dari Palestina sampai Indonesia

PKS & Golkar nakal + koalisi retak = konstitusi + rakyat bahagia

Posted in indonesia, KPK by nurray on 12/02/2010

Antasari Azhar di PN Jaksel. Putusan majelis hakim untuk mantan ketua KPK ini penjara 18 tahun. Ia langsung menyatakan banding, yang langsung didukung riuh tepuk tangan teman pers & pendukung. Demikian pula, Williardi Wizar yang dihukum 12 penjara dan Sigid Haryo 15 tahun. Rupanya ada serangan fajar, sehingga para hakim hanya menyalin BAP rekayasa penyidik pada pertimbangannya, meski fakta2 persidangan membuktikan dakwaan JPU keliru. Tak terbayang azab yang diterima SBY, terkait puluhan penegak hukum dan saksi yang bersumpah palsu dan perbuatan nistanya menjungkirbalikkan tatanan hukum di negeri ini, demi menutupi skandalnya dengan Boedi Sampoerna di Bank Century. Semoga azab segera turun, dan SBY dimakzulkan. Dengan demikian Antasari Azhar bisa mendapat hakim yang cerdas, berani dan berintegritas di Pengadilan Tinggi. Tak ada tekanan lagi untuk memberi putusan hukum yang bermutu.

Partai Golkar menegaskan, tidak ada ikatan kontrak koalisi dengan partai Demokrat. Golkar menandatangani kontrak koalisi dengan presiden SBY, kata ketum Golkar, Aburizal Bakrie. Partai lain semua berkoalisi dengan pemerintah. Plt presiden PKS, Luthfi Hasan mengatakan, PKS sepakat bahwa adanya kebijakan bail out telah menjauhkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi di AS. Namun, kompromi yang dicapai di tingkat elit partai ditepis anggota PKS di pansus, Misbakhun.”Proses di pansus menunjukkan bahwa kebijakan bail out memang hanya untuk membiayai bank yang dirampok oleh pemiliknya, bukan untuk menyelamatkan perbankan dari krisis global.

Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menyesalkan upaya kompromi untuk mengebiri hasil akhir pansus. Jika pansus masih mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, hal itu membuktikan konstitusi di Indonesia berjalan dengan benar.”Dalam sistem tata negara kita, tidak dikenal adanya koalisi. Jika PKS dan Golkar tetap berani sedikit ‘nakal’ dan koalisi dinilai retak, yang berbahagia adalah rakyat dan konstitusi kita.” Presiden bertanggung jawab secara konstitusional atas kebijakan bail out tsb, karena Menkeu/ ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK ) sebagai pengambil kebijakan bail out berada di bawah presiden.

Bachtiar Aly, pakar komunikasi UI, mengatakan, SBY perlu melakukan refleksi dan evaluasi, merumuskan parameter serta batas koridor kesepakatan koalisi. ”Sekarang ini yang terjadi kan interprestasi masing2 parpol koalisi. Ada yang menganggap, membuka kasus Bank Century itu merupakan salah satu komitmen. Tetapi sebaliknya mengatakan tidak demikian. Presiden seharusnya  tak usah khawatir terhadap Pansus Century. Kalau galau, itu akan repot sendiri,”katanya dalam diskusi “Krisis Kepemimpinan dan Maraknya Kelompok Kepentingan” di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Jumat ( 5/2/2010 ).

Tunjukkan sikap : seizin, sepengetahuan atau .. dalang utama ?

Adnan Buyung Nasution mengatakan, presiden SBY harus menunjukkan sikap terkait bail out Century agar kasus itu tidak berlarut-larut. Apakah membenarkan kebijakan itu, seizin atau sepengetahuannya ? Atau dikeluarkan tanpa sepengetahuannya ? Atau ia melarang tetapi tetap dilaksanakan ? Sebagai presiden, SBY tak boleh menyatakan tidak tahu menahu persoalan itu, karena salah satu yang terlibat dalam pengeluaran kebijakan itu adalah pembantunya di kabinet. Kalau menganggap menterinya salah, ambil tindakan. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti kasus Bibit – Chandra, kata Adnan dalam diskusi bertajuk “Memprediksi Rekomendasi Pansus Century, Apakah Demokrasi Terancam ?” di Jakarta, Minggu ( 7/2/2010 )

Nurray said :

“Adnan Buyung tak usah didengar ! Dia sudah tidak dipakai di Wantimpres ! Pemanggilan JK kemarin juga tak perlu !” teriak Ruhut Sitompul berapi-api. Terdengar suara huu .. dari balkon tempat wartawan menyimak jalannya rapat Pansus Century. Poltak yang berpromosi siap menjadi menteri itu menoleh geram. “Diam !!”

Sepertinya, kita terlalu memberi ‘panggung’ kepada Ruhut selama ini. Orang2 semacam ini punya pola pikir yang nyleneh. Baginya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Sebagian orang Sumatera, orang Yahudi dan Cina punya konfigurasi otak yang mirip. Otak kiri/ materi lebih dominan dari otak kanan/ spiritual/ kebaikan. Mereka menghormati uang, bukan manusia. Terlihat manis ( menjilat ) pada orang yang memberi status atau uang kepadanya. Tak peduli kejahatan yang diperbuat pemberinya. Mereka hanya peka jika dirinya tersinggung, sebodo amat jika dia menyinggung atau mempermalukan orang di depan publik. Lagi2 dengan otak yang tak mampu memindai kebenaran. Ia merasa unggul jika berhasil menghina orang lain. Sangat fisikal dan tidak proporsional.

Seperti pelaku KDRT, yang mengelus pasangan yang sudah ia buat babak belur, setelah itu ia gebuki lagi tak lama waktu berselang. Meminta maaf, sekedar si korban mau bertahan bersamanya, dan menerima pelampiasan amarahnya yang tak terkendali. Lagi dan lagi. Ucapan merendahkan berulang-ulang dilontarkan pelaku, agar si korban merasa tak berharga dan pasrah diperlakukan dengan buruk. Manipulatif. Ruhut seperti itu. Setelah memaki-maki rekannya di Pansus ( atau lawannya di mana saja ) di depan kamera teve yang disiarkan di seluruh Indonesia, disaksikan jutaan pemirsa, Ruhut sok akrab merangkul dan ‘berbaik-baikkan’ lagi dengan lawan adu mulutnya di belakang kamera/ panggung Senayan. Kamuflase, untuk menutupi ketidakmampuannya mengendalikan diri. Dengan tertawa-terbahak, berakrab-akrab, Ruhut tak perlu bersusah payah setetes keringat pun untuk memperbaiki diri. Biar orang lain saja yang capek memanjangkan urat sabar/ toleransinya. Tipikal pemalas yang ingin usaha sekecil-kecilnya dengan untung sebanyak-banyaknya, meski menginjak-injak harga diri orang lain. Emang gue pikirin ? ( EGP )

Kalau Ruhut dibiarkan bertingkah seperti itu, akan ditiru banyak orang sikap buruknya. Orang ini berpikir kalau bikin heboh lalu di-syut dan ditayangkan berulang-ulang di teve itu artinya dia hebat, top abis. Error, kan ? Apa kalian ( anggota Pansus Century ) tidak merasa, orang ini disusupkan untuk mengintimidasi kalian ? Setiap pertanyaan/ permintaan yang memajukan penyelidikan ke dalang utama kasus ini, ia jegal. Hak kami/ rakyat untuk mendapatkan kebenaran dari penyelidikan kalian menjadi terganggu karena ulahnya. Semata, karena ia kutu loncat dari Golkar ke Demokrat, ( menjilat ) membela-bela SBY, berharap menjadi menteri ( ngeles-nya siap ), ia dibiarkan terus menjadi badut di Pansus ?  Bahkan, pemirsa yang pro-Demokrat, komplain dengan pemasangan orang macam Ruhut untuk mewakili citra Demokrat. Urat malu Ruhut sudah dol.

Orang sama2 dari Sumatera pun tak berharga buatnya. Orang dari Golkar, tempatnya dulu, juga dipermalukan. ( Padahal, mereka lebih senior darinya dan menjunjung kebenaran/ integritas ). Tak ada kesetiaan dan rasa hormat pada yang lebih tua, kecuali orang yang memberi kekayaan dan status kepadanya. Bajingan sekalipun. Sungguh, contoh buruk bagi generasi muda yang menontonnya. Apa radarnya tak menangkap, di balik vonis mati Antasari Azhar, dibunuhnya Nasrudin, matinya mertua nasabah Century, penahanan Bibit-Chandra, penyelewengan dana bail-out Century, ada peran sentral SBY. Ia tega mengorbankan orang2 tak bersalah ini demi Budi Sampoerna, penyandang dana kampanye dan yayasannya, ( juga citranya sendiri ).

Pencopotan sekjen Gerindra, ditahannya mantan Mensos dari Partai PPP, Dudhie Mamun Murod dari PDIP ( sementara yang lain dalam kasus yang sama tidak/ belum ) gara2 orang ini. Parpol pembangkang sedang diintimidasi. SBY kemarin PDKT ( pendekatan ) dengan TNI ( latihan pemantapan terpadu Korps Marinir tahun 2010 di Lampung ), dengan pers ( peringatan Hari Pers Nasional ke 64 di Palembang ) dan Polri ( minta pengemplang pajak diburu, sasarannya ketum Golkar yang menunggak 2,1 triliun itu takluk/ disibukkan sehingga Golkar yang garang di Pansus bisa dijinakkan ). Jika otak dan nurani Ruhut jalan, jika ia merasa wakil rakyat sejati, dan bukan wakil SBY/ ego/ ambisinya, maka Ruhut takkan membabi buta membela yang salah/ bayar. Jika SBY benar, ia takkan jungkir balik ke sana kemari mencari dukungan atau menekan yang berbeda. Allah dan kebenaran-Nya akan melindungi. SBY hanya perlu kalem dan berdoa.

Mungkin di posting di terdahulu, saya bilang pemakzulan tak berhasil jika tak didukung TNI, maka SBY pun melakukan pedekate dan memberi janji2. Didampingi Panglima Jenderal TNI Djoko Santoso dan sejumlah petinggi TNI, SBY melakukan pendaratan menggunakan tank amfibi jenis landing vehicles track ( LVT ) di perairan Pantai Caligi, Lampung, Minggu ( 7/2/2010 ). SBY meninjau latihan pemantapan terpadu Korps Marinir tahun 2010.

Tapi SBY tidak begitu, kan ? Bukannya tenang dan membiarkan proses pansus berjalan dengan benar, ia bertingkah seperti orang yang hampir ketahuan belangnya. Ruhut juga begitu. Kalau tidak salah, ngapain kebakaran jenggot ? Stay cool aja, kayak Anas Urbaningrum tuh. Saya lihat secara keseluruhan kerja Pansus masih di track yang benar. Ingin mengungkap siapa penjahat di balik skandal Century, selain Robert Tantular. Agar Indonesia tidak kebobolan lagi. Dan, tidak terjadi lagi bank2 digagalkan menjelang pemilu untuk mengeruk dana kampanye atau uang pesangon jika pejabat lengser.

Perbuatan buruk baru berhenti jika dihukum. Cara menghentikan ulah Ruhut, abaikan dia. Kucilkan dia. Menyingkir saja jika tangannya mulai merangkul mengajak berbaik-baikan ( enak di dia, sepet di orang lain ). Tak perlu tertawa dengannya. Wartawan jika ingin membalas hardikan Ruhut. Gampang. Jangan pernah beritakan apa pun tentangnya. Secuil pun. Biarkan ia jadi invisible man. Tak terlihat. Toh, kontribusinya juga tidak ada dalam mengungkap kebenaran. Hanya menjadi penggembira yang menghabiskan waktu kita saja. Jangan berikan ‘panggung’ lagi untuk dia. Jangan buat dia ge-er lagi. Kehadirannya tak bermanfaat selama di Pansus. Cuma bikin kegaduhan yang menyebalkan. Anas, bisa minta me-recall makhluk berisik yang satu ini. Jika Demokrat terpuruk setelah skandal ini terbongkar, reputasi Anas masih cukup baik untuk dilirik partai lain yang masih eksis. Pikirkan untuk jangka panjang. Pikirkan rakyat yang sudah memilih anda. Pikirkan Allah yang telah memberkahi anda selama ini. Kebenaran dari-Nya tak pernah berubah sepanjang masa. Berlaku sama dari sejak alam semesta diciptakan hingga kiamat nanti. Berpihaklah pada yang benar. Benar menurut-Nya. Bukan Demokrat atau SBY, apalagi Poltak. Jaga integritas anda untuk karir politik anda ke depan.

Jika suara Ruhut terus dipakai untuk membela orang yang menguntungkan dirinya, meski salah, saya berdoa agar Allah mencabut pita suaranya. Selamanya. Daripada dipakai untuk hal2 yang salah/ merusak, termasuk menggagalkan upaya rakyat menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. We’ll see .. who will he become ..

Tak gentar ancaman koalisi. Utamakan kepentingan bangsa.

Yang diperlukan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang kuat, yang mampu menerapkan model kepemimpinan yang kuat pula, kata Dr.R.Siti Zuhro, peneliti utama LIPI. Rakyat sudah lelah. Kelompok masyarakat sipil tengah menggugat kepemimpinan nasional. Pemerintah, dan supra struktur politik ( eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi2 ) tak boleh menyerah. Demokrasi berbasis konstitusi, pilihan bangsa ini, harus dipelihara dan diselamatkan. Jika ada indikasi pidana dibalik aliran dana talangan Bank Century, presiden harus mendorong penyelesaian hukum atas kasus ini oleh KPK. Jika diabaikan, masyarakat akan kecewa dan tak percaya lagi pada pemerintah. Akumulasi ‘salah urus’ negara yang akut ini jangan lagi dibiarkan.

Lingkar Madani untuk Indonesia ( Lima ) mendukung sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) yang menyatakan, pengucuran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century menyimpang. Lima meminta agar kedua partai ini tak mundur dari sikapnya.”Sudah selayaknya temuan2 yang sangat mendasar tsb dinyatakan dengan sejelas-jelasnya, agar dapat menjadi pelajaran penting dan penghukuman kepada siapa pun yang bermain-main dengan dana rakyat,”kata Ray Rangkuti, direktur Lima, dalam siaran persnya. PKS dan Golkar tak boleh gentar atas ancaman koalisi. Tidak ada kata mundur bagi kedua partai mitra koalisi Demokrat. Jika berubah sikap lagi, nama PKS dan Golkar bisa tercoreng. Meninggalkan koalisi jelas jauh lebih terhormat dan elegan, demi mempertahankan prinsip, daripada menjaga keutuhan koalisi, semata 2-3 jabatan kursi kabinet. Jika mundur karena koalisi, hal itu menandakan, orientasi partai politik masih mendahulukan hasrat mereka daripada membela kepentingan bangsa.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( FPDIP ) menyimpulkan 4 lembaga terkait masalah hukum, yaitu Bank Indonesia ( BI ), Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK ), Komite Koordinasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ). Pengungkapan kasus ini hampir memasuki babak akhir. Data2 yang berhasil dikumpulkan Pansus Angket Bank Century telah diserahkan ke KPK untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. ( PR, 8/2/2010  )

7 : 2  Menolak atau menerima bail-out Century. Intimidasi di tebarkan FPD.

Mayoritas fraksi menilai ada indikasi pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ( FPJP ) dan Penyertaan Modal Sementara ( PMS ) terhadap Bank Century. Pandangan awal fraksi2 tsb untuk mengetahui hasil kinerja Pansus selama 2 bulan terakhir, sebelum memberikan pandangan akhir fraksi dalam paripurna DPR RI pada 4 Maret 2010 mendatang. Tujuh fraksi menyatakan terjadi pelanggaran, dan hanya 2 fraksi ( Partai Demokrat/ FPD dan Partai Kebangkitan Bangsa/ FPKB ) yang menyatakan pemberian dana talangan tak ada masalah. Diduga kuat terdapat tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan dalam proses merger-akusisi 3 bank menjadi Bank Century, penalangan dana melalui Lembaga Penjaminan Jangka Pendek ( LPJP ), Lembaga Penjamin Sementara ( LPS ), dll.

Fraksi Golkar, PDIP dan PKS berpandangan sama, yaitu terjadi penyimpangan, tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan sehingga pihak2 terkait seperti BI, pejabat LPS, KSSK harus bertanggung jawab. Agun Gunandjar Sudarsa, jubir FG, menegaskan, uang yang digunakan untuk dana talangan Bank Century melalui LPS adalah uang negara. Golkar menemukan 59 penyimpangan, meliputi ; 15 penyimpangan dalam proses merger, 4 penyimpangan dalam PMS, 21 penyimpangan dalam pasca merger, 8 penyimpangan dalam proses LPJP, dan 11 penyimpangan dalam bail out Bank Century. FPG menyimpulkan, telah terjadi kejahatan perbankan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara selama pemberian dana talangan Century. FPG mengusulkan dibuat RUU Otoritas Jasa Keuangan.

Fraksi PDIP menegaskan, terdapat pelanggaran hukum, korupsi dan pemberian dana talangan Century tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pelanggaran itu terjadi sejak merger, LPJP, perubahan peraturan BI yang dilakukan beberapa jam sebelum pencairan dana talangan Century melalui LPJP dan pemberian dana talangan melalui PMS, kata Eva Kusuma Sundari.

Andi Rahmat, jubir FPKS, menyatakan angket skandal Century bukan untuk kepentingan pragmatis dan jangka pendek, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, khususnya dalam menata sistem keuangan negara. Apalagi, kejahatan perbankan sudah terjadi sejak lama, baik skandal BLBI, Bank Bali, dll yang tak pernah terungkap seterang-terangnya, bahkan pelakunya tidak diproses secara hukum. Khusus dalam skandal Century, BI membiarkan bail out Century yang terbukti sebagai bank gagal dan  memanipulasi data dan surat2 fiktif.

Fraksi Partai Demokrat ( FPD ) yang dibacakan Ahsanul Kosasih menjelaskan, pemberian dana talangan Century sudah tepat dilakukan untuk menyelamatkan ancaman krisis global yang terjadi di AS, Eropa, Inggris, yang melakukan nasionalisasi perbankan. Bahkan, Jepang dan Cina melakukan hal yang sama. Bail out itu untuk mengatasi krisis, sehingga pemerintah harus kerja keras dalam menghadapi kebangkrutan di sektor investasi, perbankan dan pengangguran ( PHK ). Tanda2 ancaman krisis tsb adalah kurs dolar AS yang terus melonjak dari Rp.9.300 menjadi Rp.12.100. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dan dampak psikologis yang berakibat banyak bank tutup. Oleh karena itu diperlukan Perppu no.2, no.3 dan no.4 / 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan ( JPSK ). Bank Century yang terus memburuk yang semula diperlukan Rp.689 miliar menjadi Rp.6,7 triliun, setelah KSSK memutuskan Century harus diberi dana talangan pada 20 November 2008 dan Century bisa berdampak sistemik. Namun, FPD mengakui jika BI tak tegas dalam proses merger Century. Akan tetapi, dalam PMS, melalui LPS dan KSSK menilai tidak terdapat unsur melawan hukum.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, meski bersifat kesimpulan awal, pandangan awal Panitia Khusus Angket Bank Century menunjukkan belum ada deal antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Justru, dengan sikap FPG dan FPKS yang kukuh, membuat mitra koalisi yang tadinya dianggap lunak, malah menjadi garang. Fraksi lain seperti FPPP dan FPAN ikut-ikutan garang, kata peneliti senior LSI, kondisi ini membuat posisi SBY ke depan lebih sulit dan dilematis. ( PR, 9/2/2010 )

Budi Sampoerna diperiksa KPK. Kronologis bail out digelontorkan

Tim penyelidik KPK memeriksa pengusaha Budi Sampoerna dalam kasus Bank Century, kata Johan Budi, jubir KPK. Tim meminta penjelasan Budi tentang aliran dana yang diterima Bank Century dari BI dan LPS. Budi adalah deposan terbesar Bank Century, yang namanya mencuat setelah publik mengetahui sengketa dana simpanannya dan upaya penyelamatan dana yang tersimpan di Bank Century. Kasus Century mencuat setelah publik mengetahui pengucuran dana BI dalam bentuk FPJP pada Bank Century. Pengucuran FPJP berawal ketika Bank Century mengajukan permohonan repo aset kepada BI Oktober 2008 Rp 1 triliun karena mengalami kesulitan likuiditas. Namun, menurut audit BPK, BI memproses permohonan itu sebagai permohonan FPJP. Saat diajukan, rasio kecukupan modal ( CAR ) Bank Century 2, 35 %. Padahal, Peraturan BI nomor 10/26/PBI/2008 menyatakan, bank harus memiliki CAR minimal 8 % untuk mengajukan permohonan pendanaan.

Tanggal 14 November 2008, BI mengubah Peraturan BI tsb sehingga bank yang memiliki CAR positif bisa mengajukan permohonan. Padahal, saat itu hanya Bank Century yang rasio kecukupan modalnya di bawah 8 %. BI tetap mencairkan FPJP kepada Bank Century sejak 14-18 November 2008 hingga mencapai Rp. 689 miliar. Pada bulan yang sama, Bank Century juga menerima kucuran dana LPS hingga mencapai Rp. 6,7 triliun. Pengucuran dana LPS itu bermula ketika BI melalui Rapat Dewan Gubernur pada 20 November 2008 menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan itu kemudian disampaikan kepada Menkeu selaku Ketua KSSK melalui Surat Rahasia nomor 10/232/GBI/ Rahasia tanggal 20 November 2008. Kemudian KSSK mengadakan rapat pada 21/11/2010 dini hari dari pukul 00.11 dan dilanjutkan dengan rapat tertutup pukul 4.00 – 6.00 WIB. Rapat tertutup itu dihadiri Menkeu Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK, ketua LPS Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dan Gubernur BI Boediono sebagai anggota KSSK.

Rapat itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat Komite Koordinasi yang dihadiri Ketua KSSK, Gubernur BI dan Dewan Komisioner LPS. Peserta rapat sepakat menyatakan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyetujui aliran dana penanganan Bank Century melalui LPS. BPK berkesimpulan, BI tidak memberikan data mutakhir mengenai kondisi Bank Century sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. ( PR, 4/2/2010 ).

Tambahan : dana bail out mengalir dari  20 November 2008 – 10 Agustus 2009, meski Perppu yang memayunginya sudah tak berlaku sejak 18 Desember 2008. Seorang profesor dari UI mengatakan sejak itu yang digunakan adalah peraturan LPS.

Pimpinan DPR dukung pansus panggil SBY

Ketua PPATK, Yunus Husein, mengungkapkan data baru mengenai indikasi transaksi anggota DPR yang juga tokoh parpol  yang mencurigakan terkait dengan nasabah Bank Century. Namun, hasil penelitian dan klarifikasi dengan bank menunjukkan profil penerima aliran dana tsb berbeda dengan profil pejabat negara dan tokoh parpol sebenarnya. Dana dari Bank Century yang ditalangi LPS sebesar Rp 6,7 triliun mengalir ke rekening nasabah pada 63 bank. PPATK belum menemukan nama2 yang terlibat dalam aliran dana Century seperti disebut aktivis Benteng Demokrasi Rakyat ( Bendera ), setelah konfirmasi ke 112 bank.

Wakil ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan, pimpinan DPR mendukung keinginan sejumlah fraksi yang akan memanggil SBY guna dimintai penjelasan terkait Bank Century. Namun, jika harus meminta penjelasan itu, lebih baik Pansus memutuskan terlebih dahulu agar seragam. Karena, Pansus yang lebih mengetahui, memahami, dan mendalami persoalan yang sebenarnya sehingga kalau Pansus mengusulkan meminta penjelasan kepada presiden, pimpinan DPR mengikuti saja. Dengan demikian, persoalannya tidak terlalu rumit.

Anas Urbaningrum, ketua FPD mengakui, partainya telah mengevaluasi dan menyiapkan langkah2 terhadap parpol koalisi terkait sikap mereka dalam pandangan awal atas kasus Century. Akbar Faizal, anggota pansus dari Fraksi Hanura, mengatakan, justru yang bisa berubah dalam rekomendasi akhir Pansus adalah pandangan awal Demokrat dan PKB yang menyatakan dana talangan sudah sesuai UU.

Kwik Kian Gie menyebutkan Sri Mulyani dan Boediono sebagai orang yang paling bersalah dalam kasus Century. Sebab saat itu keduanya adalah pihak yang bersikukuh mengucurkan dana talangan ke Century sebesar Rp 6,7 triliun. Menurut Kwik, upaya yang dilakukan Partai Demokrat yang meminta perombakan ( reshuffle ) kabinet terkait banyaknya partai koalisi yang tak bisa mengendalikan kadernya di Pansus, dinilai berlebihan. PD mempertaruhkan kredibilitasnya hanya membela 2 orang yang sama sekali bukan kadernya, tidak berkeringat sama sekali dalam pembentukan kabinet ini. Kenapa begitu ? Apakah kedua orang itu begitu hebatnya ?, ujar Kwik usai Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia ( AEPI ) di Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa ( 9/2/2010 ).

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq yang juga wakil ketua Pansus Bank Century menyatakan, presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dana talangan Century. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Boediono dan Sri Mulyani ( PR, 10/2/2010 ).

SBY hadiri peringatan Hari Pers Nasional ke 64. Sensor pribadi, krn bukan demokrasi media.

“Pers sekarang ini menjadi salah satu elemen yang powerfull di Indonesia. Pastikan power, kekuasaan, dan kekuatan itu digunakan secara konstruktif,” kata SBY di Palembang, Selasa ( 9/2/2010 ). Presiden mengingatkan, demokrasi yang sedang dikembangkan Indonesia adalah demokrasi yang berbasis masyarakat dan bukan berbasis pada negara atau media. Oleh karena itu, pers hendaknya menjaga keseimbangan informasi dan melakukan sensor pribadi.

Selain berpidato, presiden juga menyaksikan penandatangan ratifikasi standar perusahaan oleh 18 perusahaan yang dituangkan dalam Piagam Palembang. Kedelapan belas pemilik ( yang mewakili ) perusahaan pers nasional itu adalah H.Syafik Umar ( Grup Pikiran Rakyat ), Dahlan Iskan ( Jawa Post Group ), Agung Adiprasetyo ( Kompas Gramedia Group ), Ahmad Mukhlis Yusuf ( Perum LKBN Antara ), Syafril Nasution ( MNC Group ), Chairul Tanjung ( Transmedia Group ). Budiono Darsono ( Detikcom Group ), Haryono ( LPP TVRI ), Kukrit Suryo ( Suara Merdeka Group ), Taruna Jasa Said ( Waspada Group ), ABG Satria Narada ( Bali Post Group ), Sofyan Lubis ( Pos Kota Group ), Ilham Bintang ( Bintang Media Group ), Erick Thohir ( Republika Group ), Svida Alisyahbana ( Femina Group ), James Ryadi ( Jakarta Globe Group ), Fahry Muhammad ( Smart FM Group ) dan Dodi Reza ( Panji Media Network ). Mereka berkomitmen ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab.

Puncak HPN juga ditandai dengan pemberian penghargaan “Number One Press Card”, karya jurnalistik Adinegoro, “Spirit Journalism”, dan penghargaan Pena Emas kepada Gubernur Sumatera Selatan H.Alex Noerdin, dan mantan Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam. Penerima “Number One Press Card” antara lain ; H. Syafik Umar, Rosihan Anwar, Jacob Oetama, Ishadi S.K, Herawati Diah, Bambang Harymurti, Pia Alisyahbana, Karni Ilyas, Suminta Tobing dan Dahlan Iskan.

SBY juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman ( MOU ) Sekolah Jurnalistik, Sekolah Jurnalisme Indonesia ( SJI ) yang digagas kalangan pers, Kementerian Pendidikan Nasional, UNESCO dan pemerintah daerah ( Ant/PR, 10/2/2010 )

5 kegagalan SBY setelah 5 tahun 100 hari.

Pemerintahan presiden SBY dinilai gagal bukan dalam 100 hari pemerintahannya sejak dilantik 20/10/2009. Namun SBY dinilai gagal membawa perbaikan di Indonesia, karena ia sudah diberi mandat oleh rakyat selama 5 tahun kepemimpinannya di periode pertama di tambah 100 hari dalam periode kedua yang berpasangan dengan Boediono. Meski mosi tidak percaya versi kekuasaan rakyat di jalan itu tidak ditujukan untuk menggulingkan Yudhoyono, pengunjuk rasa akan mendukung pemakzulan yang berjalan sesuai konstitusi.”Ini bukan sekadar guling menggulingkan. Karena saat 1998 presiden digulingkan pun, ternyata masalahnya tidak selesai. Tetapi kalau Yudhoyono dimakzulkan sesuai kontitusi, kami mendukung. Pemakzulan itu tidak haram,” ujar Usman Hamid, salah seorang koordinator Gerakan Indonesia Bersih ( GIB ) di sela2 aksi unjuk rasa.

Unjuk rasa yang diikuti sekitar 150 elemen masyarakat itu dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia ( HI ) Jakarta dan berakhir di istana merdeka. Unjuk rasa dari kelompok buruh, mahasiswa, akademisi, aktivis, dll berlangsung aman, meski diwarnai kericuhan kecil. Usman yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) mengatakan, dalam 100 hari itu seharusnya Yudhoyono sudah bisa melanjutkan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam periode pertama. Namun, SBY tidak tegas untuk mewujudkan visi misinya, dan malah terkesan tidak memiliki keberanian. Contoh, dari sektor ekonomi, seharusnya SBY bisa mencegah kebijakan perdagangan bebas untuk dilakukan sekarang sampai setiap lini masyarakat siap. Dalam 100 hari tak satupun kebijakan yang memberi perlindungan terhadap buruh migran meski ada 1.018 buruh migran tewas pada tahun 2009 saja. Dalam 100 hari SBY bisa mengajukan RUU tentang mineral dan gas yang telah menyiksa rakyat kecil, tapi itu tidak dilakukannya. Dalam sektor hukum, SBY hanya berkonsentrasi pada kasus2 baru, sementara kasus lama seperti BLBI tak terselesaikan.

Meski menyuarakan hal2 yang sedikit berbeda, unjuk rasa Kamis kemarin ( 28/1/2010 ) memiliki kesimpulan yang sama. Ada 5 tuntutan yang disampaikan ;

  1. SBY gagal melindungi perekonomian nasional sehingga berjuta hektar lahan dikuasai asing dan perdagangan bebas diberlakukan meski rakyat tidak siap.
  2. SBY gagal menegakkan Indonesia sebagai negara hukum, karena lembaga hukum dinilai sudah tidak memiliki  wewenang lagi. Contoh, langkah politis yang dilakukan SBY dengan mengumpulkan pimpinan lembaga hukum yang independen di Bogor.
  3. SBY gagal melakukan upaya pemberantasan korupsi. Meski Bibit-Chandra dikatakan sudah bebas dari proses hukum, pihak yang melakukan kriminalisasi itu sampai sekarang belum terungkap dan belum ditahan.
  4. SBY gagal melindungi buruh, tani, nelayan dan rakyat miskin.
  5. SBY gagal dalam upaya menyehatkan dan mencerdaskan rakyat. Buktinya, komersialisasi dunia pendidikan dan dunia kesehatan sehingga rakyat sulit mendapatkan haknya atas 2 hal tsb karena biaya yang besar.

Aktivis GIB lainnya, Effendy Ghazali berpendapat, presiden harus mendengar aspirasi pengunjuk rasa karena itulah suara rakyat yang nyata. SBY harus melihat rakyat secara langsung, jangan hanya menerima laporan dari stafnya yang selalu bagus2 saja.”Janganlah presiden hanya mendengar suara surve atau pakar. Suara pengunjuk rasa ini lantang dan jelas. Lebih bagus daripada akademisi.”

Selain di Istana Merdeka, unjuk rasa juga dipusatkan di halaman Gedung DPR/ MPR/ DPD. Perwakilan unjuk rasa diterima aspirasinya secara langsung oleh wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso ( FPG ) dan Anis Matta ( FPKS ). Bahkan, ada anggota DPR yang secara langsung berorasi dalam unjuk rasa tsb. Dari pertemuan itu, DPR berjanji akan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang China-ASEAN Free Trade Area ( CAFTA ).”Kami berpendapat CAFTA harus dikaji ulang dan ditunda, kata Priyo saat menerima 30 orang perwakilan buruh dan tani. Perdagangan bebas dengan Cina tidak tepat karena tidak ada pijakan realistisnya. Priyo meminta supaya Komisi IX DPR yang membidani tenaga kerja untuk segera melakukan langkah proaktif terkait jaminan sosial bagi buruh.

Anis Matta menjanjikan DPR akan segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah dan hasilnya akan dipublikasikan kepada publik. Pemerintah harus memperhatikan dengan serius tuntutan dalam hal kesejahteraan, jaminan sosial dan perdagangan bebas. Menurut Said Iqbal, wakil buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dampak dari CAFTA lebih parah dari kasus Century. Kami tak butuh perdagangan bebas, yang kami butuhkan adalah fair trade. ( PR, 29/1/2010 )

Lain Petisi 28, lain SBY. Apa cara santun didengar ??

Saat meresmikan PLTU Labuan di Banten, Kamis ( 28/1/2010 ), SBY mengatakan, program 100 hari pemerintah sudah banyak yang selesai.”Nanti pada saatnya akan dijelaskan oleh pemerintah, apa yang bisa dicapai dan tidak bisa dicapai.” Dalam 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Boediono, pemerintah memiliki 15 prioritas yang ditetapkan dalam 45 program dan 129 rencana aksi yang diklaim telah dicapai sebagian besarnya. Pemerintah memprioritaskan penanganan pada bagian2 yang menimbulkan kemacetan atau bottleneck atau program quick win. Harus ketemu jalan keluarnya untuk pembangunan beberapa tahun mendatang. Caranya, dengan membuat landasan yang benar, yakni berupa peraturan presiden dan keputusan menteri agar solusinya lebih baik. Misalnya, di bidang hukum, ada mafia hukum, calo perkara, yang harus dibersihkan supaya tidak menghambat kinerja pemerintah.

Mengenai unjuk rasa, SBY menanggapinya biasa saja.”Saya tahu ada protes, unjuk rasa. Dalam demokrasi itu biasa, kita dikritik, koreksi untuk perbaikan. Yang penting damai, tertib, tidak merusak. Sebagai negara demokrasi, unjuk rasa adalah hal yang biasa. Namun, demokrasi pun ada batasnya supaya tidak terjadi kejahatan. Demokrasi itu menyampaikan saran, kritik secara tepat dan santun. Patuhilah hukum. Silakan kritik pemerintah untuk perbaikan, kata SBY. ( PR, 29/1/2010 ).

Nurray said :

Tikus, cicak, buaya, anjing, kambing dan terakhir kerbau dikerahkan untuk meramaikan demonstrasi. Si Bu Ya, nama kerbau itu, yang beruntung mendapat perhatian SBY, meski berupa keprihatinan. Puluhan ribu manusia yang berunjuk rasa berulang kali, tak seberuntung itu. Keprihatinan mereka/ rakyat hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sampai Si Bu Ya berbokong “Stop Tipu2” itu masuk ke tengah gelanggang, membuat SBY terkesima ( tersinggung ) seraya menyebut ( dirinya ) berbadan besar, lamban dan bodoh. Where have you been, Sir ?

Allah menyentil kelalaian manusia dengan beragam cara. Jika sebuah kerikil, tak juga membuatnya sadar, maka sebongkah batu akan ditimpukkan ke kepalanya. Masih bebal juga ? Tembok bata setinggi gedung bertingkat akan merobohinya, menguburkannya hidup2. Coba berkaca, kesalahan apa yang sudah dibuat ? Berpanas-panas, berdesak-desak, mogok makan dan menjahit mulut, bukan pekerjaan enak bagi manusia. Cobalah anda ( SBY ) berempati, singkirkan sedan mewah jerih perih rakyat yang anda gunakan, ikutlah berpanas, berdesak, berteriak di bawah terik udara Jakarta, bersama kami. Anda bayangkan mereka yang mogok makan dan menjahit mulutnya, selama berhari-hari . ( silakan jika ingin lebih menghayati, lakukan hal yang sama. Atau ego anda malah mengatakan mereka kurang kerjaan ?  ). Anak2 muda yang ditertawai staf anda itu ( juga anda ), haruskah berkorban seperti itu untuk mendapat perhatian anda ? Mestinya, mereka cukup belajar di kelas dengan tekun untuk meraih masa depan. Mereka semestinya, tak perlu pusing membayar biaya pendidikan yang kian hari kian melangit, sembari dihantui kosongnya lapangan pekerjaan. Tapi, komersialisasi pendidikan, CAFTA, wabah korupsi dan kenaikan sembako, dll, yang tak mampu anda tanggulangi menyebabkan mereka berdebar dalam ketidakpastian masa depan dan kesulitan hidup sekarang. Pejabat yang dekat anda makin kaya, rakyat yang jauh dari anda makin miskin. Apakah itu ( diam2 ) visi anda ? ( terunggul dari semuanya ).

Jika, anda memang ‘bersih’, kenapa harus takut ? Kenapa harus ngacir ? Anda mestinya, bangga punya rakyat yang mendukung dan sudi berlelah-lelah mengupayakan pemerintahan bersih bagi negeri ini. Tak ada kewajiban untuk itu. Hanya kecintaan pada Indonesia, mereka bersedia melakukan. Jika, kami mendukung pemakzulan anda, karena serangkaian upaya kami menyadarkan anda telah diabaikan. Korban manusia berjatuhan dari hari ke hari. Orang gantung diri setelah PHK, penyakit, depresi karena biaya hidup kian tak terjangkau, makin banyak. ( Turunlah ke bawah/ lapangan, jangan hanya mendengar kata2 manis orang di sekitar anda yang bergaji 8 digit ). Tak terhitung orang gila dan penjahat berseliweran mengintai uang dan nyawa kami. Kami tak dijaga paspampres dan pagar pengaman senilai 22 miliar, pak. Kesabaran kami ada batasnya. We can’t stand anymore. Ini sudah soal hidup dan mati. Sebagian rakyat negeri ini sudah seperti zombie yang tertatih-tatih menuju istana untuk memangsa, saking laparnya. Saking berpihaknya anda pada pengusaha hitam dan orang asing. Siapa sih yang anda cintai, mereka atau kami ?

Jangan salahkan kami, jika Si Bu Ya atau lebih ganjil dari kerbau itu jadi bintang demo kami selanjutnya. Karena cara santun tak berdampak apa pun pada anda. Anda anggap biasa saja. Mestinya anda miris. Demo di jalanan terjadi jika pemerintah budek dan parlemen mampet. Aspirasi/ keluhan rakyat yang tak tersalurkan dan ditindaklanjuti dengan baik akan menjelma menjadi parlemen jalanan. Lengkap dengan potensi anarki, desakan pemakzulan dan tentu kerbau2 teman Si Bu Ya. Sorry ..

Tagged with: ,

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. A.J.I said, on 12/02/2010 at 19:06

    ulasan yang sangat bagus sekali pak,…salut untuk anda

    penangkapan noordin M TOP polisi bisa melebarkan senyum, tapi setelah terganjal persoalan bibit candra dan azhari, apakah rakyat bisa kembali percaya pada aparat hukum indonesia??

  2. nurray said, on 05/03/2010 at 16:31

    @ A.J.I :
    Memang kalau sekarang sulit. Butuh kerja raksasa untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Diawali dengan mengikuti perkembangan berita dari Senayan, bagaimana kita turut menempa wakil rakyat menjadi andal dan dipercaya rakyat. Sesungguhnya lembaga superbodi di negeri ini adalah DPR RI, yang bisa menghentikan pejabat setingkat presiden/ wapres. KPK diutak atik peraturannya/ UU saja sudah kelimpungan. Kerja kita selanjutnya adalah mengawal anggota2 DPR dengan instrumen yang dimilikinya untuk membersihkan/ merevitalisasi kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang menjadi ujung tombak penegakan hukum di negeri ini. Semoga kita semua bisa melakukannya. Keep watching ..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: