dari Palestina sampai Indonesia

Susno dicopot, 25 perwira Polri dimutasi, kasus Chandra-Bibit akan di SKPP oleh Kejagung.

Posted in indonesia, KPK by nurray on 25/11/2009

SBY & Boediono, masa kampanye pilpres 2009. Akankan mantan gubernur BI ini bisa bertahan setelah hak angket Bank Century digolkan di DPR ?

Sehari setelah presiden SBY menyatakan sikapnya atas kasus Chandra dan Bibit, Polri mulai bersikap tegas dengan mencopot Kabareskrim Komjen Susno Duadji dari jabatannya. Posisi Susno digantikan Irjen Ito Sumardi Junisanyoto, staf ahli Kapolri. Pencopotan itu berdasarkan telegram no 618/XI/2009 tertanggal 24 November. Selain Susno, ada 25 personel Polri yang dimutasi ; 16 perwira tinggi ( pati ) dan 19 perwira menengah ( pamen ) yang berpangkat Komisaris Besar. Susno kini pati di Mabes Polri. Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi ( Wanjakti ) pada Senin ( 23/11/2009 ) melakukan pertemuan. Rapat tsb dihadiri petinggi Polri, diantaranya ; Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara, Irwasum Komjen Yusuf Manggabarani dan Kadiv Propam Irjen Oegroseno.

Sejak SBY menginstruksikan pembenahan di tubuh Kejagung dan Polri, Kejagung mempertimbangkan untuk mereposisi wakil jaksa agung A.H.Ritonga.”Nanti Ritonga akan kami rumuskan. Karena kemarin Bapak Presiden memerintahkan untuk dilakukan pembenahan ke dalam, jadi untuk Bapak Ritonga nanti akan kami usulkan dan kami tetapkan kemudian,”ujar Hendarman di Gedung Kejagung, Jl. Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa ( 24/11/2009 ). Ketika ditanya apa akan ada reposisi di Kejagung, Hendarman menyahut,”Iya, tentu saja.”

Selasa pagi, Mabes Polri menyerahkan berkas Bibit Samad Rianto ke Kejagung. Berkas telah diterima dan kini masih diteliti. Belum ada keputusan untuk dihentikan kasusnya. SBY sudah menyatakan solusi terbaik kasus Bibit – Chandra adalah tidak meneruskan ke pengadilan. Mekanisme penghentiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri dan Kejagung. Kejagung menyatakan butuh 2 minggu untuk memutuskan kasus Chandra dan Bibit. Kejagung akan tetap membuat kasus Chandra lengkap alias P21 ( agar bisa dihentikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan/ SKPP ). ( PR, 25/11/2009 ).

Rekomendasi Tim 8 :

1. Setelah mempelajari fakta2, lemahnya bukti2 materiil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M.Hamzah dan Bibit. S.Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini, Tim 8 merekomendasikan agar :

  • Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 )
  • Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan ( SKPP ) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan ; atau
  • Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas oportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga2 penegak hukum di mana ditemukan berbagai kelemahan mendasar, maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan ;

  • Menjatuhkan sanksi kepada pejabat2 yang bertanggungjawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan
  • Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, dan LPSK, tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga2 tsb, utamanya KPK. Untuk mereformasi lembaga2 penegak hukum tsa, maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukan governance audit oleh suatu lembaga independen

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus ( markus ) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum, maka sebagai shock terapy Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus ( markus ) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat, dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Wijaya dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus2 lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro ; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century, serta kasus pengadaan SKRT Departemen Kehutanan, hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan masukan yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga2 penegak hukum, maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan2 yang jelas untuk pembenahan lembaga2 hukum, termasuk organisasi profesi advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga2 hukum lainnya untuk menegakkan prinsip2 negara hukum, due process of law, hak2 asasi manusia dan keadilan. ( PR, 18/11/2009 )

Demokrat dukung angket Bank Century untuk aborsi ? Uang dikembalikan, tindak pidana gugur ?

Fraksi Partai Demokrat ( FPD ) akhirnya memutuskan mendukung hak angket kasus Bank Century karena ingin kasus yang menyedot uang cenar sebesar Rp.6,7 trilyun tsb jelas dan segera diselesaikan.”Agar terang benderang dan tidak ada lagi rumor2, berita2 yang tak bertanggungjawab dan fitnah yang menyangkut siapapun,”kata Anas Urbaningrum, ketua FPD, sebelum memimpin rapat fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa ( 24/11/2009 ). Rapat tsb mengagendakan penandatanganan hak angket kasus Bank Century oleh seluruh anggota fraksi. Penggunaan hak angket tsb agar fungsi pengawasan dewan terhadap pemerintah menjadi optimal. Hak angket memberi kewenangan pamungkas kepada dewan untuk memanggil paksa siapa pun dalam penyelidikan. Melihat hasil audit investigasi yang diserahkan BPK pada dewan, FPD menilai ada kekeliruan dalam kebijakan pengucuran dana talangan tsb.”Ada kesalahan penerapan peraturan dalam penanganan kasus Century,” tutur Anas.

Anggota Komisi III, Ruhut Sitompul mengatakan, pihaknya menghormati etika politik di mana ada rekomendasi hasil audit BPK. Setelah audit BPK, ternyata ada kejanggalan pelanggaran cena. Siapa pun yang terlibat dalam kasus tsb, Demokrat tidak akan membelanya, termasuk Boediono, Raden Pardede dan Sri Mulyani.

Kejagung tengah membidik proses pidana kasus Century dalam proses pengucurannya. Meski masih meraba, sudah diketahui ada dugaan pidana di sana, kata Jampidsus Marwan Effendi. Pihaknya belum cen memastikan apakah ada tersangka baru.”Sekarang masih cena Hesyan dan Rafat ( pemegang saham Century ). Kita masih cena,”ucapnya.

Pemerintah harus melakukan kanalisasi masalah dalam penyelesaian kasus Bank Century karena pemberian dana talangan ( bail out ) tsb tidak ada kaitannya dengan krisis global, tapi murni cenario berupa perampokan perbankan, ungkap Hendri Saparini, pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit ( TIB ).”Laporan BPK sudah menunjukkan adanya rekayasa. Argumentasi bailout dan berdampak sistemik pun tidak beralasan, dan ini sudah diklarifikasi BPK,”katanya. Saat ini disinyalir ada cenario penyelamatan terhadap Centurygate melalui broker yang akan membantu mengembalikan uang Negara di Bank Century sehingga tidak ada kerugian Negara. Resiko sistemik yang terjadi di awal krisis 2008 justru meningkat akibat kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Boediono, gubernur BI saat itu.Jika cenario ini terjadi, dapat dianalogikan seperti perampok mengembalikan barang2 rampokannya setelah tertangkap, sehingga seolah tak terjadi kerugian akibat tindak pidana tsb, tambahnya. ( PR, 25/11/2009 )

Petisi 28 desak non aktif Sri Mulyani & Boediono. Susahnya jadi pejabat tinggi.

Petisi 28 mendesak wapres sekaligus mantan gubernur BI dan menkeu Sri Mulyani dinonaktifkan, sebagai respon keputusan SBY atas kasus Bank Century dan penanganan hukum Bibit dan Chandra yang dinilai normatif dan tidak kongkrit.”Prinsip kami, ( kasus itu ) adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan pemerintah, yaitu Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI ( Boediono ). Jadi, langkah awal kami ( mendesak ) nonaktifkan mereka,”kata Haris Rusly Moti, anggota Petisi 28, saat mendatangi Fraksi Hanura di Gedung DPR/ MPR RI ( 24/11/09 ).

Petisi 28 terdiri aktivis LSM dan akademisi, antara lain ; Haris Rusly Moti, Bon Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, Adhi Massardi, Ray Rangkuti. Mereka juga meminta agar SBY diperiksa, karena tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono menggelontorkan Rp.6,7 trilyun tanpa sepengetahuan presiden.”Kami menangkap kesan SBY cuci tangan, seolah tangannya bersih dan menyerahkan tanggung jawab ke Boediono dan Sri Mulyani,” kata Haris Rusly, eksponen 1998. Petisi 28 juga menaruh curiga terhadap Fraksi Demokrat karena selama ini mereka menolak angket. Akan tetapi setelah pidato SBY, Fraksi Demokrat berbalik jadi mendukung angket.”Tapi kami tetap mencurigai Demokrat, karena mungkin saja dukungannya disertai niat untuk mengaborsi hak angket,” tambah Haris.

Fraksi Hanura sepakat dengan petisi 28 dan mendukung angket Bank Century.”Kami tidak punya beban dan kami tidak punya dosa terhadap demokrasi,”jata Akbar Faizal, anggota Fraksi Hanura.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, keputusan Komite Stabilitas Sektor Keuangan ( KSSK yang diketuai Sri ) mengenai penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan, bukan merupakan hal yang misterius. Semua keputusan telah memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.”Kami setiap bulan bersama BI dan LPS melakukan monitoring terhadap likuiditas, apalagi waktu krisis,” ujarnya. Sri sempat mengomentari tindakan media yang memberi tekanan psikologis kepada pemerintah ketika kasus Bank Century mencuat.”TV dan media menayangkan antrean nasabah. Buat anda itu berita yang enak, tetapi buat kami itu merupakan tekanan psikologis yang begitu nyata,” ujar Sri. ( PR, 25/11/2009 )

Penyensoran pers sia2. Gunakan UU Pers kalau berurusan dengan pers, pak polisi ..

Media cetak makin keteteran, kalah cepat dengan sumber2 informasi lain. Begitu pula dari segi informasi, peran TV dan radio mulai tersaingi internet, karena saat ini internet begitu mudah diakses diakses di mana-mana. Oleh karena itu, semua usaha penyensoran akan sia2. Anggota DPR RI, Ramadhan Pohan mengungkapkan hal itu pada Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dalam raker Komisi I DPR RI, Senin ( 23/11/2009 ). Anggota Fraksi Partai Demokrat itu meminta dan mengingatkan, agar semua pihak menjauhkan apa pun yang membelenggu kebebasan pers, karena tak sesuai dengan semangat reformasi saat ini.

“Kita harus menghindari hal2 yang menghambat kemerdekaan pers. Depkominfo perlu menyosialisasikan kepada semua pihak, termasuk pada polisi, agar menggunakan Undang2 Pers setiap kali ada kasus menyangkut pers,”kata Ramadhan. Pemanggilan polisi kepada pimpinan koran Kompas dan Sindo jangan pernah terjadi lagi. Apa pun alasannya, pemanggilan itu blunder dan buruk efeknya bagi semangat kebebasan pers yang sudah berjalan baik sekarang ini. Sudah saatnya Depkominfo memberikan ruang dan peran memadai bagi Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) dan Dewan Pers, serta membiarkan kedua lembaga publik ini melakukan fungsi pengawasan atas isi media massa. Depkominfo yang memiliki badan pemantau isi siaran, yaitu Badan Informasi Publik ( BIP ) yang beranggaran besar, mengalokasikan sebagian dananya pada KPI.

Tugas BIP serta KPI tumpang tindih. Pohan menghimbau Menkominfo supaya meminta lembaga penyiaran menggunakan dana CSR ( corporate social responsibility ) untuk membuat program yang mendidik masyarakat. Atau membuat iklan pelayanan publik yang menguatkan semangat Bhineka Tunggal Ika, gerakan anti korupsi, semangat eksperimen di bidang iptek, perlindungan hutan, lingkungan, dsb, ( PR, 25/11/2009 )

Komen Nurray :

Poinnya apa ? Orang bertanya-tanya usai menyimak pidato SBY menyikapi Rekomendasi Tim 8, Senin malam ( 23/11/2009 ). Saya juga mereka-reka apa gerangan yang dimaksud bapak presiden ? Adnan Buyung di Metro TV meraba-raba, ini mungkin gaya orang Jawa yang suka muter2 dulu sebelum sampai ke pokok persoalan. Chandra M.Hamzah di ujung telpon, di hadapan nyamuk pers, di gedung KPK, berupaya mencerna pidato itu sehubungan nasib kasusnya. Mahasiswa & LSM di kantor Imparsial, kecewa dengan jawaban mengambang SBY. Sebagian mengacungkan jempol ke bawah. Ya, beragam reaksi muncul. Aneka tingkah polah. SBY misterius. Apa yang ditakutinya ?

SBY gemetar sama Anggodo, celetuk orang lainnya. Saya menghirup nafas dalam2. Keduanya unik. Anggodo pikir pendek, tak tahu malu, hanya memikirkan diri sendiri, juga doyan menghindar dari tanggung jawab, buah ulahnya merusak lembaga penegak hukum. Sebetulnya ia powerless. Nothing. SBY pikir panjang ( begitu panjangnya, sampai harus didesak untuk segera membuat keputusan ), sangat jaim ( jaga image/ citra ), memikirkan 230 juta orang ( semoga ), mendelegasikan sebagian keruwetan pikirannya pada tim2 & lembaga2 ad hoc yang dibuatnya. Jelas powerfull ( dengan hak prerogatif-nya, diantaranya abolisi jika Jaksa Agung tidak mau/ bisa mengeluarkan SKPP ). He’s somebody, obviously. Our president, gitu loh

Jelasnya, saya masih memilih SBY daripada Anggodo. Meski beliau banyak mengecewakan saya belakangan ini. Namun, saya belum melihat calon lain yang lebih mantap dari SBY saat ini. Pemerintahan SBY juga masih bisa menorehkan prestasi. Kita harus apresiasi, seperti apresiatifnya Tumpak Hatorangan ( ketua KPK sementara ) terhadap pidato tanpa teks SBY kemarin. Saya baca koran pagi ini ; Susno dicopot dari Kabareskrim, 25 pati dan pamen dimutasi, Ritonga akan direposisi dari jabatannya sebagai wakil jaksa agung, Hendarman Supandji akan meneliti kemungkinan SKPP pada kasus Bibit & Chandra dalam 2 minggu. Ada kemajuan. Kita tunggu apa hasil nyata pertemuan SBY dengan berbagai pihak sebelum memutuskan sikapnya kemarin. Mungkin SBY tidak ingin terang-terangan memihak atau mengenyampingkan salah satu pihak. Tidak ingin berat sebelah di depan publik. Keberatan & instruksi2-nya yang detail sudah disampaikan secara 4 mata dengan pihak2 yang dipanggilnya. Agar Polri dan Kejagung tidak kehilangan muka. Well ? Kita tunggu tindakan2 kongkrit SBY dalam 2 minggu ke depan. Bagaimana markus akan disikat, Anggodo dibekuk, pembenahan lembaga dilaksanakan, dsb. Minimal strateginya sudah terlihat.

Soal Bank Century, saya pernah mendengar anggota Komisi XI di “Kick Andy” mengatakan, masalah Bank Century sebetulnya mudah saja. Ibarat sebuah keluarga, SBY sebagai bapaknya perlu nyelentik kedua anaknya yang nakal, yaitu Bank Century dan LPS. Agar uang para deposan kecil kembali, dan mereka bisa melanjutkan hidupnya. Saya dengar, sebagian mereka juga mengatakan, pokoknya, yang penting uang mereka di Bank Century bisa mereka ambil lagi. Tidak muluk2. Jika ini bisa dilakukan, persoalan hukumnya bisa lebih santai dikerjakan. Orang2 yang bersalah dan gegabah tentu harus diberi sanksi sepadan sehingga mencegah perbuatan serupa di masa datang. Tapi tensinya tak membuat kita tercekik, dan tidak membuat pekerjaan utama kita terbengkalai. Keputusan yang diambil dalam waktu yang lebih tenang, badan lebih segar, tentu hasilnya lebih bagus.

Saya pernah mengalami masa2 overload, beban pikiran terlalu banyak, sehingga ketika memutuskan sesuatu, tidak optimal hasilnya, bahkan kadang gagal total. Banyak peristiwa merudung kita setahun ini. Bad year, said Mama Laurens. Mungkin beban ini juga menimpa SBY, Boediono dan Sri Mulyani. Feeling saya mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik, sebatas kemampuan mereka. I don’t know what to say. Semoga Allah Swt memutuskan yang terbaik buat mereka dan bangsa ini. Ia yang Maha Bijaksana dan tahu segala-galanya. Saya hanya bisa berdoa dan mengharapkan yang terbaik.

NB : Tentang Bonaran Situmeang, pengacara Anggodo, saya ingin komunitas pengacara memberangus ocehannya/ kebohongannya. Saya sudah benar2 pegal mendengarnya. IDI punya sanksi jika anggotanya melakukan malapraktek. Apakah Ikatan Advokat tak punya cara untuk menertibkan anggotanya yang merusak lembaga penegakan hukum dengan praktek mafia-nya ? Apa kalian tidak pegal ?

Tagged with: ,

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. fatih said, on 25/11/2009 at 16:07

    Keputusan presiden SBY yang sangat dinantikan ternyata membuat kecewa publik.Pernyataan yang mengambang, tujuannya pasti menyelatkan muka dua lembaga tinggi (POLRI dan Kejagung) atau bisa juga kapolri dan jaksa agung.Padahal lebih terhormat kalau seandainya memang ada kesalahan, akan lebih baik dan terhormat diakui.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: