). Seperti para manipulator pada umumnya, Susno pasti membawa-bawa nama Polri untuk melindungi perbuatan busuknya. Ia memakan uang rakyat 10 milyar, sementara nasabah Bank Century sendiri  ( Gayatri cs ) tak bisa menarik uangnya sama sekali, karena para deposan besar melebihi 2 milyar batas penjaminan LPS itu sudah menggaruk habis 6,7 trilyun uang rakyat sampai tak bersisa. Salah satunya berkat “jasa” Susno Duadji.

Ia tentunya akan mengatakan hal semacam ini ; “..saatnya Polri bersatu padu mengembalikan pamornya sebagai penegak hukum. KPK kan cuma 500 orang, kita belasan ribu orang. ( biasa, membesarkan diri, mengecilkan orang lain ). Kenapa petugas kebersihan KPK digaji 1,8 juta, sedang kita harus “mengemis” ( maksudnya memeras pelanggar lalulintas, memeras penembak SIM yang tes teori & prakteknya dipersulit sampai para penguji sendiri tak bisa melewati, memeras pedagang yang dirazia, dsb ) dengan gaji sejuta ? KPK dipuja puji, kita dinistakan ? ( nista karena ia dkk ogah berhenti memeras dan mengintimidasi orang yang tak menuruti kehendaknya ). Kita sudah susah2 menangkap teroris dan menjaga ketertiban tapi tidak dihargai ( padahal SBY sudah berterima kasih, beberapa media juga mengapresiasinya cukup baik, meski itu bukan hasil kerja bagian Susno, melainkan generasi muda polisi harapan masa depan, yang sedang kami selamatkan kesejahteraannya dengan upaya pemberantasan korupsi sehingga negara ini cukup dana untuk menggaji mereka ) dan sederet bla..bla ..bla yang intinya membenarkan dirinya atas nama Polri.

Nanan Sukarna paham KPK sedang menyelamatkan kesejahteraan anggota Polri ?

Apakah Nanan paham, jika petinggi Polri macam Susno ini dibiarkan berkicau, ke depan gaji polisi akan menyusut ? Ia melindungi para koruptor yang sekarang sedang terpingkal pingkal melihat KPK sedang menyelamatkan uang negara ( termasuk untuk gaji kalian ) pada masuk tahanan kalian. Belajarlah pada kasus jaksa Urip Tri Gunawan. Jaksa terbaik Kejaksaan Agung ini memperjualbelikan perkara dan menerima uang Rp 6 milyar lebih dari Sjamsul Nursalim. Ketika kasus ini terbongkar, Urip terjungkal,  Sjamsul tertawa dan hidup merdeka di negara tetangga. Pihak asing ( Amerika cs ) juga tersenyum lebar, melihat para penegak hukum sibuk gontok-gontokan satu sama lain. Mereka makin leluasa menguras sumber daya alam Indonesia ( terkaya di dunia, disamping Amerika ) tanpa gangguan KPK, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.

Jual beli ayat tembakau, bukti intervensi Amerika di DPR

Jual beli ayat di DPR bisa dilakukan tanpa penghambat dari KPK, seperti UU Kesehatan beberapa waktu ( oleh Bentoel dan Philip Morris ). Tapi saya kuatir, dengan proses rekrutmen yang kental dengan nuansa KKN di Polri, apa Nanan dan para penyokong Susno termasuk Kapolri punya kecakapan dan wawasan cukup untuk memahami grand design ini ? Dengan buaya dangkal macam Susno dengan “angin surga”-nya saja mereka percaya. Apalagi menghadapi kaum zionis bergelar Ph.D yang dikarunia otak kiri super materialis dan telah mengakumulasi kekayaan dunia di tangannya ? Tidak cuma 10 milyar saja ( seperti yang dibelain mati-matian oleh Susno sampai mengambrukkan instansinya ), untuk mempromosikan kekuatan militernya, mereka dengan gampang menggelontorkan 2500 trilyun, baru di Afganistan saja.

25 September 2009, Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan, Chandra dan Bibit sebagai tersangka bukan hanya karena menyalahgunakan wewenang, melainkan penyuapan. Katanya, hal ini didasarkan laporan Antasari ( yang dipaksakan penyidik ) tanggal 6 Juli 2009 yang berisi : Anggodo Widjoyo menyerahkan Rp 5,1 milyar kepada Ary Muladi untuk pimpinan KPK, tetapi surat cekal terhadap Anggoro tetap keluar dan ditandatangani Chandra. Katanya, Antasari menilai, surat cekal keluar karena ada seorang pimpinan KPK yang belum mendapat uang. Antasari menyuruh Ary Muladi menyerahkan lagi Rp 1 milyar kepada Chandra. ( kronologis dari PR, 30/10/2009 )

Wakabareskrim Dikdik mencatut nama Tuhan. Semoga ia disambar petir !

Kapolri menelan mentah2 semua omongan Susno Duadji ( menjadi juru bicaranya ), tanpa memeriksa dulu bahwa tidak ada transfer uang dari Ary ke Bibit atau Chandra. Mungkin juga ia akan percaya saja ketika Wakabareskrim, Dikdik Mulyana Arif Mansur, mengatakan penahanan Bibit dan Chandra sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ( tanpa bisa menunjukkan bukti, atau bahkan detail peraturan yang dilanggar 2 pimpinan non aktif KPK tsb ). Hanya berkata keras dengan rahang mengencang ( khas intimidator, bukan ilmu tapi kekerasan yang dikedepankan/ dipahami, tak mampu berdebat ilmiah, wong otaknya kosong ). Katanya, Bibit dan Chandra didakwa dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara ( Pasal 12 huruf e UU 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancamannya maksimal 20 tahun penjara ). Katanya, keduanya ditahan karena dikuatirkan akan kabur, mempengaruhi saksi atau mempersulit penyidikan ( tapi kalau koruptor Sjamsul kabur, Anggoro mempersulit penyidikan KPK dengan bekerja sama oknum Polri dan Kejagung dipersilakan ).

Upaya Bibit dan Chandra memperoleh perlindungan hukum dari MK dari kesewenangan penyidik Polri dianggap Dikdik mempersulit proses penyidikan karena berusaha membentuk dan mempengaruhi opini publik dengan tetap melakukan konferensi pers semasa menjadi tersangka ( padahal Susno cs ketar ketir belangnya tersibak setelah rekaman rekayasa itu diungkap ke publik ).”Mulai hari ini kami penyidik akan menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka,” kata Dikdik. ( Apa dia memikirkan juga hak orang lain ? Antasari dikenai 3 status dalam sehari tanpa pendampingan hukum yang menjadi haknya. Bibit dan Chandra tak diijinkan dibesuk oleh Tumpak Hatorangan Panggabean ( ketua KPK sementara ) dengan alasan sudah larut malam ( 30/10/2009 ). Para penyidik hanya memikirkan haknya, tak memikirkan hak orang yang ia dzalimi.”Apa yang kami lakukan ini, siap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum,” kata Dikdik ( Semoga ia disambar petir karena mencatut juga nama Tuhan untuk memberi bobot pada omong kosongnya. Sejak ia menghalangi upaya pemberantasan korupsi dan membantu Susno mengobok-obok KPK, ia sudah melecehkan Tuhan. Masih dicatut juga ? )

Keluar dari Bareskrim, Anggodo diplot Susno untuk menuntut KPK

Siang ini ( 30/10/2009 ), Anggodo Widjoyo baru keluar dari kantor Bareskrim Polri. Ia mengatakan pimpinan KPK telah melakukan pencemaran nama baik kepadanya dan akan menuntut mereka. Kenapa yang keluar dari Bareskrim, kantornya Susno ini, jadi pada error, ya ? Padahal, pengacaranya sudah mengakui bahwa rekaman itu benar. Apa Anggodo ditekan Susno, agar ia memperoleh amunisi baru ( pembenaran ) atas penahanan paksa Chandra dan Bibit ? Ada aja, siasat busuknya.  Ck,..ck, ..ck, ..

Untuk menghentikan ulah konspirator dan koruptor ini, tak ada cara lain, selain menghentikan Kapolri Bambang dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, juga menonaktifkan Susno Duadji dan Dikdik Mulyana Arif Mansur. Para pendukung mereka juga para koruptor, akan tiarap. Tidak sesumbar lagi, tahu presiden tidak main2 dengan pemberantasan korupsi. Tidak memberi mereka angin lagi. Rekaman percakapan tsb segera dibuka di Mahkamah Konstitusi ( KPK segera gandakan dan kirim rekaman itu ke MK, presiden dan DPR ). Kalau ingin membalas perlakuan penyidik pada kalian kemarin ( 29/10/2009 ), publikasi rekaman percakapan ini yang terbaik.

Jangan tunggu Selasa depan ( keburu Susno cs bikin manuver lagi, seperti memanggil Anggodo siang ini dan menyuruhnya menuntut pimpinan KPK atas tuduhan pencemaran nama baik ). Komisi III DPR 2009-2014 juga jangan menunggu pekan depan untuk memanggil Kapolri ( Bibit dan Chandra sudah ditahan paksa, tanpa boleh dijenguk, entah intimidasi/ rekayasa apalagi yang dikenakan pada keduanya. Ingat testimoni Antasari keluar juga di bawah paksaan penyidik. Sampai hari ini kita belum tahu validitas testimoni itu ).

Repot, kalau penyidik2 Polri yang dangkal ini diberi pistol dan kewenangan besar, sementara para pimpinan KPK yang pakar hukum/ pembela kebenaran setiap melaksanakan tugas yang diamanatkan rakyat, tanpa perlindungan dan kekuatan yang setara. Mereka bisa jadi bulan-bulanan dari gerombolan yang mengakrabi hukum rimba ini.

SBY tegas koruptor down, SBY lemah koruptor terpingkal-pingkal

Ketegasan SBY akan membuat Susno cs down dan tak berani macam2 lagi. Susno masuk penjara, Rani Juliani dan istri ke 2 Nasrudin tidak ketakutan lagi. Mereka akan berani bersaksi sesuai kejadian sebenarnya. Antasari terbukti tak bersalah, kembali mendapat nama baik, pekerjaan dan keluarganya. Seorang pahlawan anti korupsi mesti berakhir baik setelah berjuang dan berjasa bagi negara.

Jika diperlakukan layak, generasi muda akan berbondong- bondong mengikuti jejaknya, karena berjuang demi bangsa diapresiasi baik dan dibantu oleh masyarakat ( tak disia-siakan/ merana/ dihukum mati ). Koruptor gigit jari, masuk bui ( atau ditembak mati dan ditayangkan berulang-ulang di televisi seperti di Cina, yang dulu sama2 dengan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Setelah bersikap tegas, kini Cina menjadi negara terkaya di dunia ). Pihak asing juga mikir 1000 kali kalau mau memperdaya bangsa Indonesia. Kita tak mudah terkecoh. Semoga kita bisa melakukan itu. “Siapa bilang Indonesia tidak bisa ?” ( judul pidato SBY di “National Summit” kemarin 29/10/2009 ).

SBY mendengar polisi. Pengacara Bibit – Chandra ?  Polisi bisa transparan ?

Jam 15.00 ( 30/10/2009 ), presiden menggelar konferensi pers setelah memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Menkum dan Menpolhukam. Katanya, ia tak bisa mencampuri proses hukum dan menghentikan penahanan Bibit dan Chandra. Ia ingin konsisten dengan sikapnya, seperti para pejabat daerah dan pusat yang juga diberhentikan setelah menjadi terdakwa. Let me gues. Ia hanya mendengar keluhan Bambang, Hendarman, mantan anggota komisi III. Orang2 yang selama ini tidak jelas keberpihakannya pada upaya pemberantasan korupsi. Mana wakil dari masyarakat pemberantas korupsi ? Pengacara Bibit, Chandra dan pimpinan KPK yang aktif, juga tokoh2 yang siap pasang badan membela rekannya yang sedang ditahan Polri tanpa bukti yang kuat. Kok, mereka tak diberi akses yang sama ? Pantasan sumir hasilnya.

Superbody ( KPK ) sedang dilucuti. Pembuatnya ( SBY ) diam saja ( serahkan pada Polri ) ??

Katanya, SBY akan memimpin pemberantasan korupsi ( tahun 2004 ). Yang terdepan jika KPK dibubarkan, serunya lantang. Kok, tindakannya tidak menunjukkan hal itu ? Ia membiarkan proses hukum berlaku menurut selera Polri dan Kejagung yang telah disetir Susno dan Ritonga. Kalau terdepan dan memimpin, intervensi dong, sebelum KPK jatuh tersungkur. Tumpak Hatorangan dianggap angin lalu oleh Bareskrim semalam ketika menjenguk Bibit dan Chandra. Siang ini ia cuma bisa menemui sekretaris Kapolri untuk menyerahkan surat permintaan penangguhan Bibit dan Chandra dengan menjamin 5 pimpinan KPK dan sejumlah 19 tokoh nasional, seperti Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Imam Prasodjo. Tumpak tidak dipandang. ( KPK dikecilkan, tidak superbody lagi, bagaimana punya wibawa menindak pejabat yang korup.

Superbody artinya ia di atas lembaga biasa, semacam Polri atau Kejagung. Siapa sih yang dulu yang bikin KPK dan membuatnya superbody ?? Kenapa ia kini lepas tangan dan membiarkan KPK digerus lembaga yang sedang ditriger untuk dibersihkannya ? Kenapa, kok, saya yang puyeng plus gregetan, sementara dia tenang2 saja menyerahkan pada buaya2 yang akan memamahnya bulat2 tanpa hak/ bukti yang cukup. Baru ke MK minta perlindungan saja, sudah dicokok penyidik Polri lalu dijebloskan ke tahanan. ( soal penyidikan kewenangan adalah wilayah MK, kata SBY. Tahukah SBY, kalau Bibit dan Chandra dijebloskan ke tahanan karena soal penyalahgunaan wewenang ? Polri tak berhak menahan ! Itu wewenang MK atau PTUN. Did he think about that ? Apa dia tidak mencium rekayasanya ? Sebegitu jauh ?? )

Penahanan pejabat publik itu biasa, kata SBY. Serahkan pada proses hukum yang berlaku. Yang penting penegakkan hukum yang transparan dan adil. Apakah 7 bulan ini Antasari, Bibit dan Chandra mendapat perlakuan hukum yang benar dan adil dari Polri dan Kejagung ?? Semua pasal dan dakwaan yang dikenakan tak ada yang benar ! Look the fact, man !! ( baca kliping koran dan tanyai orang KPK, ICW dan penggiat anti korupsi. Jangan mendengar dari Polri dan Kejagung saja ! ).

Bottle necking di pemerintah, rakyat bingung memperbaikinya. Membela KPK dibilang tak konstitusional. Ngomong ada kriminalisasi ( pimpinan ) KPK, nggak disimak. Jadi maunya apa ??

Saya jadi ingat omongan Kwik Kian Gie ketika mengomentari pidato SBY di National Summit, kemarin. Siapa bilang Indonesia tidak bisa ? Ya, semua orang juga sudah pada tahu. 5 tahun ini memang Indonesia .. TIDAK BISA !  Ratusan trilyunan uang rakyat digelontorkan ternyata 99, 99 % -nya untuk pengusaha2 besar. Hanya 0,01 % untuk usaha kecil/ rakyat. Lihat menteri2 perekonomian semuanya masih menggunakan mahzab yang sama, cara yang sama, orang2 yang sama, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 %, penurunan kemiskinan 8-10 %, penurunan angka pengangguran 5-6 %. Pertumbuhan investasi harus digenjot sampai Rp.2.101 trilyun. Bahkan orang2 Widjoyo Nitisastro, mafia Berkeley ini, masih berkantor di Lapangan Banteng.

Mungkin 7 % bisa dicapai, tapi penurunan pengangguran, kemiskinan alias pemerataan ? Tunggu dulu. Bottle necking di mana-mana. Daerah punya otonomi, dan pemimpinnya merasa menjadi raja2 kecil karena merasa setara dengan SBY, dipilih langsung oleh rakyat daerahnya. UU dan peraturan pemerintah sering tumpah tindih menimbulkan kerancuan dan kebingungan sehingga terjadi tebang pilih atau bahkan diabaikan saja. Infrastruktur summit terus, padahal selama 5 tahun ini cuma 50 % saja yang dicapai. Karena investor asing dipaksa harus melaba. ( usul Kwik, pembiayaan jalan tol jangan dari APBN, tapi obligasi pemerintah, yang setelah BEP, tarif tol dicabut dan rakyat bisa menggunakan jalan tol dengan gratis seperti di banyak negara ). Bappenas juga jarang didengar.

5 tahun ke depan mungkin bisa jika SBY bisa bertindak seperti Soekarno, yang “diktator” untuk meraih kemerdekaan dan membentuk bangsa. SBY boleh “diktaktor” dalam pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Sumbat terbesar bangsa ini. Atau Adnan Buyung dkk perlu jadi “diktator” dulu untuk mendesak SBY mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani Antasari, Bibit dan Chandra ? SBY memang tidak perlu memaksa Kapolri mengeluarkan SP3 penyidikan. Tapi SBY bisa menghentikan Kapolri Bambang dan Jaksa Agung Hendarman, kan ? Mereka sudah melanggar pakta integritas, kan ? ( Mereka diminta menandatangani juga, kan ? Is it ? ). Dosa mereka adalah membiarkan proses hukum tidak fair, terutama membiarkan Susno yang konflik kepentingan terus memeriksa pimpinan KPK yang akan menyidik keterlibatannya di Bank Century ? Ia tidak cakap, tak punya sense of crisis, dan tak bisa mengendalikan anak buahnya. Sudah cukup untuk menggantinya yang lebih cakap dan berintegritas.

Well ? Rakyat perlu jadi “diktaktor” dulu untuk menginspirasi SBY ?? We’ll do it, if we have too ..

Jangan ngoceh ngawur, Fachry .. Anda sedang menistakan juga.

Saya juga mohon pada ketua PKS untuk menegur Fachry Hamzah, anggota PKS di Komisi III di DPR. Saya terkaget-kaget mendengar celotehnya yang mengibaratkan KPK menjadi semacam LSM, lalu kita yang sedang menegakkan pemberantasan korupsi dibilang sedang menistakan bangsa sendiri. Ia bicara dalam bab yang berbeda, dan kentara sekali tak mengikuti persoalan KPK sejak awal. Bagaimana bisa mengoreksi UU KPK dan Pengadilan Tipikor ?

Sudah gitu, ngotot lagi, tanpa mau mendengar argumentasi dari nara sumber lain. ICW walau kecil dan LSM, tapi mereka jelas kontribusinya pada pemberantasan korupsi. Mereka sudah bekerja banyak, meski dalam keterbatasan dan intimidasi/ ancaman berbagai pihak. Jauh lebih banyak dari yang sudah dicapai lembaga besar semacam Polri dan Kejagung dalam hal pemberantasan korupsi. Mereka orang2 muda yang patut diacungi jempol dan didukung peranannya dalam mengawal pemberantasan korupsi.

Penistaan itu di luar negeri, warga kita di luar yang terpengaruhi pemberitaan asing yang memang getol mengecilkan kita. Di dalam negeri kita tetap harus giat mengoreksi diri, membuktikan bahwa tudingan Barat itu tidak benar. Salah satunya, mereformasi Polri dan Kejagung, yang masa ini disetir anggotanya yang menyimpang. Itu kewajiban muslim untuk meluruskan yang menyimpang. Bukan kader PKS yang setuju Danang dari ICW, yang harus anda luruskan, Fachry. Anda sendiri harus meluruskan pemahaman anda soal definisi penistaan di luar negeri dan sejarah perjuangan pemberantasan korupsi. Benar kata Danang, Fachry harus banyak baca buku dan kliping koran tentang pemberantasan korupsi sampai hari ini. Jika ia ogah melakukan, saya kira ketua PKS perlu me-recall-nya. Ia seperti pahlawan kesiangan.

Dengan secuil pengetahuan tentang grand design itu ia sudah berani mengecilkan KPK dan ICW yang sudah lebih dulu berjuang di ranah ini. KPK merasa benar sendiri, kata Fachry. Bukankah Fachry juga merasa benar sendiri dengan nyerocos tak mendengar perkataan Danang yang sudah lebih dulu berkiprah dan bertindak. Ketika memasuki sebuah “wilayah” kita harus mencermati siapa saja yang sudah ada di situ dan apa yang sudah mereka lakukan ?

Jangan sampai ketidaktahuan anda ( Fachry ), plus emosi menggebu-gebu terhadap segala yang asing, membuat anda sudah cukup ( merasa paling hebat ), lalu abai untuk mencari tahu seluk beluk persoalan dengan pengetahuan/ dedikasi yang memadai. Hantam sana hantam sini, kontra produktif, merusak tatanan perjuangan yang sudah susah payah dibentuk. Saya harap anda meluaskan wawasan. Berpikir dulu sebelum ngoceh ngawur. Saya tak ingin citra PKS, partai pilihan saya rusak, gara2 mulut anda.

Tagged with: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: